OKEDAILY, BALI – Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo dan Ibu Negara, Iriana Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Bali, pada Senin (13/3), untuk meresmikan kawasan suci Pura Besakih dan TPST Kesiman Kertalangu.
Dikutip dari siaran pers menyebutkan, setibanya di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Kabupaten Badung, Presiden dan Ibu Negara disambut oleh Gubernur Bali, I Wayan Koster beserta istri.
Dari bandara tersebut, Presiden beserta rombongan menuju Pura Agung Besakih di Kabupaten Karangasem, untuk meninjau sekaligus meresmikan fasilitas kawasan suci Pura Agung Besakih.
Pada siang harinya, Presiden melanjutkan agenda kunjungan menuju Kota Denpasar untuk meninjau dan meresmikan infrastruktur Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Kesiman Kertalangu.
Presiden : Melestarikan Pura Agung Besakih akan Meningkatkan Kunjungan Wisatawan
Presiden Jokowi mengatakan, upaya melestarikan Pura Agung Besakih akan meningkatkan jumlah pengunjung menjadi signifikan di masa mendatang. Maka setiap pemangku kepentingan, wajib menerapkan kebijakan menjaga kelestarian di lokasi destinasi tersebut.
Pentingnya menjaga kelestarian itu, karena pemerintah telah tuntas membangun berbagai fasilitas dan prasarana, sebagai penyokong utama guna membuat para wisatawan lebih nyaman, saat mengunjungi destinasi unggulan di Bumi Dewata tersebut.
“Kedatangan umat dan pengunjung yang semakin banyak tanpa diimbangi dengan penataan, tanpa ada antisipasi kedepan, akan menimbulkan kesemrawutan dan ketidaknyamanan,” kata Presiden Jokowi, dalam keterangan pers saat peresmian penataan kawasan suci Pura Agung Besakih.
Dikatakan Presiden Jokowi, bahwa ada dua area yang telah dibangun oleh pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah Bali, yakni area Bencingan dan area Manik Mas. Keduanya telah terselesaikan dibangun dengan berbagai infrastruktur pendukung pariwisata, pada beberapa waktu yang lalu.
“Pada 2021 saya perintahkan dan saya minta kepada Menteri PUPR, Pak Basuki untuk melakukan penataan di Kawasan Pura Besakih ini bersama-sama dengan Gubernur Provinsi Bali,” tuturnya.
Presiden Jokowi menyebut, pengelolaan secara profesional menjadi kunci dalam menjaga kelestarian Pura Agung Besakih. Membangun kolaborasi antara pemerintah pusat dengan daerah, sangatlah penting dalam memastikan berlangsung pengelolaan kawasan pariwisata itu.
Menurut Presiden Jokowi, dengan melakukan pengelolaan yang profesional pada destinasi wisata tersebut, dapat menyelaraskan berbagai pemangku kepentingan. Sehingga, semua elemen masyarakat dapat dilibatkan secara aktif dalam mendukung pengelolaan Pura Agung Besakih ini.
“Harus disiapkan manajemen dengan kompetensi yang baik, sehingga mampu menjembatani berbagai kepentingan-kepentingan yang ada. Libatkan Desa Besakih dan Desa Adat Besakih, beri kesempatan kepada masyarakat juga untuk ikut berpartisipasi dan berkontribusi,” jelas Presiden Jokowi.
Dengan begitu, sambung Presiden Jokowi, lokasi destinasi pariwisata yang kerap didatangi oleh wisatawan domestik, manca negera, dan umat hindu yang datang hendak beribadah, tidak saling menggangu.
“Saya tahu sejak dulu, pengunjung di Pura Agung Besakih ini sangat banyak dan selalu ramai. Apalagi kalau sedang ada upacara besar, terutama di upacara Bhatara Turun Kabeh yang diselenggarakan setiap Sasih Kedasa,” tandas Presiden Jokowi.
Sampah Harus Dikelola Terintegrasi dengan Teknologi Maju
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves), Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, bahwa saat ini sampah menjadi isu krusial yang dihadapi oleh Indonesia, yang harus ditangani secara tuntas dan cepat.
Mengatasi masalah sampah, tidak bisa lagi mengandalkan pola lama dengan mengandalkan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sebagai solusi. “Sampah harus dikelola secara terintegrasi dari hulu-hilir dan penggunaan teknologi maju, tidak business as usual (bisnis seperti biasa),” kata Menko Marves Luhut.
Dikatakan Menko Marves Luhut, bahwa TPA Suwung di kawasan Tahura Ngurah Rai Denpasar, yang selama ini menjadi lokasi pembuangan sampah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung sudah melebihi kapasitas.
