SUMENEP – Di tengah riuhnya aksi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dengan beberapa tuntutan pada, Senin (11/4), diantaranya ialah terkait kenaikan harga BBM jenis Pertamax.
Kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax itu dinilai akan berdampak terhadap perekonomian kelas menengah kebawah sehingga harga bahan pokok pun akan ikut melambung.
Selain itu, ada hal berbeda di Kepulauan Sumenep yang memantik Forum Peduli Rakyat Sejahtera (FORPERKASA), juga menyuarakan persoalan terkait agen penyalur minyak dan solar (APMS) nakal di Pulau Sapeken, Sumenep, Madura.
FORPERKASA yang terdiri dari mahasiswa asal Kepulauan Sapeken itu melakukan audiensi dengan Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Sumenep.
Diketahui, audiensi terkait salah satu APMS Sapeken yang disinyalir nakal karena terdapat dispenser kosong BBM itu, bertempat di ruang rapat Graha Adhirasa, Pemda Sumenep, Senin (11/4) pagi, dihadiri perwakilan Pertamina Surabaya dan Polres Sumenep.
Permohonan audiensi FORPERKASA kepada Bagian Perekonomian Setdakab Sumenep itu, ialah berkaitan hasil pemantauan ketersediaan BBM dan Elpiji bersubsidi di Kecamatan Sapeken pada, Selasa (29/3) lalu, yang mengikutsertakan perwakilan Pertamina Surabaya dan Polres Sumenep.
FORPERKASA meminta penjelasan dari Bagian Perekonomian Setdakab Sumenep atas ditemukannya kekosongan BBM pada dispenser APMS 56.694.06, saat pemantauan ketersediaan Bio Solar di Kepulauan Sapeken.
Perwakilan FORPERKASA, Nurahmat, kepada media ini menyampaikan, pihak terkait membenarkan bahwasanya saat melakukan pemantauan di Pulau Sapeken, kondisi Dispenser APMS 56.694.06 milik HA (inisial) tersebut kosong alias tanpa BBM.
“Tadi pihak Setdakab, Pertamina dan Polres Sumenep, semuanya mengamini bahwasanya memang ditemukan kosongnya Dispenser BBM di APMS milik HA itu,” jelasnya saat ditemui okedaily.com, Senin (11/4), di sela-sela aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Sumenep.
Disampaikan juga di audensi bahwasanya selama ini APMS 56.694.06 Sapeken, lanjut Nurahmat, telah berulang kali tidak melakukan pengisian BBM ke dalam Dispenser sebelum adanya temuan oleh Team Sidak pada Bulan Maret lalu.
“Kami juga menyampaikan saat audensi tadi, keterangan dari masyarakat dan juga dari Camat Sapeken, kalau sebelumnya APMS milik HA telah berulang kali bongkar muat BBM dari tanker di dermaga Pelabuhan Sapeken,” ujar dia.
Lebih lanjut, Nurahmat mengatakan, termasuk masalah harga eceran tertinggi (HET) serta perijinan APMS 56.694.06 Sapeken yang diyakini bermasalah. Hal itu turut disampaikan saat audensi yang dipimpin oleh Mustangin, pelaksana tugas (Plt) Bagian Perekonomian Setdakab Sumenep.
“Semua permasalahan kami paparkan tadi, mulai dari harga jual APMS kepunyaan HA yang diatas HET Pertamina, dan juga perijinannya yang terindikasi banyak ketidaksesuaian. Oh iya, kondisi kelangkaan solar yang melanda Sapeken sekarang ini juga kami utarakan,” imbuh dia.
Selanjutnya, kata Nurahmat, FORPERKASA akan mengadakan audiensi lanjutan yang direncanakan akan berlangsung pekan depan, mengingat jauhnya jarak dari Pulau Sapeken ke Sumenep Daratan.
“InsyaAllah besok kami akan kembali mengirimkan surat permohonan audiensi lanjutan pada minggu depan, guna mendapatkan penjelasan terkait fungsi pengawasan,” kata dia.
Sesuai regulasi, imbuh Nurahmat, Kecamatan selaku kepanjangan tangan Pemerintah Kabupaten, diharapkan untuk melakukan pengawasan dalam hal distribusi BBM agar tepat volume dan sasaran.
“Jadi kami memohon kepada Bupati Sumenep, agar dapat kiranya menghadirkan Camat Sapeken beserta Kapolsek Sapeken,” tutupnya.
Sementara Sekretaris FORPERKASA, Aldy Wiranto Khoirul, atas audiensi yang dilakukan menerangkan terkait persoalan BBM di Kepulauan Sapeken berbeda dengan permasalahan di daratan.
“Pak Mustangin tadi sempat menyamakan kosongnya BBM di Dispenser APMS Sapeken dengan SPBU di daratan, tentunya kami menentang keras statement itu,” ujar dia.
“Kok bisa orang yang tidak memahami problem BBM menjabat Plt. Kabag Perekonomian, yang juga menangani domain tentang energi di wilayah Sumenep. Bisa-bisanya dia mengatakan, di SPBU sini (Sumenep, red) juga biasa keterlambatan pengiriman BBM,” sergahnya.
Padahal, tambah Aldy, apa yang terjadi pada kosongnya BBM pada dispenser APMS itu bukan karena keterlambatan pengiriman. Tetapi hal tersebut diakibatkan karena memang tidak pernah dituangkan ke dalam tanki APMS tersebut.
Intinya, tegas Aldy, ia bersama rekan-rekannya mahasiswa yang berasal dari Kepulauan Sapeken, akan terus mengawal polemik APMS 56.694.06 hingga tuntas.
“Kami memperjuangkan aspirasi masyarakat di Sapeken, yang menginginkan APMS yang tertib aturan dan menjual harga yang sewajarnya,” tukasnya.
“Tergambar jelas, dia (Mustangin, red) tidak memahami permasalahan sesungguhnya. Karena memang si pemilik APMS selalu bongkar BBM di dermaga seketika saat tanker datang. Itu berulang kali tidak pernah dimasukkan ke dispenser, dan dibenarkan juga sama pihak terkait tadi,” Pungkasnya.
Apresiasi perlu diberikan atas apa yang dilakukan FORPERKASA itu. Setidaknya, masih ada yang berani menyuarakan permainan nakal pengusaha APMS, disaat banyaknya upaya-upaya pembungkaman disparitas kepulauan.
Hingga berita ini ditayangkan, okedailycom masih belum berhasil mendapatkan keterangan resmi dari pihak Pertamina Surabaya dan Pemda Sumenep guna memenuhi verifikasi dan keberimbangan produk jurnalistik.
