OKEDAILY, MADURA – Wakil Bupati Bangkalan, Drs. Mohni, MM. yang juga menjabat pelaksana tugas (Plt) Bupati Bangkalan, mengikuti kegiatan roadshow daring percepatan penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Roadshow tersebut bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia disingkat Menko PMK RI, Muhadjir Effendy secara online di ruang vidcon Pendopo Agung Bangkalan, Rabu (1/3).
Turut juga mendampingi Mohni di ruang vidcon ialah OPD terkait antara lain Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas KB dan P3A, Dinas Pertanian dan Kementerian Agama.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Muhadjir, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melakukan koordinasi melalui Roadshow secara virtual untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada di masing-masing Kabupaten/Kota.
Dalam penjelasannya, target Indonesia sesuai dengan arahan Presiden, yakni angka stunting harus di bawah 14 persen. Sedangkan kemiskinan ekstrem harus mendekati nol persen secara nasional, pada tahun 2024 mendatang.
Ia meminta kepada seluruh Kepala Daerah Bupati/Walikota, untuk dapat menyampaikan progress ataupun permasalahan dalam penanganan penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem masing-masing.
“Sehingga dapat diharapkan melalui pertemuan ini segala solusi dan gagasan nantinya dapat diimplementasikan, dan pelaksanaannya bisa dieksekusi dengan baik,” katanya.
Selain penurunan stunting, Muhadjir juga menekankan percepatan penurunan kemiskinan ekstrim. Progam ini juga menjadi prioritas pemerintah pusat yang harus direalisasikan dan di dukung oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.
“Jadi program ini harus betul-betul direalisasikan di daerah sehingga capaian pemerintah pusat di tahun 2024 bisa tercapai sesuai arahan Bapak Presiden RI (Joko Widodo),” tutur Menko PMK.
Sementara Plt Bupati Bangkalan mengatakan, percepatan penurunan stunting di wilayah yang dipimpinnya saat ini telah digenjot. Beberapa upaya sudah dilakukan, diantaranya membentuk progam penanganan terpadu yang melibatkan semua unsur pemerintah.
“Saat ini kita sinergikan keseluruhan stakeholder, bagaimana terus kita pacu dengan mengoptimalkan posyandu, puskesmas, jaringan keluarga berencana (KB) beserta kader-kadernya,” katanya. (*)
