Semakin Memanas, BPK Jabar Akan Periksa Pemkab Karawang Soal Dana Hibah 10 Miliar Rupiah

- Editorial Team

Sabtu, 1 April 2023 - 05:14 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

📰 Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif!

Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Paula Hendry Simatupang saat ditemui awak media di Resinda Hotel Kabupaten Karawang. ©Okedaily.com/Ist

Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Paula Hendry Simatupang saat ditemui awak media di Resinda Hotel Kabupaten Karawang. ©Okedaily.com/Ist

OKEDAILY, JABAR – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPK RI perwakilan provinsi Jawa Barat, selama dua hari kedepan akan melakukan pemeriksaan terkait penggunaan dan penyerapan anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.

Agenda pemeriksaan tersebut akan dilakukan di seluruh Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. Hal tersebut dikatakan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Paula Hendry Simatupang, kepada para awak media yang menemuinya di Resinda Hotel Kabupaten Karawang, Kamis (30/3/2023) malam.

Auditor negara perwakilan Jabar itu menegaskan, bahwa pihaknya akan melakukan pemeriksaan terkait dana hibah senilai Rp 10 miliar di lingkungan Pemkab Karawang, yang diberikan kepada Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar). “Tim kita baru masuk lagi mendalami, baru tadi saya menghantarkan tim untuk memulai pemeriksaan,” ucap Hendry.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Baca Juga :  Angka Anak Putus Sekolah di Sumut Meningkat, Berikut Kata KPAI Pusat

Dikatakannya, hasil pemeriksaan oleh BPK RI nantinya akan disampaikan kepada DPR dan kemudian menjadi dokumen publik. “Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas BPK akan selalu melakukan pemeriksaan, jika ada informasi seperti itu dari masyarakat, itu menjadi masukan buat kita, silahkan disampaikan,” ungkapnya.

Ketika disinggung mengenai status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang sering diterima oleh Pemkab Karawang, Hendry mengatakan bahwa status yang didapat tersebut bukan berarti tidak ada temuan. “WTP adalah suatu opini yang diberikan atas kewajaran laporan keuangan. Jadi wajar bukan terkait dengan kebenaran,” tuturnya.

Artinya, lanjut Hendry, ketika WTP bukan berarti tidak ada temuan, tetapi temuan-temuan yang ada tidak melampaui batas toleransi yang dipersyaratkan, kalau bahasa auditnya ialah materialitas.

Baca Juga :  Kyai Bisri Keluhkan Pemadaman Bergilir di Pulau Raas, Ini Penjelasan Pihak PLN

“Hendaknya setiap rupiah baik APBN dan APBD agar digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dengan cara tata kelola yang baik, bersih, akuntabel dan transparan,” jelas Hendry.

Diberitakan sebelumnya, aksi Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana, menyalurkan bantuan hibah senilai Rp 10 miliar ke Polda Jabar untuk pembangunan gedung parkir tiga lantai itu mengundang reaksi keras sejumlah kalangan masyarakat.

Kebanyakan warga menyayangkan penyaluran hibah tersebut, lantaran hingga kini masih banyak sekolah rusak, jalan rusak, rumah tidak layak huni, abrasi, dan kasus kemiskinan ekstrim di Kabupaten Karawang, yang mana malah mengedepankan bangunan parkir Polda Jabar itu.

Baca Juga :  Perbaikan dan Peningkatan Infrastruktur Kepulauan Disepakati Semua Fraksi DPRD Sumenep Dalam Rapat Paripurna

Bahkan sempat bergejolak, ratusan massa yang tergabung dalam Sentral Gerakan Rakyat Karawang (Sentral) melakukan aksi demonstrasi dan long march, berjalan kaki menuju kantor Pemda Karawang mengkritik tajam kebijakan dana hibah tersebut. Mereka menilai kebijakan Bupati Karawang telah menyakiti perasaan, dan tidak berkeadilan bagi rakyat setempat.

Facebook Comments Box

Follow WhatsApp Channel okedaily.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Related News

Tragis! Jasad Warga Rosong Ditemukan Nyaris Jadi Kerangka
Malam Mencekam, Rumah Warga Sapudi Dilalap Api
Dugaan Kejanggalan Penyidikan Kasus DF, Prosedur Hukum Polisi Disoal
Kasus Saling Lapor di Polsek Nonggunong Disorot, Diduga Ada Permainan?
Perkuat Pengentasan Kemiskinan, Sumenep Dorong Perlindungan Sosial dan Kemandirian Ekonomi
Badrul Aini Desak Bupati Sumenep Dan Gubernur Jatim Bersuara: Jangan Samakan Sapeken Dengan Daratan Jawa!
SMSI Sumenep Perkuat Barisan, Media Lokal Disiapkan Menembus Pasar Nasional
Operasi Gabungan di Sumenep Sasar Pajak Kendaraan dan Uji Kir Angkutan Barang

Related News

Minggu, 15 November 2026 - 02:06 WIB

Tragis! Jasad Warga Rosong Ditemukan Nyaris Jadi Kerangka

Minggu, 15 November 2026 - 01:20 WIB

Malam Mencekam, Rumah Warga Sapudi Dilalap Api

Jumat, 23 Oktober 2026 - 20:14 WIB

Kasus Saling Lapor di Polsek Nonggunong Disorot, Diduga Ada Permainan?

Rabu, 21 Oktober 2026 - 14:30 WIB

Perkuat Pengentasan Kemiskinan, Sumenep Dorong Perlindungan Sosial dan Kemandirian Ekonomi

Senin, 19 Oktober 2026 - 16:27 WIB

Badrul Aini Desak Bupati Sumenep Dan Gubernur Jatim Bersuara: Jangan Samakan Sapeken Dengan Daratan Jawa!

Latest News

Ilustrasi Mayat

Nasional

Tragis! Jasad Warga Rosong Ditemukan Nyaris Jadi Kerangka

Minggu, 15 Nov 2026 - 02:06 WIB

Kondisi Rumah Haled Warga Desa Pancor Saat Proses Dipadamkan, Sabtu, 14/11/2026.

Nasional

Malam Mencekam, Rumah Warga Sapudi Dilalap Api

Minggu, 15 Nov 2026 - 01:20 WIB

Hasan Al Hakiki (Ketua IKA PMII Sapudi )

Kopini

Jendela Industri Migas di Pulau Sapudi

Kamis, 12 Nov 2026 - 23:25 WIB