Medan – Aliansi Masyarakat Kampus (AMK) Humbang Hasundutan (Humbahas) menggeruduk Kantor DPD PDIP Sumatera Utara, di Jalan Jamin Ginting No 86, Kota Medan, Kamis (16/12) siang.
Peserta aksi berjumlah puluhan itu membawa tuntutan dan beberapa spanduk ke kantor DPD PDIP Sumatera Utara. Beberapa spanduk bertuliskan “Ketua DPC PDIP Humbang Hasundutan telah berbohong kepada Rakyat dan Publik”
Selain itu spanduk lainnya ditulis, “Masyarakat Humbang Hasundutan Tidak Percaya Lagi Terhadap Partai PDIP, karena melindungi kader Pembohong” serta tulisan spanduk lain “Ketua DPC PDIP Humbahas Telah Merusak Citra dan Nama Baik Ibu Ketua Umum PDIP, karena telah membohongi rakyat Humbahas dengan mengatas namakan Ibu Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum PDIP”.
Diketahui, Bupati Humbahas, Dosmar Banjarnahor merupakan kader PDIP, saat ini menjabat sebagai Ketua DPC PDIP Kabupaten Humbang Hasundutan dan telah menjabat Bupati selama dua periode.
Kemudian, peserta aksi juga menuntut pencopotan Bupati Humbahas, Dosmar Banjarnahor selaku kader dan Ketua DPC PDIP Humbahas. Pasalnya, mereka menganggap Bupati Dosmar Banjarnahor adalah pembohong.
Menyikapi aksi demonstrasi dikantor DPD PDIP Sumut itu, Ketua DPD PDIP Sumatera Utara, Rapidin Simbolon kepada kru media ini mengatakan,
“bahwa pada prinsipnya partai yang saya pimpin saat ini menghargai dan menghormati aspirasi maupun pendapat masyarakat Sumatera Utara untuk menyuarakan hati nurani”.
Rapidin pun menyebut, “Saya Sangat menghormati para Mahasiswa yang melakukan aksi demonstasi di kantor partai hari ini” ujarnya. Bahkan, kata mantan Bupati Samosir itu, tuntutan para mahasiswa tersebut akan menjadi masukan dan suatu kajian bagi partainya.
“Jadi sekali lagi saya tegaskan, pada prinsipnya saya menghargai dan menghormati pendapat dan aspirasi masyarakat Sumut, juga aspirasi adik-adik mahasiswa. Ini menjadi masukan dan kajian bagi kami,” kata Rapidin Simbolon ketika diminta tanggapannya, Kamis (16/12)
Disamping itu, sambung Rapidin, partainya bersedia jika para peserta aksi (AMK, red) hendak melakukan audiensi dengan dirinya selaku Ketua DPD PDIP Sumatera Utara. “Boleh dijadwalkan saja, melalui surat tertulis untuk audiensi,” katanya.
Sebelumnya, peserta aksi yang mengatas namakan Aliansi Masyarakat Kampus (AMK) Humbang Hasundutan mendatangi kantor DPD PDIP Sumut guna menyuarakan aspirasi dan berbagai tuntutan banyaknya permasalahan di tengah masyarakat Humbahas.
Salah satunya sorotan mengenai pembelian mobil dinas Bupati seharga 1,925 milliar, yang konon bahwa pembelian tersebut tidak pernah dibatalkan. AMK menilai, Bupati Humbahas, Dosmar Banjarnahor telah membohongi masyarakat.
“Bupati Dosmar pembohong, saat Konferensi Pers Bupati mengatakan menolak pembelian mobil dinas, tapi kenyataannya dari pengakuan beberapa anggota DPRD ternyata Bupati telah menganggarkan mobil dinas 4 unit dan 1 untuk mobil tamu VIP, dan ternyata hanya 2 mobil yang dibeli yaitu mobil dinas Bupati 1,925 M dan Wakil Bupati 750 juta,” ucap koordinator aksi AMK Ricara Siburian, Kamis (16/12).
Disamping itu, lanjut Ricard, Bupati Dosmar dinilai pembohong dan penghianat bagi masyarakat Humbahas, dimana Dosmar selaku kader partai PDIP dan Ketua DPC PDIP Humbahas dalam penyataan saat konferensi pers menyebutkan, telah menolak pembelian mobil dinas atas arahan dari Ketua Umum PDIP Hj. Megawati Soekarno Putri.
Setelah itu, kecaman publik pun berdatangan karena beberapa bulan kemudian ternyata mobil dinas tersebut tetap dibeli, dianggarkan dalam APBD tahun 2020. Bahkan, pengadaan pembelian mobil dinas tersebut sudah dianggarkan dan disahkan DPRD Humbahas. Hal itu diperolah AMK dari beberapa pernyataan anggota DPRD Humbahas.
Kemudian, pembelian mobil dinas tersebut menuai banyak kecaman dari publik serta masyarakat Humbahas. Hingga berbagai elemen masyarakat melakukan aksi protes hingga membuat petisi dalam spanduk sepanjang 100 meter.
“Bupati Dosmar tidak punya empati kepada masyarakat Humbahas, saat ekonomi rakyat terpuruk akibat pandemi covid-19, Dia seenaknya membeli mobil Dinas,” teriak Ricard Siburian sembari diaminkan peserta aksi.
Menurut peserta aksi, melalui penyataan Sekda Humbahas tanggal 22 November 2021 bahwa Bupati tidak benar membatalkan pengadaan mobil dinas.
“Bupati berbohong ke masyarakat dan publik. Dia membohongi instruksi partai dengan mengatas namakan Ketua Umum PDIP Megawati Sukarno Putri,” teriak orator dengan lantang.
Para peserta aksi juga membawa puluhan spanduk bertuliskan keprihatinan dan kecaman keras yang ditujukan ke Bupati Humbahas, Dosmar Banjarnahor. Dari pantauan media, Aksi yang dilakukan tetap menerapkan Prokes.
