Darurat Kebhinekaan, GMNI Sumut Minta Walikota Medan Berikan Solusi Untuk Jemaat GEKI

- Editorial Team

Kamis, 16 Maret 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua GMNI Sumut, Paulus Gulo. ©Okedaily.com /Pratama

Ketua GMNI Sumut, Paulus Gulo. ©Okedaily.com /Pratama

OKEDAILY, SUMUT Beberapa hari yang lalu, jemaat Gereja Elim Kristen Indonesia (GEKI) nampak beribadah di depan Kantor Walikota Medan, Rabu (15/3).

Di kota medan sempat viral Kembali dengan kebijakan forum kerukunan umat beragama Sumut, yang kurang berpihak kepada setiap agama bebas menjalankan ibadah sesuai dengan kepecayaannya masing-masing.

Jemaat GEKI, kurang lebih 12 kali sudah menjalankan kegiatan ibadah di halaman kantor Walikota Medan, sekitar 50 keluarga menjalankan ibadah dengan hikmat tanpa ada tutup atap yang menaungi.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Baca Juga :  IPNU Sumatera Utara Minta PN Medan Evaluasi Putusan

Sebelumnya, jemaat GEKI beribadah di gedung suzuya meralan. Mereka juga kurang mengerti, kenapa tidak mendapatkan ijin dari pengelola gedung tersebut hingga melarang ibadah.

Alasan pengelola, jemaat GEKI dilarang beribadah di gedung itu, lantaran adanya aksi demo oleh warga sekitar. Hal tersebut membuat jemaat sangat sedih karena dilarang beribadah, padahal mereka tidak mengganggu warga sekitar.

Menanggapi peristiwa tersebut, Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sumut, Paulus Gulo meminta Walikota Medan untuk menjamin keberlangsungan suatu ibadah sesuai dengan peraturan undang-undang.

Baca Juga :  Angka Anak Putus Sekolah di Sumut Meningkat, Berikut Kata KPAI Pusat

“Walikota Medan, juga harus bisa memberikan solusi terhadap jemaat yang masih dalam kondisi belum diizinkan untuk melakukan ibadah di tempat yang sudah disewakan (Gedung suzuya meralan),” pungkasnya.

Facebook Comments Box

Follow WhatsApp Channel okedaily.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

PC PMII Denpasar Dukung Komitmen Presiden Prabowo dalam Pemberantasan Korupsi
Ironis, Polresta Sumenep Gelar Acara Besar Tapi Tutup Pintu Untuk Wartawan
UPT Dukcapil Gayam Jebol Disabilitas di Pelosok Desa
Ada Gangguan Bicara? RSUD Moh Anwar Hadirkan Layanan Terapi Wicara
Warga Sumenep Bisa Berobat Gratis di RSUD Moh Anwar, Ini Syaratnya
Ground Breaking PSEL Denpasar Raya, Tommy Sumertha: Wujud Nyata Komitmen Presiden Prabowo Atasi Sampah di Bali
Sidang Korupsi BSPS Sumenep, Terdakwa Risky Pratama Dituntut 7 Tahun Penjara
Ribuan Massa Berdemo, Desak Gubernur Koster Jangan Hambat Program Presiden Prabowo

Berita Terkait

Rabu, 15 Juli 2026 - 23:04 WIB

PC PMII Denpasar Dukung Komitmen Presiden Prabowo dalam Pemberantasan Korupsi

Rabu, 15 Juli 2026 - 15:40 WIB

Ironis, Polresta Sumenep Gelar Acara Besar Tapi Tutup Pintu Untuk Wartawan

Rabu, 15 Juli 2026 - 13:48 WIB

UPT Dukcapil Gayam Jebol Disabilitas di Pelosok Desa

Sabtu, 11 Juli 2026 - 01:48 WIB

Ada Gangguan Bicara? RSUD Moh Anwar Hadirkan Layanan Terapi Wicara

Sabtu, 11 Juli 2026 - 01:20 WIB

Warga Sumenep Bisa Berobat Gratis di RSUD Moh Anwar, Ini Syaratnya

Berita Terbaru

Pemerintah daerah menghadapi tantangan dalam menyelaraskan dua model kepemimpinan, politik dan birokrasi. Ketidakjelasan batas peran berpotensi menimbulkan konflik kebijakan dan menurunkan kualitas pelayanan publik. Sehingga, diperlukan regulasi dan budaya kerja yang mampu menjembatani kepentingan politik dengan profesionalitas birokrasi. ©okedaily.com/ist

Kopini

Dilema Tafsir Kepemimpinan Politik dan Birokrasi

Kamis, 16 Jul 2026 - 22:54 WIB