Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Sosial Budaya

Mahasiswa Labuhan Batu Geruduk Kantor PT HPP, Ada Apa?

Avatar of Okedaily
15
×

Mahasiswa Labuhan Batu Geruduk Kantor PT HPP, Ada Apa?

Sebarkan artikel ini
Mahasiswa Labuhan Batu Geruduk Kantor PT HPP, Ada Apa?

MEDAN – Mahasiswa Labuhan Batu terkhusus yang berasal dari Panai Tengah, Panai Hulu dan Panai Hilir, melakukan aksi unjuk rasa dengan membawa Nanas Panai di depan Gedung Kantor PT HPP, di Jalan Diponegoro Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara.

“Aksi unjuk rasa ini dilakukan sebagai bentuk keresahan kami terhadap berbagai problem yang ada di PT HPP, yakni terkait dugaan kelebihan HGU pendirian pabrik yang melanggar ketentuan hukum, plasma, CSR, pembalakan liar dan lain sebagainya” Ucap Surya Dermawan Nasution selaku Koordinator Aksi, Jum’at (11/2).

Menurut Surya, PT HPP diduga kuat tidak memiliki HGU atas 2.300 Hektar lahan di Desa Pasar Tiga, Kecamatan Panai Tengah. Hal itu sebelumnya terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat yang dilaksanakan Komisi B DPRD Sumut pada Rabu 21 Oktober 2020 silam.

Mahasiswa Labuhan Batu Geruduk Kantor PT HPP, Ada Apa?

Selain itu, berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Panai Tengah (APMA PATEN) dengan cara flooting dan penginderaan melalui satelit BHUMI ATN BPN RI, ditemukan ada kebun sawit PT HPP yang berada diluar arsir kuning yang menandakan tidak memiliki HGU seluas ±129 Hektar.

“Untuk diketahui, mengenai kelebihan HGU di PT HPP ini sebenarnya sudah seperti rahasia umum di Panai Tengah. Jika ditanyakan ke masyarakat Panai Tengah, rata-rata banyak membenarkan soal kelebihan HGU tersebut” Ketus Surya.

Surya juga mengatakan bahwa Pendirian pabrik PT HPP yang mulai dikerjakan sejak tahun 2020 yang lalu diduga kuat banyak melanggar ketentuan hukum.

“Seperti salah satu contohnya mengenai AMDAL, sampai saat ini tidak ada transparansi mengani kajian pendirian  Pabrik itu. Kami selaku putra daerah tidak pernah mendengar ada pelibatan masyarakat dalam penyusunannya. Padahal berdasarkan Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup disebutkan bahwa Perusahaan harus melibatkan masyarakat sekitar” Tegas Surya.

Dalam orasinya Surya mengatakan bahwa, PT HPP selama ini juga belum mematuhi Undang-Undang No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan mengenai kewajiban perusahaan membangun fasilitas perkebunan masyarakat sebesar 20% dari seluruh luasan HGU yang dimilikinya.

“Berdasarkan NIB 00053, diketahui luasan HGU PT HPP ialah seluas ±3.600 Hektar, dari luasan HGU tersebut seharusnya perusahaan membangun kebun masyarakat seluas 720 Hektar. Namun karena terlalu serakah, sampai saat ini pihak perusahaan belum melaksanakan hal itu” Tukas Surya.

Surya juga menambahkan, pada sekitar tahun 2013 yang silam, mencuat isu illegal loging atau pembalakan liar oleh PT HPP. Perusahaan ini diduga kuat telah menggunakan kayu hutan hasil pembalakan liar untuk membangun perumahan karyawannya.

“Sampai hari ini, kami menduga bahwa PT HPP juga masih melakukan pembalakan liar yakni di kawasan hutan lindung atau hutan penyangga yang lokasinya berada ditengah-tengah areal perkebunannya” Ungkap Surya.

Masih kata Surya, Berdasarkan informasi dari RDP di DPRD Labuhan Batu pada 24 Januari yang lalu, terungkap bahwa PT HPP juga menunggak pajak selama beberapa tahun dan baru dibayar pada tahun 2020-2021 yang lalu.

Baca Juga :  Kuat Dugaan TKSK Sapeken Asal Tunjuk Tim Verval Pemutakhiran DTKS

Adapun yang menjadi tuntutan massa aksi dalam demonstrasi ini adalah :

  1. Tanah tanpa HGU di perkebunan PT HPP disita oleh negara dan diserahkan kepada rakyat.
  2. PT HPP melaksanakan UU No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan terkait lahan plasma seluas 20%.
  3. PT HPP melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) untuk memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat sekitar.
  4. Aparat Penegak Hukum usut tuntas dugaan pembalakan liar PT HPP dan jika terbukti secara hukum, penjarakan pihak-pihak Pimpinan Perusahaan.
  5. Pemerintah harus hentikan pembangunan Pabrik Kelapa Sawit PT HPP di Panai Tengah karena kami duga tidak sesuai dengan mekanisme aturan hukum yang berlaku.