Kyai Afif: NU Bertanggung Jawab Mengawal Perdamaian Dunia

- Editorial Team

Kamis, 3 November 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH. Afifuddin Muhajir. ©Okedaily.com [LTN PBNU/Karim Abraham Iboy]

Wakil Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH. Afifuddin Muhajir. ©Okedaily.com [LTN PBNU/Karim Abraham Iboy]

OKEDAILY, BALI Wakil Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH. Afifuddin Muhajir, mengatakan NU sebagai organisasi keagamaan terbesar di dunia merasa mempunyai amanat dan tanggungjawab untuk berperan aktif di dalam menyelesaikan persoalan. Utamanya persoalan keamanan dan perdamaian dunia.

Ditemui, di tengah kesibukannya mengikuti forum Religion of Twenty (R20) di Nusa Dua, Badung pada, Kamis (3/11/), Kyai Afif menerangkan, bahwa persoalan perdamaian di dunia banyak orang yang mengatakan pemicu utamanya adalah agama.

Baca Juga :  Abdul Mu'ti : Pentingnya Pendidikan Multikultural Berbasis Pengalaman Hidup

“Oleh karena itu, PBNU mengundang tokoh-tokoh agama dari berbagai negara untuk diajak rembuk mengenai persoalan itu,” jelas Wakil Pengasuh Ponpes Salafiyah Syafi’iyah Situbondo, Jawa Timur ini.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Baca Juga : Pimpinan Muhammadiyah : Di Titik Tertentu Ada yang Jadi Radikal, Kita Perlu Perbaiki Kesalahpahaman

Dalam forum R20 ini, Kyai Afif melanjutkan, tokoh-tokoh agama yang sejak awal tampil sebagai pembicara secara umum menyampaikan tidak benar agama dikatakan sebagai sumber masalah, justru sejatinya agama hadir untuk menyelesaikan masalah.

Baca Juga :  Diduga Intelijen Asing, TNI AL Tangkap 6 Orang di Kalimantan Utara

“Kira-kira apanya yang salah? Menurut saya yang salah bukan agamanya, yang salah adalah penafsiran terhadap agama atau pengamalan terhadap agama, mudah-mudahan forum ini bisa menyelesaikan masalah yang sudah lama diusahakan,” katanya.

Ketika ditanya, apakah R20 ada kaitannya dengan Halaqah Fiqih Peradaban yang juga digagas PBNU, secara tegas Kyai Afif menjawab sangat berkaitan, sebab bicara peradaban tidak bisa dipisahkan dengan ketenteraman, kesejahteraan, dan keamanan.

Baca Juga : Arogansi Kepala DPMPTSP Kabupaten Sumenep Memalukan, Tidak Faham Aturan?

Kyai Afif pun berharap forum R20 terus dilanjutkan karena tugas perdamaian membutuhkan proses yang panjang. “NU yang sudah memulai, harus terus mengawal acara-acara seperti ini,” tegasnya.

Facebook Comments Box

Follow WhatsApp Channel okedaily.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

PKM Universitas Yudharta Pasuruan Dampingi PKK Tunggul Wulung Cegah Stunting
KMMB Sumut Desak Polri Usut Dugaan Beroperasinya Diskotek Blue Night di Langkat
Kerum DPP HBB Apresiasi Polda Sumut, Serukan Stop Ujaran Kebencian
Terungkap Kasus Narkoba di Lapas Labuhan Bilik, Berikut Tuntutan KMMB Sumut
Yonif TP 931/KJ Siap Dukung Program Pemerintah dan Perkuat Ketahanan Pangan
Sinergi Ponpes Al-islamiyah Pakondang Bersama Yonif TP 931/KJ Sukseskan Kemah HIMMAH ke-51
Hima Persis Jakarta Dorong Polda Metro Jaya Tegakkan Hukum Terhadap Koruptor
RSUD Moh Anwar Siapkan Kompensasi Jika Pelayanan Kesehatan Tak Sesuai SOP

Berita Terkait

Kamis, 16 Juli 2026 - 19:37 WIB

PKM Universitas Yudharta Pasuruan Dampingi PKK Tunggul Wulung Cegah Stunting

Kamis, 16 Juli 2026 - 17:32 WIB

KMMB Sumut Desak Polri Usut Dugaan Beroperasinya Diskotek Blue Night di Langkat

Minggu, 12 Juli 2026 - 14:59 WIB

Kerum DPP HBB Apresiasi Polda Sumut, Serukan Stop Ujaran Kebencian

Minggu, 12 Juli 2026 - 14:14 WIB

Terungkap Kasus Narkoba di Lapas Labuhan Bilik, Berikut Tuntutan KMMB Sumut

Jumat, 10 Juli 2026 - 19:01 WIB

Yonif TP 931/KJ Siap Dukung Program Pemerintah dan Perkuat Ketahanan Pangan

Berita Terbaru

Pemerintah daerah menghadapi tantangan dalam menyelaraskan dua model kepemimpinan, politik dan birokrasi. Ketidakjelasan batas peran berpotensi menimbulkan konflik kebijakan dan menurunkan kualitas pelayanan publik. Sehingga, diperlukan regulasi dan budaya kerja yang mampu menjembatani kepentingan politik dengan profesionalitas birokrasi. ©okedaily.com/ist

Kopini

Dilema Tafsir Kepemimpinan Politik dan Birokrasi

Kamis, 16 Jul 2026 - 22:54 WIB