Jokowi Ingin Kepala Ibu Kota Negara Pernah Pimpin Daerah dan Background Arsitek, Siapa Pantas?

- Editorial Team

Minggu, 23 Januari 2022 - 08:22 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

📰 Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif!

Design "Nusantara" Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (c) Redaksi

Design "Nusantara" Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (c) Redaksi

Jakarta – Presiden Joko Widodo buka suara soal kriteria Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) “Nusantara” yang ia incar.

Sebelumnya, pada Maret 2020, Jokowi sempat menyebutkan sejumlah nama, mulai dari mantan kepala daerah hingga eks menteri.

Nama-nama itu yakni, eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mantan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, mantan Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro, dan mantan Direktur Utama Wijaya Karya (WIKA) Tumiyana.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kandidat memang banyak. Satu, Pak Bambang Brodjonegoro, dua Pak Ahok, tiga Pak Tumiyana, empat Pak Azwar Anas,” ungkap Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/3/2020).

Namun, terbaru, presiden spesifik menyebutkan sosok yang ia inginkan, yakni pernah memimpin daerah dan berlatar belakang arsitek.

“Paling tidak pernah memimpin daerah dan punya background arsitek,” kata Jokowi saat bertemu dengan beberapa pemimpin redaksi media massa nasional di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/1/2022), seperti dikutip dari Tribunnews.com.

Dengan kriteria tersebut, maka gugur sudah peluang empat sosok yang sempat disebutkan Jokowi sebagai Kepala Otorita IKN. Sebab, keempat nama itu tak berlatar belakang arsitek.

1. Ridwan Kamil

Nama Ridwan Kamil langsung ramai disebut sebagai calon Kepala Otorita IKN incaran Jokowi. Gubernur Jawa Barat itu memang punya latar belakang arsitek.

Baca Juga :  Dana Bagi Hasil Pajak Akan Segera Cair, Berikut Penjelasan Kepala BPPKAD Sumenep

Ia menempuh studi S1 jurusan teknik arsitektur di Institut Teknologi Bandung (ITB), dan merampungkan jenjang S2 sebagai Master of Urban Design Universitas California, Berkeley, Amerika Serikat.

Emil, begitu sapaannya, juga pernah menjadi dosen teknik arsitektur di Institut Teknologi Bandung (ITB).

Sebagai arsitek, karya Emil banyak dikenal publik seperti Museum Tsunami Aceh, Gerbang Kemayoran, Marina Bay Waterfront Master Plan Singapura, dan lainnya.

Emil juga telah meraih berbagai penghargaan di bidang arsitektur hingga ke tingkat internasional.

Sebelum menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, Emil lebih dulu menjadi Wali Kota Bandung, yakni selama 2013-2018. Emil menjabat sebagai Gubernur Jabar sejak 2018 dan akan berakhir pada 2023.

2. Tri Rismaharini

Risma menjabat sebagai Menteri Sosial sejak Desember 2020, menggantikan Juliari P Batubara yang terjerat kasus korupsi.

Sebelumnya, ia menjabat sebagai Wali Kota Surabaya selama dua periode, yakni 2010-2015 dan 2015-2020. Risma merupakan wanita pertama yang terpilih sebagai Wali Kota Surabaya sepanjang sejarah.

Dia menyelesaikan studi S1 di jurusan arsitektur, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya dan lulus pada tahun 1987.

Kemudian, menempuh pendidikan pascasarjana di Manajemen Pembangunan Kota di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya yang lulus pada tahun 2002.

Baca Juga :  Akui SKW, Dewan Pers Ajak Segelintir Organisasi Pers Bentuk SKKNI

Pada 4 Maret 2015, Risma mendapatkan gelar kehormatan Doktor Honoris Causa dari ITS, yang diberikan dari bidang Manajemen Pembangunan Kota di Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan.

Selama memimpin Surabaya, ia pernah meriah penghargaan Adipura pada tahun 2011, 2012, 2013, dan 2014 untuk kategori kota metropolitan.

Risma bahkan berhasil menjadikan Surabaya sebagai kota dengan pemerintah dan partisipasi rakyat terbaik dalam mengelola lingkungan se-Asia Pasifik pada tahun 2012 versi Citynet.

3. Danny Pomanto

Danny Pomanto merupakan Wali Kota Makassar sejak tahun 2014. Ia kembali terpilih dalam Pilkada 2020 dan kini memasuki periode keduanya.

Sebelum terjun ke dunia politik, Danny merupakan seorang arsitek serta konsultan tata ruang. Ia juga pernah menjadi dosen jurusan arsitektur di almamaternya, Universitas Hasanuddin.

