SUMENEP – BUMDes adalah singkatan dari badan usaha milik desa, artinya, Lembaga atau Badan Hukum yang bergerak di bidang perekonomian kerakyatan yang didirikan dan dimilik oleh Pemerintah Desa.
Adapun tujuan didirikan atau dibentuknya BUMDes ialah guna meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat setempat. Seperti hal di Kota Keris yang mulai menjadi sorotan jurnalis trotoar terkait keberadaan BUMDesa itu.
Pasalnya, keberadaan BUMDes di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, ditengarai banyak yang tidak sehat sekalipun itu aktif. Sehingga sangat berpotensi terjadinya kerugian negara akibat ketidakcermatan dalam pengelolaannya itu.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep melalui Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha dan Kerjasama Desa, Fadholi, S.T., M.T. mengatakan, bahwa hingga saat ini keberadaan BUMDES yang sudah terbentuk kurang lebih 309 Desa dari jumlah 330 Desa se-Kabupaten Sumenep.
“Kalau dari sisi kami sendiri kan masih baru ya. Ini kan terkait dengan data, kalau data mungkin nanti kita lengkapi. Karena memang sampai saat ini BUMDes yang sudah terbentuk itu, kalau tidak keliru itu 309. Jadi dari 330 desa pokoknya kurang sekitar 26 desa,” tukas Fadholi, dengan keragu-raguan, Kamis (10/3), saat ditemui jurnalis trotoar di kantornya.
Selain itu, Pak Kabid yang dikenal murah senyum ini, juga mengeklaim bahwa berdasarkan klasifikasi DDC (Data Desa Center) hampir seratus persen sudah terbentuk BUMDes di beberapa Desa se-Kabupaten ujung timur pulau Madura ini.
“Jadi artinya memang kita sudah hampir, katakan 89 persen sudah terbentuk dan itu ada klasifikasi kemarin sesuai dengan DDC, itu sudah ada. Sudah diterbitkan mengenai BUMDes yang aktif dan tidak aktif, kemudian juga sehat. Jadi tidak semuanya BUMDes di Kabupaten Sumenep itu adalah sehat,” ucap Fadholi meyakinkan.
Kendati demikian, dirinya juga akan terbuka terkait dengan data, apabila para jurnalis trotoar akan konfirmasi lagi tentang keberadaan BUMDes itu. Karena khawatir ada kekeliruan dalam penyebutan jumlah maupun progres lembaga yang digadang-gadang sebagai cikal bakal Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ini.
“Kalau tidak salah kemarin sekitar 16 apa 26 yang belum terbentuk di Kabupaten Sumenep dan itu sedang kita lakukan terus sosialisasikan. Bahkan nanti rencananya diakhir bulan ini akan ada sosialisasi,” ujarnya.
“Tapi, kembali lagi nanti kita akan coba buka kembali. Karena data-data itu khawatir nanti salah itu kan, terhadap data tersebut, demikian juga dengan jumlah,” tutupnya.
