OKEDAILY, JATIM – Menjelang pesta demokrasi, masyarakat peduli pemilu atau disingkat MPP Kabupaten Jember, pada Minggu (5/3) kemarin, melakukan deklarasi untuk turut mensukseskan pemilihan umum (pemilu) serentak 2024 mendatang.
“Ada 12 Kecamatan yang hadir, dan ikut andil dalam deklarasi tersebut. Tentunya, yang hadir terdiri dari berbagai elemen masyarakat,” ungkap Ketua MPP Jember, Nuruddin di sela-sela deklarasi itu bertempat di Café dan Restro Hamdalah, Kecamatan Bangsalsari.
Dikatakan Nuruddin, berdirinya MPP merupakan wujud nyata kepedulian masyarakat Kabupaten Jember dalam upaya mendukung berlangsungnya pesta demokrasi di tahun 2024.
“Tujuannya agar tetap terlaksana secara legal sesuai amanat Undang-undang, berlangsung secara luber dan jurdil,” ujarnya.
Menurutnya, karena tidak dapat dipungkiri kemungkinan akan terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan pemilu 2024, yang mengarah terjadi konflik yang berimplikasi pada kecacatan berdemokrasi.
“Meski diawali dari diskusi kecil di pos 1 (sebutan warung kopi Ibu Nara), alhamdulillah dengan segala keterbatasan yang ada, deklarasi ini dapat terwujud. Terimakasih kami ucapkan ke semua elemen masyarakat yang telah mendukung adanya kegiatan ini,” tandas Nuruddin.
Sementara sang inisiator sekaligus sekretaris MPP Jember, Selamet menjelaskan bahwa berdasarkan pengalamannya sering terdapat kesulitan dalam mengakses informasi seputar tahapan pelaksana pemilu.
“Kami pernah berkirim surat kepada Bawslu Jember, ingin mendapatkan petunjuk dalam rekrutmen Panwascam. Namun kami mengalami kesulitan,” tuturnya kepada awak media okedaily.com.
Bahkan sejauh ini, kata Selamet, surat yang dilayangkan kepada Bawaslu Jember itu belum mendapatkan penjelasan sebagaimana yang diinginkan. Padahal pemilu merupakan pesta demokrasi untuk rakyat, yang mana harus open akses.
“Bermula dari pengalaman tersebut, maka kami berunding bersama teman-teman, yang juga memiliki komitmen yang sama, untuk turut andil mengawal pemilu,” tegasnya.
Mendengar hal demikian, penasehat MPP Jember, Ahmad Muhid NH angkat bicara. Ia menyebut bahwa dalam menyikapi pelaksanaan pemilu 2024 mendatang, tentu akan dihadapkan dengan berbagai dinamika yang berkembang.
Kendati demikian, dirinya berharap kepada lintas elemen masyarakat yang tergabung dalam MPP Jember, agar siap dalam menghadapi problematika yang ada.
“Biasanya, terdapat beberapa problem yang mendasar yang acap kali menjadi konflik pemilu. Salah satunya, masalah daftar pemilih tetap (DPT) yang kurang valid. Sehingga berdampak pada hasil perhitungan suara,” tukasnya.
“Karenanya, perlu MPP secara intensif melakukan koordinasi atau bahkan melakukan dialog interaktif baik ditingkat internal maupun eksternal,” tutup Muhid.
Berbicara pengawasan proses pemilu, tidak hanya tanggung jawab penyelenggara pemilu dalam hal ini adalah komisi pemilihan umum (KPU) dan badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu), tetapi juga seluruh lapisan masyarakat.
Seyogyanya, pengawasan pemilu partisipatif yang melibatkan peran serta masyarakat seperti MPP Jember tersebut, sudah selayaknya mendapat apresiasi dan menjadi percontohan setiap daerah di Indonesia.
