Kasus ini menunjukkan pentingnya pengawasan publik terhadap pengelolaan BUMD oleh pemerintah daerah
Berita Terbaru

Catatan Jurnalis Trotoar : Sengkarut Kebijakan Bupati Sumenep
OKEDAILY.COM – Tak kenal maka tak sayang, begitulah pepatah menyebut. Siapa yang tidak kenal Kabupaten Sumenep, Madura, dengan kebijakan-kebijakan yang kontroversial. Tentu bukan Kota Sakti, apabila tertib administrasi. Kesakitannya tidak…

Korupsi Disulap Hutang Pribadi, Eks Direktur Operasional PT Sumekar Line Buka-bukaan
SUMENEP – Eks Direktur Operasional menjadi salah satu pihak yang harus bertanggung jawab atas pemakaian uang BUMD Sumenep PT Sumekar Line. Dikarenakan hal itu dilakukan tanpa sepengetahuan jajaran direksi. Dugaan…
Oke Daily

Catatan Jurnalis Trotoar, SK Bupati Sumenep Tentang DPKS Tak Ubahnya Bungkus Kacang
OKEDAILY.COM – Dewan Pendidikan, merupakan wadah untuk menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan program pendidikan, guna dapat meningkatkan peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan…

Korban Dishub Sumenep Pada Perluasan Bandara Trunojoyo Bertambah
Okedaily.com, Sumenep – Selain Tanah Pecaton Desa Kalianget Barat, kini muncul pemilik tanah perorangan yang juga menjadi korban Dishub Sumenep, akibat pembebasan tanah perluasan Bandara Trunojoyo Sumenep, Madura Jawa Timur….

Rumah Sakit Milik Pemerintah Dilarang Mendahulukan Administratif
Aturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan tidak terhambat oleh birokrasi.

Dualisme HPN 2025, AWDI: Saatnya Revisi demi Kebebasan Pers
Pers nasional bisa bebas berkarya karena lahirnya undang-undang ini. Jadi, mengapa tidak menjadikannya sebagai HPN yang lebih inklusif dan bahkan dijadikan hari libur nasional apabila memungkinkan

Konflik Legalitas dan Kepentingan Publik pada Privatisasi Pesisir di Gersik Putih
Polemik privatisasi pesisir ini mencerminkan pentingnya sinergi antara kebijakan pemerintah dan kepentingan masyarakat.

Polemik Privatisasi Pesisir di Sumenep, Antara Legalitas dan Kepentingan Publik
Potensi konflik horizontal yang lebih besar sangat mungkin terjadi

Warga Gersik Putih Tolak Privatisasi Pesisir: Cabut SHM dan Hentikan Eksploitasi
Sejak mencuat pada 2023, isu ini mendapat sorotan luas karena dinilai akan berpotensi mengancam ekosistem pesisir dan memperburuk kondisi sosial-ekonomi masyarakat.
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.