OKEDAILY, SUMENEP – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Madura, kembali menggelar rapat paripurna tentang Nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sumenep Tahun 2023.
Mengawali laporannya Wakil Bupati Sumenep, Hj. Dewi Khalifah, menyampaikan bahwa LKPJ merupakan kewajiban konstitusional berdasarkan ketentuan Peraturan Mendagri RI Nomer 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomer 13 Tahun 2019, Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
Disampaikan Dewi Khalifah, struktur APBD Kabupaten Sumenep Tahun 2023 berupa pendapatan daerah Tahun 2023 sebesar 2.5 triliun rupiah yang meliputi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp298.570.634.143,12.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selanjutnya, dari hasil atau realisasi pendapatan transfer Tahun 2023 ialah sebesar Rp2.272.552.604.425 dan realisasi lain-lain sebesar Rp14.065.734.099, sambung Dewi Khalifah, saat membacakan nota pengantar laporan pertanggungjawaban Bupati Sumenep Tahun Anggaran 2023 kepada DPRD Sumenep.
Menurut dia, dengan uraian diatas ada kenaikan dari target yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk belanja daerah di Kabupaten Sumenep pada tahun 2023 adalah sebesar Rp2.892.381,009.858,00 dengan realisasi Rp 2.597.264.241.457.00.
Dengan rincian, realisasi belanja operasional sebesar Rp1.781.509.676.442, realisasi belanja modal Rp237.156.786.533, belanja tidak terduga Rp1.417.263.048 dan realisasi belanja transfer Rp577.189.515.434, sedangkan realisasi pembiayaan daerah senilai Rp423.617.282.585,41.
”Misi yang dilakukan Pemkab Sumenep adalah membangun kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui penguatan ekonomi berbasis kawasan dari hulu ke hilir,” ujar Dewi Khalifah, Kamis (14/3).
Guna meningkatkan pembangunan Kabupaten Sumenep, lanjut Dewi, maka dengan pembangunan gotong royong dan berkearifan lokal serta memperkuat pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan hidup yang berimbang antara daratan dan kepulauan.
Menurutnya, dalam perjalanan kepemimpinan H. Achmad Fauzi Wongsojudo dan Hj. Dewi Khalifah dengan tagline “Bismillah Melayani” Pemkab Sumenep mendapatkan apresiasi dengan bukti diterimanya beberapa penghargaan.
”Berbagai penghargaan membanggakan telah diraih Pemkab Sumenep, seperti penghargaan UHC dari kemendagri dan 13 penghargaan yang lain, yang patut kita syukuri,” tandasnya.
