Kader PMII Bangkalan Boikot Kantor PB PMII, Lecehkan PMII Jatim?

- Editorial Team

Kamis, 25 Mei 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sekretariat PB PMII diboikot kadernya. ©Okedaily.com/Rofi

Sekretariat PB PMII diboikot kadernya. ©Okedaily.com/Rofi

JAKARTA Sejumlah kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Bangkalan mengunjungi sekretariat PB PMII di Jakarta pusat, Rabu (24/5), karena kecewa dengan sikap Ketum PB PMII, Abdullah Syukri yang melakukan tindakan inkonstitusi pada PMII di Bangkalan.

Ketua Komisariat STIT Al-Ibrohimy, Sahril Sobirin menyatakan bahwa tindakan Ketum PB PMII yang tidak sesuai dengan konstitusi telah mengecewakan para kader di Bangkalan. Keputusan sepihak yang dilakukan Syukri dianggap sebagai sesuatu yang inkonstitusional dan merugikan para anggota.

“Pada dasarnya, kami datang dari Bangkalan untuk menegakkan kebenaran atas tindakan inkonstitusional yang dilakukan oleh PB PMII. Kami berharap bahwa Ketum PB PMII bisa mengakomodir permintaan dan kebutuhan para anggota PMII di Bangkalan,” ujar Sahril dalam orasinya.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Baca Juga :  Mata Siber dan Srikandi Jaga Desa di Garis Depan Program Presiden Prabowo

Ketua umum PB PMII sendiri belum menemui sejumlah kader PC PMII Bangkalan yang mempermasalahkan SK Bodong, yang diketahui tanpa ditandatangani oleh Sekjen PB PMII, dan juga tanpa rekomendasi dari PKC Jawa Timur.

Bahkan jika tidak ditemui, para kader PMII Bangkalan menolak untuk pulang dari Sekretariat PB PMII. “Kami menolak untuk pulang jika ketua umum PB PMII, Abdullah Syukri tidak menemui kami para kader PMII yang berjuang menegakkan keadilan,” tegas Ketua Komisariat Stamidiya, Misnadin.

Baca Juga :  Dosen Desain Produk Universitas Paramadina Unjuk Karya di Indonesia International Furniture Expo 2025

Para kader PMII Bangkalan mengharapkan agar masalah mereka dapat diselesaikan dengan baik dan adil, sesuai dengan aturan yang berlaku di organisasi tersebut.

Facebook Comments Box

Follow WhatsApp Channel okedaily.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

PKM Universitas Yudharta Pasuruan Dampingi PKK Tunggul Wulung Cegah Stunting
KMMB Sumut Desak Polri Usut Dugaan Beroperasinya Diskotek Blue Night di Langkat
Kerum DPP HBB Apresiasi Polda Sumut, Serukan Stop Ujaran Kebencian
Terungkap Kasus Narkoba di Lapas Labuhan Bilik, Berikut Tuntutan KMMB Sumut
Yonif TP 931/KJ Siap Dukung Program Pemerintah dan Perkuat Ketahanan Pangan
Sinergi Ponpes Al-islamiyah Pakondang Bersama Yonif TP 931/KJ Sukseskan Kemah HIMMAH ke-51
Hima Persis Jakarta Dorong Polda Metro Jaya Tegakkan Hukum Terhadap Koruptor
RSUD Moh Anwar Siapkan Kompensasi Jika Pelayanan Kesehatan Tak Sesuai SOP

Berita Terkait

Kamis, 16 Juli 2026 - 19:37 WIB

PKM Universitas Yudharta Pasuruan Dampingi PKK Tunggul Wulung Cegah Stunting

Kamis, 16 Juli 2026 - 17:32 WIB

KMMB Sumut Desak Polri Usut Dugaan Beroperasinya Diskotek Blue Night di Langkat

Minggu, 12 Juli 2026 - 14:59 WIB

Kerum DPP HBB Apresiasi Polda Sumut, Serukan Stop Ujaran Kebencian

Minggu, 12 Juli 2026 - 14:14 WIB

Terungkap Kasus Narkoba di Lapas Labuhan Bilik, Berikut Tuntutan KMMB Sumut

Jumat, 10 Juli 2026 - 19:01 WIB

Yonif TP 931/KJ Siap Dukung Program Pemerintah dan Perkuat Ketahanan Pangan

Berita Terbaru

Pemerintah daerah menghadapi tantangan dalam menyelaraskan dua model kepemimpinan, politik dan birokrasi. Ketidakjelasan batas peran berpotensi menimbulkan konflik kebijakan dan menurunkan kualitas pelayanan publik. Sehingga, diperlukan regulasi dan budaya kerja yang mampu menjembatani kepentingan politik dengan profesionalitas birokrasi. ©okedaily.com/ist

Kopini

Dilema Tafsir Kepemimpinan Politik dan Birokrasi

Kamis, 16 Jul 2026 - 22:54 WIB