Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Opini

Program 1 Juta Guru PPPK : Tak Butuh Sekedar Visi Pemerintah Pusat, Tapi Juga Reformasi Birokrasi di Tingkat Daerah

Avatar of Okedaily
9
×

Program 1 Juta Guru PPPK : Tak Butuh Sekedar Visi Pemerintah Pusat, Tapi Juga Reformasi Birokrasi di Tingkat Daerah

Sebarkan artikel ini

Oleh : Dwi Ardiansyah, Koordinator Isu Pendidikan BEM Nusantara

Program 1 Juta Guru PPPK : Tak Butuh Sekedar Visi Pemerintah Pusat, Tapi Juga Reformasi Birokrasi di Tingkat Daerah
Rapat Koordinasi Nasional BEM Nusantara. ©Okedaily.com/ist

OKEDAILY.COM – Setiap tanggal 25 November diperingati sebagai hari guru nasional. Dimana guru merupakan elemen yang tidak kalah penting perannya dalam pembangunan bangsa.

Dalam memperingati momentum hari guru nasional kali ini, BEM Nusantara merilis policy brief, sebagai bentuk rekomendasi kebijakan atas permasalahan yang dialami para guru di Indonesia.

Rekomendasi itu ditujukan kepada Pemerintah, terkhusus dalam hal ini adalah Komisi X DPR RI ataupun Kemendikbud dan Ristek. Secara spesifik permasalahan tersebut sudah sangat apik dianalisis pada, laman jendela pendidikan dan kebudayaan, klik disini.

Pada artikel yang berjudul “Mengawal Pengadaan 1 Juta Guru PPPK” yang menerangkan bahwa kesejahteraan dan distribusi menjadi persoalan utama yang menjadi kendala pemerintah pusat maupun daerah dalam menangani.

PPPK digadang-gadang sebagai solusi “all-in” atas permasalahan yang dialami guru karena program ini menjanjikan besaran gaji dan tunjangan yang dialokasikan khusus APBN bahkan dibantu oleh pemerintah daerah dari segi penganggaran tunjangan, sistem rekrutmen yang inklusif dan manajemen distribusi yang ter-manajerial dengan seksama.

Baca Juga :  Presiden Jokowi Resmi Mengumumkan Harga BBM Bersubsidi

Namun nyatanya program ini tidak berhasil diimplementasikan oleh pemerintah daerah dengan baik, terlihat dari formasi pengajuan daerah atas program PPPK ini baru menyentuh angka 40,9 Persen.

Pemerintah menjawab persoalan kesejahteraan guru dengan mengatur regulasi Perpres RI Nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan PPPK dengan melakukan pembagian pembebanan anggaran, bagi PPPK yang bekerja pada instansi pusat gaji akan dibebankan ke APBN dan yang bekerja pada instansi daerah dibebankan ke APBD.

Namun ternyata harapan yang dituangkan pada perpres itu tak kunjung dilakukan dengan baik, dibuktikan dari beberapa rentetan kasus yang terjadi antara lain :

• Gaji guru PPPK di lampung yang tidak cair selama 9 bulan lamanya (Jaya T. P., 2022), klik disini.
• 628 guru honorer di lampung yang lolos Passing Grade 1 yang tidak kunjung diangkat sebagai PPPK (Malik, 2022), klik disini.
• 524 guru honorer di kota Bengkulu tidak kunjung diangkat sebagai PPPK (Mayasari, 2022), klik disini.
• 1.575 guru PPPK pengangkatan 2021 di Bone keluhkan gaji pertama belum diberikan (Pramono, 2022), klik disini.

Baca Juga :  Aneh Tapi Nyata, SOP Pembakaran Dapur di BRI

Dan masih banyak permasalahan PPPK di daerah lainnya. Sebab permasalahan di atas timbul adalah karena pemerintah daerah kerap terkendala anggaran dalam pemberian gaji dan tunjangan. Sedangkan suntikan anggaran yang diberikan pemerintah pusat dinilai masih belum cukup untuk mengcover kebutuhan pengeluaran untuk guru PPPK ditingkat daerah.

Sehingga bagi pemerintah daerah yang kurang lihai dalam melakukan penataan ataupun refocussing APBD didaerahnya akan timbul permasalahan terlambatnya gaji guru PPPK, mandek-nya proses pengangkatan guru PPPK bahkan sampai pada minimnya formasi yang diajukan daerah kepada pusat.

Hal ini juga dibenarkan dengan adanya data dari DPR RI yang didapatkan pada audiensi bersama dengan asosiasi profesi keguruan yang menemukan angka sebanyak 193.945 calon guru yang lulus PG1, namun belum mendapatkan formasi dan SK. Sehingga dalam permasalahan PPPK yang belum kunjung usai sekaligus momentum hari guru nasional ini, BEM Nusantara bersikap :

Baca Juga :  Disdik Dikelola Bak Warung Kaki Lima, SPJ Rampung Anggaran Pulang Kampung

• Merekomendasikan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kemenpan-RB, Kemdikbud Ristek untuk mengkaji kembali Misi 1 juta guru PPPK karena banyaknya temuan di lapangan bahwa pemerintah daerah belum mampu melakukan tanggung jawabnya dalam mengalokasikan APBD untuk gaji dan tunjangan guru PPPK.

• Menuntut Kemdikbud Ristek bersama Kemenpan-RB dan pemerintah daerah membuat perencanaan yang matang dan berdasarkan kondisi APBN dan tinjauan APBD terhadap program PPPK dalam jangka pendek, menengah dan panjang.

• Menuntut DPR RI Komisi X bersama DPD untuk segera menjalankan pansus terhadap beberapa temuan dilapangan terkait program PPPK yang dijalankan pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

• Menuntut pemerintah pusat dan daerah untuk menyepakati alokasi persentasi subsidi APBN pemerintah pusat dan kontribusi APBD pemerintah daerah dalam program PPPK dengan prinsip berkeadilan, efisien dan efektif

Hidup Guru Indonesia, Hidup Pendidikan Indonesia!