Guru Honorer dan ASN Mengeluh, JMI Desak Pemkab Serdang Bedagai Cairkan Dana Sertifikasi

- Editorial Team

Jumat, 13 Mei 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi : Dana Sertifikasi ©foto/liputan6

Ilustrasi : Dana Sertifikasi ©foto/liputan6

MEDAN – Terkait adanya keluhan para Guru Honorer dan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, terkait dana sertifikasi untuk triwulan pertama Tahun 2022 tak kunjung disalurkan.

Dana sertifikasi guru itu dikabarkan hingga kini belum dicairkan, sehingga mendapat kritik keras dari Perkumpulan Jurnalis Media Independen (JMI).

Dalam Konferensi Pers, Jum’at (13/5) siang, Ketua Perkumpulan JMI, Fachrizal, S.E., M.M., meminta pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai untuk memberikan penjelasan serta alasan jelas terkait penyebab lambannya pencairan dana sertifikasi itu.

“Hal ini untuk menghindari timbulnya keresahan dikalangan para guru yang saat ini sedang menunggu haknya,” ujar Fachrizal, Ketua JMI yang juga berprofesi sebagai Dosen.

Guru Honorer dan ASN Mengeluh, JMI Desak Pemkab Serdang Bedagai Cairkan Dana Sertifikasi
Ketua JMI, Fachrizal, S.E., M.M. ©foto/istimewa

Menurutnya, para guru guru honorer ataupun guru ASN yang telah menunaikan kewajibannya, tentu mengharapkan penghasilan tambahan sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek Nomor 4 Tahun 2022.

Sekarang sudah bulan Mei yang seyogyanya dana sertifikasi guru untuk triwulan tahap pertama sudah diterima, kata Fachrizal, namun sesuai informasi hingga saat ini belum ada kejelasan tentang dana tersebut.

Baca Juga :  Tingkatkan Pelayanan RSUD Moh Anwar Sumenep Akan Tambah Fasilitas CT Scan

Kita juga harus merasa prihatin dengan kondisi ekonomi saat ini, sambungnya, dimana hampir semua kebutuhan hidup memerlukan biaya yang cukup tinggi.

“Apalagi kebutuhan anak yang mungkin memasuki tahun ajaran baru tentunya sangat membutuhkan dana yang jumlahnya tidak sedikit,” sergah Fachrizal.

Tentunya sesuai pengalaman para guru, imbuhnya, juga sudah mengetahui jadwal dan teknis pembayaran dana sertifikasi tersebut diberikan setiap triwulan.

Baca Juga :  Erwin Dasopang Diangkat Sebagai Anggota Kehormatan Banser Kota Medan

Untuk itu, Fachrizal berharap agar Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai melalui Dinas Pendidikan, agar segera mempercepat pencairan dana sertifikasi triwulan pertama Tahun 2022.

“Kami berharap pihak terkait dapat memperhatikan para guru sertifikasi di Serdang Bedagai ini, karena mereka sebagai tenaga pendidik dalam mencerdaskan anak bangsa,” tandasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, media okedaily.com belum berhasil menghubungi pihak-pihak terkait guna keberimbangan publikasi.

Facebook Comments Box

Follow WhatsApp Channel okedaily.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

PKM Universitas Yudharta Pasuruan Dampingi PKK Tunggul Wulung Cegah Stunting
KMMB Sumut Desak Polri Usut Dugaan Beroperasinya Diskotek Blue Night di Langkat
Kerum DPP HBB Apresiasi Polda Sumut, Serukan Stop Ujaran Kebencian
Terungkap Kasus Narkoba di Lapas Labuhan Bilik, Berikut Tuntutan KMMB Sumut
Yonif TP 931/KJ Siap Dukung Program Pemerintah dan Perkuat Ketahanan Pangan
Sinergi Ponpes Al-islamiyah Pakondang Bersama Yonif TP 931/KJ Sukseskan Kemah HIMMAH ke-51
Hima Persis Jakarta Dorong Polda Metro Jaya Tegakkan Hukum Terhadap Koruptor
RSUD Moh Anwar Siapkan Kompensasi Jika Pelayanan Kesehatan Tak Sesuai SOP

Berita Terkait

Kamis, 16 Juli 2026 - 19:37 WIB

PKM Universitas Yudharta Pasuruan Dampingi PKK Tunggul Wulung Cegah Stunting

Kamis, 16 Juli 2026 - 17:32 WIB

KMMB Sumut Desak Polri Usut Dugaan Beroperasinya Diskotek Blue Night di Langkat

Minggu, 12 Juli 2026 - 14:59 WIB

Kerum DPP HBB Apresiasi Polda Sumut, Serukan Stop Ujaran Kebencian

Minggu, 12 Juli 2026 - 14:14 WIB

Terungkap Kasus Narkoba di Lapas Labuhan Bilik, Berikut Tuntutan KMMB Sumut

Jumat, 10 Juli 2026 - 19:01 WIB

Yonif TP 931/KJ Siap Dukung Program Pemerintah dan Perkuat Ketahanan Pangan

Berita Terbaru

Pemerintah daerah menghadapi tantangan dalam menyelaraskan dua model kepemimpinan, politik dan birokrasi. Ketidakjelasan batas peran berpotensi menimbulkan konflik kebijakan dan menurunkan kualitas pelayanan publik. Sehingga, diperlukan regulasi dan budaya kerja yang mampu menjembatani kepentingan politik dengan profesionalitas birokrasi. ©okedaily.com/ist

Kopini

Dilema Tafsir Kepemimpinan Politik dan Birokrasi

Kamis, 16 Jul 2026 - 22:54 WIB