Menurutnya, kawasan tersebut harus segera ditutup karena terlihat dari kondisinya sudah tidak layak. Selain itu, ia menilai juga mengganggu kenyamanan dan kesehatan masyarakat, kegiatan pariwisata, serta menimbulkan kerusakan ekosistem di sekitarnya.
“Model investasi pembangunan TPST itu merupakan kerja sama antara Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR yang membangun hanggar, Pemerintah Kota Denpasar yang menyiapkan lahan, serta pihak swasta (PT Bali CMPP) juga menyiapkan mesin dan peralatan dengan konsesi pengelolaan sampai dengan 20 tahun,” ujarnya.
Menko Marves mengungkapkan nilai investasi bangunan untuk ketiga TPST meliputi pembangunan hanggar senilai Rp128.633 miliar, dan penyediaan mesin dan peralatan senilai Rp100 miliar. Sebagai jasa layanan, Pemerintah Kota Denpasar berkewajiban membayar tipping fee sebesar Rp100.000 per ton sampah yang diolah.
“Khusus untuk TPST Kesiman Kertalangu, saat ini sudah mulai uji coba pengolahan sampah sebanyak sebesar 170-200 ton per hari dari kapasitas maksimum 450 ton per hari. Ketiga TPST diharapkan sudah dapat beroperasi secara penuh pada Juni 2023,” jelasnya.
Menko Marves juga menilai bahwa pembangunan fasilitas pengolahan dengan teknologi seperti itu sangat diperlukan untuk dapat menyelesaikan persoalan persampahan secara modern dalam volume yang besar, cepat, efektif, efisien, ramah lingkungan dan hemat lahan.
Selain penggunaan teknologi, diperlukan penguatan kemampuan daerah dalam aspek pengaturan, kelembagaan, dan kapasitas keuangan untuk pengolahan sampah. “Diperlukan juga dorongan untuk perubahan perilaku masyarakat agar lebih bertanggung jawab terhadap sampah yang mereka hasilkan melalui pemilahan dan penanganan di sumber,” pungkasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa TPST Kesiman Kertalangu itu sudah berhasil dibuat dengan matang, baik secara konsep dan teknisnya. “Ini jadi TPST pertama yang sistemnya tidak begitu ruwet. Saya harap TPST itu bisa ditiru oleh kota atau kabupaten di provinsi lain,” kata Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi juga menyampaikan, bahwa manajemennya terlihat rapih dan bagus dan diharapkan mampu menginspirasi kota atau kabupaten lain. “Jelas setiap kota atau kabupaten wajib memiliki TPST,” tegas Presiden.
Terdapat 3 TPST yang dibangun di Denpasar, yaitu TPST Kesiman Kertalangu, TPST Tahura, dan TPST Padang Sambian Kaja dengan kapasitas total mencapai 1.020 ton per hari. Ketiganya merupakan fasilitas pengolahan sampah skala kota yang pertama di Indonesia.
Kehadiran 3 TPST tersebut diharapkan dapat menyelesaikan persoalan lingkungan, sekaligus mendapatkan manfaat ekonomi dari produk-produk hasil pengolahan sampah, salah satunya berupa refuse derived fuel (RDF).
Peresmian Fasilitas Kawasan Suci Pura Agung Besakih
Gubernur Bali, I Wayan Koster menjelaskan bahwa dana revitalisasi kawasan ini berasal dari APBN Kementerian PUPR dan Pemerintah Provinsi Bali dengan total Rp911 miliar. “Adanya kolaborasi ini, merupakan bentuk nyata dan salah satu tonggak pendanaan Bali Era Baru,” papar Gubernur Koster.
Gubernur Koster juga memaparkan melalui video terkait beberapa kawasan yang dilakukan pembangunan dan revitalisasi, yaitu Pura Titi Gonggang, Pura Manik Mas, Pura Melanting Manik Mas, Pelingguh Tulak Tanggul, dan Patung Padma Bhuwana di Becinggah.
Kawasan penunjang juga dilakukan revitalisasi seperti Kawasan Parkir Kedungdung dengan kapasitas 250 bus, Gedung Parkir Area Manik Mas dengan kapasitas 4 lantai dan berkonsep green building yang dilengkapi PLTA ATAP serta memiliki kapasitas parkir sebanyak 2.694 unit kendaraan.
Kemudian juga terdapat fasilitas UKM, bangunan Wantilan, Bale Gong, Wiyata Graha untuk 215 tempat duduk dan terdapat fasilitas menonton dokumenter Pura Agung Besakih. Hal lainnya yaitu tersedia Argi Agung, 274 bilik toilet, Kantor LPD dan Bumkes, SDN 6 Besakih, dan Rumah Dinas Tenaga Medis. (*)