Berbagai karya Danny berupa pembangunan infrastruktur banyak memberi manfaat untuk masyarakat di sejumlah daerah.

Di bawah kepemimpinan Danny, Makassar beberapa kali meraih penghargaan Adipura melalui program perluasan Ruang Terbuka Hijau dan peningkatan lingkungan bersih dalam gerakan Makassar Tidak Rantasa (MRT).

4. Nova Iriansyah

Nova Iriansyah menjabat sebagai Gubernur Aceh sejak 2018, menggantikan Irwandi Yusuf yang terseret kasus korupsi. Ia sebelumnya merupakan wakil gubernur Aceh.

Dilansir Kompas.id, Nova merupakan arsitek lulusan ITS. Selama kuliah di Surabaya, ia banyak berorganisasi sambil mempelajari arsitektur.

Baca Juga :  Jelang Pemberlakuan HET Minyak Goreng, Gubernur Khofifah Minta Jaga Rantai Pasok Distribusi

Setelah menyandang gelar sarjana, ia kembali ke kampung halamannya dan mengajar di Unsyiah Banda Aceh.

Selain dosen, Nova juga seorang pengusaha di bidang konstruksi. Saat Aceh dilanda tsunami pada 2004, ia banyak terlibat dalam proyek pembangunan Serambi Mekkah itu, baik di bidang konstruksi maupun sosial.

Nova juga terlibat aktif di sejumlah organisasi profesi, termasuk Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Provinsi Aceh dan Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) Aceh.

Lantas, dari empat nama tersebut, siapa yang kira-kira dipilih Jokowi?

Mengacu Undang-undang tentang IKN yang baru disahkan DPR pada 18 Januari 2022, Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN pertama akan ditunjuk dan diangkat presiden paling lambat 2 bulan setelah UU IKN diundangkan.

Sementara, merujuk UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU yang disahkan DPR memerlukan tanda tangan presiden untuk diundangkan.

Namun, seandainya presiden tak memberikan tanda tangan, UU itu akan tetap berlaku 30 hari pasca pengesahan di DPR.

Dengan ketentuan tersebut, UU IKN diundangkan paling lambat pada 18 Februari 2022.

Artinya, Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN ditunjuk dan diangkat presiden selambat-lambatnya 18 April 2022.

Facebook Comments Box

Follow WhatsApp Channel okedaily.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Related News

Dugaan Kejanggalan Penyidikan Kasus DF, Prosedur Hukum Polisi Disoal
Kasus Saling Lapor di Polsek Nonggunong Disorot, Diduga Ada Permainan?
Perkuat Pengentasan Kemiskinan, Sumenep Dorong Perlindungan Sosial dan Kemandirian Ekonomi
Badrul Aini Desak Bupati Sumenep Dan Gubernur Jatim Bersuara: Jangan Samakan Sapeken Dengan Daratan Jawa!
SMSI Sumenep Perkuat Barisan, Media Lokal Disiapkan Menembus Pasar Nasional
Operasi Gabungan di Sumenep Sasar Pajak Kendaraan dan Uji Kir Angkutan Barang
Opgab Disperkimhub Sumenep Sisir Kendaraan, Pajak hingga Uji Kir Jadi Perhatian
Gayam Bersiap! JJS Bapenda Hadir di Sapudi, Sepeda Listrik hingga Sembako Menanti

Related News

Minggu, 1 November 2026 - 23:44 WIB

Dugaan Kejanggalan Penyidikan Kasus DF, Prosedur Hukum Polisi Disoal

Jumat, 23 Oktober 2026 - 20:14 WIB

Kasus Saling Lapor di Polsek Nonggunong Disorot, Diduga Ada Permainan?

Senin, 19 Oktober 2026 - 16:27 WIB

Badrul Aini Desak Bupati Sumenep Dan Gubernur Jatim Bersuara: Jangan Samakan Sapeken Dengan Daratan Jawa!

Selasa, 6 Oktober 2026 - 13:13 WIB

SMSI Sumenep Perkuat Barisan, Media Lokal Disiapkan Menembus Pasar Nasional

Senin, 5 Oktober 2026 - 12:07 WIB

Operasi Gabungan di Sumenep Sasar Pajak Kendaraan dan Uji Kir Angkutan Barang

Latest News

Hasan Al Hakiki (Ketua IKA PMII Sapudi )

Kopini

Jendela Industri Migas di Pulau Sapudi

Kamis, 12 Nov 2026 - 23:25 WIB

Majlis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Gayam Bersama Banom Gelar Istighasah Hari Santri Nasional Tahun 2026

Sosial Agama

Istighasah Kebangsaan MWC NU Gayam Peringati HSN 2026

Rabu, 21 Okt 2026 - 21:12 WIB