SUMENEP – Silang sengkarut persoalan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri menjadi buah diskusi oleh sejumlah aktivis pemuda di Kabupaten Sumenep.
Pasalnya, dana yang tak memiliki sumber hukum yang jelas itu, pengelolaannya bersifat absurd alias patut dipertanyakan. Sebab, besaran anggaran dana bergulir itu tidak sedikit, Tak tanggung-tanggung jumlah Dana PNPM yang mengalir di 27 Kecamatan se-Kabupaten Sumenep mencapai miliaran rupiah.
Sebagaimana dikutip dari status Facebook Salam Salam. Dia menganggap Dana PNPM seperti tanaman beracun, sebab seolah-olah tanaman itu rindang dan indah, namun kenyataanya menjadi racun yang mencekik terhadap masyarakat.
“Dana PNPM adalah sejenis tanaman beracun saat ini, kok bisa begitu, dikarenakan tanaman ini adalah bantuan luar negeri agar rindang, oksigen baik, sejuk, dll. Tapi pada kenyataannya menjadi racun yang mencekik sebagian masyarakat,” cuitnya dilaman FB.
Sejauh ini, usut-punyak usut, sejak dihapusnya program PNPM oleh pemerintah pada tahun 2015 lalu, menjadi carut marut yang berkepanjangan, karena sebagian besar dari dana tersebut disinyalir ada bentuk penyelewengan dari sejumlah pengurus yang nakal.
Seperti yang terjadi di Wilayah Kecamatan Nonggunong, pada saat Okedaily.com mencoba menghubungi mantan pengurus PNPM Nonggunong, mereka enggan menyampaikan secara terbuka. Bahkan sempat terjadi saling lempar tanggung jawab antar sesama anggota PNPM di Wilayah Kecamatan Nonggunong.
Melalui sambungan teleponnya, Eks Bendahara PNPM Nonggunong, Mohammad Jais mengatakan bahwa, selama PNPM di cabut oleh Pemerintahan Jokowi pada tahun 2015, dirinya mengaku segala sesuatu terkait data administrasi sudah diserahkan terhadap Ketua PNPM Nonggunong.
Ditanya perihal sisa dana yang tersimpan di rekening Bendahara PNPM Nonggunong terakhir kalinya, Jais mengakui bahwa ada sisa sekitar ratusan juta, namun terkait dengan angka pastinya dia mengaku tidak tahu.
“Itu kan sudah lama mas, saya lupa berapa nominal terakhir yang ada di rekening,” akunya.
Jais menegaskan, bahwa dirinya sudah memasrahkan semuanya terkait dengan sisa anggaran termasuk by name by adress data kelompok pinjaman Dana PNPM sejak tahun 2018, penyerahan itu langsung diterima oleh Ketuanya.
Disinggung berkaitan dengan apakah sejauh ini tidak ada koordinasi sesama Eks anggota PNPM untuk memastikan sisa anggaran tersebut, Jaiz malah menepis pertanyaan dengan dalih sedang sibuk di lapangan.
“Mohon maaf mas yah saya sibuk ada di lapangan ini, mending sampean tanyakan ke ketuanya langsung,” ujarnya.
Sementara Ketua PNPM Nonggunong, Karman mengatakan bahwa dana PNPM di Kecamatan Nonggunong seluruhnya ada di Masyarakat, bahkan jumlahnya mencapai kisaran 1,7 M, dan saldo di rekening tidak tersisa sedikitpun.
“Yang tersisa di kami hanya aset yang berbentuk barang saja mas, untuk uangnya dipinjam kelompok,” ujarnya.
Selain itu, Karman menyampaikan, bahwa ada sekitar 40 kelompok yang malakukan penarikan pimjaman terhadap PNPM Kecamatan Nonggunong, sedangkan yang mengembalikan hanya sebagian.
“Setiap kelompok yang meminjam kisaran 50 jutaan, ada yang sudah mengembalikan dan ada yang tidak,” imbuhnya.
Anehnya, pernyataan Karman bertolak belakang dengan statemennya sendiri, dia mengaku sisa anggaran yang berada di Eks Pengurus PNPM Nonggunong hanya berbentuk barang, sedangkan dananya ada di kelompok masyarakat. Namun, ia juga mengatakan sebagian kelompok sudah mengembalikannya.
Yang jelas, ketika sebagian kelompok masyarakat mengembalikan dana pinjamannya, harusnya dana tersebut menjadi saldo di Rekening PNPM Nongggunong. Menjadi aneh ketika Eks PNPM Nonggunong justru tak memiliki saldo.
Begitupun pernyataannya yang dinilai tidak sejalan dengan eks bendahara Jais, yang awalnya mengaku masih ada saldo di Rekening PNPM, sementara Karman tidak mengakuinya.
Pada saat awak media bermaksud menanyakan kelompok mana saja yang mendapatkan aliran dana dari PNPM Nonggunong, Karman terkesan menyembunyikan dan tidak terbuka, bahkan tak menyebutkan nama satu kelompok pun yang dimaksud.
Oleh karena itu, Okedaily.com akan kembali melalukan penelusuran lebih lanjut, terkait apa yang terjadi di Eks Pengurus PNPM Nonggunong sehingga tidak terbuka terhadap awak media.
Tak hanya itu, Karman justru berkilah, bahwa rumor yang beredar di masyarakat Dana PNPM sudah menjadi dana hibah, sehingga menurutnya banyak kelompok yang tidak mengembalikan dana itu.
“Masyarakat tetap ngotot, bahkan sebagian dari kepala desa juga ngotot seperti itu. saya sudah minta pendapat dari kabupaten agar ada upaya hukum terkait bagaimana dan seperti apa upaya selanjutnya,” jelasnya.
Dikutip dari pemberitaan sebelumnya, Kabid Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa, DPMD Kabupaten Sumenep, yang saat itu dijabat Tabrani mengatakan, akan segera melakukan audit anggaran tersebut. Pihaknya akan menindak tegas terkait dugaan penyelewengan yang terjadi di setiap kecamatan.
“Kami saat ini sedang gencar-gencarnya mengaudit terkait aset Eks PNPM Mandiri Pedesaan. Kita pada prinsipnya kecolongan dengan adanya aset yang dipakai secara pribadi, nanti akan ada tim audit yang akan turun,” ujarnya.
Bagi Tabrani, pengelolaan dana bergulir Eks PNPM Mandiri Pedesaan bertujuan untuk menyelamatkan aset negara yang selama ini tidak memiliki kepastian hukum.
“Untuk itu kami juga berharap kepastian hukum itu dapat meminimalkan kerugian di Masyarakat,” tandasnya.
Tabrani mengaku bahwa pihaknya sudah kerap kali melayangkan surat resmi terhadap pihak kecamatan guna meminta laporan aset-aset Eks PNPM Mandiri, namun kejadian itu banyak yang tidak menggubrisnya.
Hingga berita ini ditayangkan, tim media Okedaily.com masih kesulitan untuk menghubungi Camat Nonggunong yang baru beberapa bulan menjabat.
