Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Peristiwa

Langkah Hukum Dimulai, Aliansi Progresif Sumenep Sambut Tantangan BPRS Bhakti Sumekar

Avatar of Okedaily
×

Langkah Hukum Dimulai, Aliansi Progresif Sumenep Sambut Tantangan BPRS Bhakti Sumekar

Sebarkan artikel ini
Langkah Hukum Dimulai, Aliansi Progresif Sumenep Sambut Tantangan BPRS Bhakti Sumekar
Aksi Demonstrasi Aliansi Progresif Sumenep di depan kantor pusat BPRS Bhakti Sumekar. ©okedaily.com/Bang_dJ

OKEDAILY, MADURA Aliansi Progresif Sumenep ternyata tak main-main dalam mempertanyakan kerjasama antara BPRS Bhakti Sumekar dengan Puskesmas se-Kabupaten Sumenep, pada kerjasama pengelolaan pembayaran Jaspel Dana Kapitasi.

Menindaklanjuti kebuntuan saat audiensi, Aliansi Progresif Sumenep yang terdiri dari lintas elemen melakukan aksi unjuk rasa ke BPRS Bhakti Sumekar yang terletak di Jalan Trunojoyo Kota Sumenep.

Dalam orasinya Ketua DPD Laskar Anti Korupsi (LAKI) Jawa Timur, Bagus Junaidi menyatakan bahwasanya badan usaha milik daerah (BUMD) Sumenep itu terlalu jauh melampaui kewenangannya.

“Pembayaran Jaspel Dana Kapitasi yang saat ini dikelola oleh BPRS Bhakti Sumekar, yang notabene adalah Bank milik pemerintah kabupaten Sumenep, sudah jauh melampaui batas,” terangnya di sela-sela aksi, Selasa (4/10).

Menurut Bagus Junaidi, pihak BPRS Bhakti Sumekar telah berani mengelola pembayaran Jaspel Dana Kapitasi Puskesmas se-Kabupaten Sumenep tanpa payung hukum yakni, penetapan Bupati Sumenep.

BPRS Bhakti Sumekar juga dianggap tidak serius menyikapi apa yang Aliansi Progresif Sumenep lakukan demi transparansi dan ketaatan aturan dalam pengelolaan Jaspel Dana Kapitasi karena tidak mengundang perwakilan mitranya, Kepala Puskesmas.

Baca Juga :  Aktivis Sebut Polres Tak Profesional Tangani Kasus Penganiayaan Dua Wartawan Sumenep

Ketua Masyarakat Pengamat Percepatan Pembangunan Sumenep (MP3S), Musahnan yang ikut berorasi mengaku bingung. Apa yang membuat BPRS Bhakti Sumekar tidak bisa menghadirkan perwakilan Kepala Puskesmas.

Estafet mik orasi kemudian beralih kepada aktivis yang telah lama hilang dari peredaran, Ainur Rahman. Meminjam istilah Presiden RI Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono yang tengah viral ‘Turun Gunung’.

Kondisi matahari yang menyengat meski waktu belum memasuki siang hari, tanpa tedeng aling-aling Ainur Rahman langsung meminta Direktur Utama BPRS Bhakti Sumekar untuk keluar menemui atau massa aksi yang masuk ke dalam.

Pria yang sekarang berdomisili di Jember tersebut menyampaikan, jika ia tidak peduli dengan pola bisnis yang dilakukan BPRS Bhakti Sumekar tetapi dirinya ingin mengetahui kejelasan regulasi yang digunakan.

“Saya pernah ditawari menaruh uang di BPRS Bhakti Sumekar 1Miliar saja, saya dapat ninja 250CC (Sepeda motor sport, red). Bagaimana dengan Dana Kapitasi yang puluhan miliar itu? Tapi kami tidak bicara itu, yang kami tanyakan regulasi,” ujarnya.

Baca Juga :  Seorang Pasien Bersalin Asal Pulau Sapudi Tertahan di RSIA Esto Ebhu, Ini Penyebabnya
IMG 20221004 143018
Aliansi Progresif Sumenep layangkan surat dumas ke polres Sumenep atas dugaan penyalahgunaan wewenang Dana Jaspel Puskesmas oleh BPRS Bhakti Sumekar. ©okedaily.com/Bang_dJ

Seolah menyambut panggilan Ainur, Direktur Utama BPRS Bhakti Sumekar, Hairil Fajar kemudian keluar menemui massa aksi dan diberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan yang diberikan.

Mengenakan kacamata hitam, Hairil Fajar tetap bersikukuh kalau pengelolaan Jaspel Dana Kapitasi tidak melanggar aturan dan hanya menerima pengalihan dari Bank Jatim. Bahkan ia mengibaratkan dengan menjual soto.

Selanjutnya Hairil Fajar memberikan tantangan kepada massa aksi untuk menguji secara hukum terkait kerjasama Jaspel Dana Kapitasi dengan Puskesmas se-Kabupaten Sumenep.

Tantangan yang diberikan Direktur BPRS Bhakti Sumekar terhadap peserta aksi pun dijawab oleh Aliansi Progresif Sumenep yang serentak membubarkan diri dan lantas bergerak menuju Polres Sumenep guna melayangkan Pengaduan Masyarakat.