Raperda APBD 2023 Disahkan, Anggaran Transportasi Kepulauan Masih Jauh Dari Harapan

SUMENEP, OKEDAILY – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Madura, pada Senin, 3 Juni 2024, menggelar rapat paripurna pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

Bertempat di Lantai 2 Gedung DPRD Kabupaten Sumenep, rapat paripurna dilaksanakan dalam rangka persetujuan bersama terhadap Raperda tersebut ditandatangani langsung oleh Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo bersama Ketua DPRD Sumenep, Abdul Hamid Ali Munir serta pimpinan lainnya.

Sebagaimana dikalimatkan Bupati Fauzi dalam sambutannya, mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota DPRD Sumenep yang telah menyampaikan pendapat dan pandangannya terhadap Raperda tersebut.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Dari saran dan harapan yang disampaikan itu merupakan bahan masukan yang sangat berharga dalam suatu upaya penyempurnaan, baik dari sisi penyusunan, pelaksanaan dan pengawasan, serta menjadi bahan acuan untuk penyusunan APBD pada tahun yang akan datang,” kata Bupati Fauzi.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Sumenep, H. Dul Siam, S.Ag., M.Pd. menyampaikan, bahwa anggaran untuk transportasi kepulauan berdasarkan APBD Tahun berjalan ini berada pada kisaran angka sebesar Rp4 Miliar dengan cakupan semua Kepulauan Sumenep.

“Itu yang support rencana subsidi, itu termasuk yang mudik gratis, jadi sampek hari ini yang kami sepakati kemarin adalah empat milyar bersumber dari APBD yang disupport untuk membantu transportasi laut,” ujar Dul Siam, saat ditemui awak media seusai rapat paripurna di ruang kerjanya.

Adapun terkait rencana subsidi silang tersebut, sambungnya, akan disalurkan melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang transportasi laut yakni Sumekar Line. Sedangkan untuk teknis pelaksanaannya, akan langsung ke Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan (Disperkimhub) Kabupaten Sumenep.

Lebih lanjut Dul Siam memaparkan, bahwa bentuk subsidinya akan disesuaikan dengan manifiest atau jumlah pengguna jasa laut antar Pulau Sumenep.“Misalkan Sumekar melayani Masalembu, nah penumpangnya ada 200 maka orang-orang inilah yang disubsidi begitu juga dengan harga, kalau harga tiket 100 ribu maka 50 ribu disubsidi oleh APBD yang 4 Milyar itu,” paparnya.

Menurut politisi asal kepulauan daerah pemilihan (Dapil) Sumenep 8 ini, tidak hanya perusahaan daerah yang ikut berperan dalam angkutan transportasi ke kepulauan tetapi juga bekerjasama dengan perusahaan pelayaran sakti inti makmur (kapal cepat) dan ada juga yang menggunakan kapal penyeberangan ASDP.

“Termasuk yang persiapan mudik gratis itu ada subsidi dari Pemkab juga untuk membantu transportasi orang pulau cuma angkanya kita tidak tahu. Di hari-hari besar Islam seperti mudik dan balik idul Fitri dan idul Adha. Bahkan, di momen-momen tertentu memang ada yang gratis dianggarkan dari APBD selain yang 4 Milyar untuk mensubsidi Sumekar line,” tukasnya.

Kendati demikian Dul Siam menegaskan, dana tersebut bukan penyertaan modal namun setidaknya ada dua keuntungan guna mensupport Sumekar Line ini. Sehingga sebagai perusahaan plat merah dapat berkembang sebagaimana mestinya, karena mungkin selama ini masih banyak terkendala dari biaya operasional.

Seyogianya Sumekar Line selama ini masih kurang mendapat respon dari masyarakat yang menurut hemat Dul Siam karena harga tiket dirasa mahal. Untuk itulah peran pemerintah dengan masuknya APBD masyarakat mulai berminat dengan disubsidi separuh dari harga tiket pada umumnya.

“Jadi ada dua keuntungan, pertama agar PT Sumekar tetap hidup, dan kedua membantu orang pulau agar tiket tidak mahal, karena tiket Sumekar ini mahal akan semakin bangkrut akan semakin rugi dengan biaya operasionalnya,” sesal Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Untuk diketahui, anggaran yang digunakan untuk meringankan biaya tebus atau mensubsidi tiket penyeberangan bagi masyarakat kepulauan ini mengunakan sumber dana sharing, sinergitas APBD Kabupaten dan Provinsi, serta APBN.

Namun apalah daya dari nilai anggaran Rp4 Miliar yang dikucurkan untuk transportasi kepulauan tersebut masih jauh dari harapan. Dari itu Dul Siam berharap, dimasa yang akan datang khusus infrastruktur yang menghubungkan pulau satu dengan lainnya ini betul-betul mendapatkan perhatian lebih, karena dirinya melihat peningkatan ekonomi warga kepulauan sangat bergantung pada moda transportasi laut yang memadai.

“Artinya dari jumlah anggaran untuk transportasi kepulauan itu masih jauh dari harapan. Harapannya dimasa-masa yang akan datang ini transportasi kelautan ini betul-betul menjadi perhatian kita. Artinya semakin tersedia transportasi laut itu maka semakin berpotensi untuk peningkatan ekonomi karena orang pulau itu kan bergantung dengan sarana transportasi laut,” tutupnya.

Simak berita update kami langsung di ponsel anda melalui saluran OKEDAILY Channel, KLIK DISINI.