Sikapi Skandal Ketua KPK, PMII Sumenep Gelar Konferensi Pers Tuntut Begini

- Editorial Team

Minggu, 16 April 2023 - 18:30 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

📰 Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif!

Abdul Mahmud, Ketua PC PMII Sumenep (Tengah) didampingi Sekretaris Dan Bendum PMII Sumenep. ©Okedaily.com/Ist/Toifur

Abdul Mahmud, Ketua PC PMII Sumenep (Tengah) didampingi Sekretaris Dan Bendum PMII Sumenep. ©Okedaily.com/Ist/Toifur

OKEDAILY, SUMENEP – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kabupaten Sumenep, menggelar konferensi pers terkait “Skandal dan Kontroversi Ketua KPK Firli Bahuri, Turunkan Integritas KPK’, Sabtu, 15 April 2023.

Pasalnya, usai publik digemparkan oleh kontroversi yang dilakukan oleh Ketua KPK Firli Bahuri, terkait adanya pencopotan Brigjend Pol Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan KPK itu, PMII Sumenep sontak ikut merespon hal tersebut dengan beberapa tuntutan tegas.

Tertanggal 15 April 2023, PMII Sumenep melalui keterangan tertulis menuai dua tuntutan tegas. Pertama, mendesak Firli Bahuri mundur dari jabatan Ketua KPK. Kedua, mendesak Dewan Pengawas KPK untuk menindak setiap pimpinan KPK dan pegawai KPK yang terlibat melanggar kode etik dan aturan perundang-undangan.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Baca Juga :  Bupati Wongsojudo Kukuhkan Paskibraka Sumenep 2026, Ini Pesannya

Sikap PMII Sumenep ini tentu tidak hanya dilatarbelakangi gejolak yang nampak di permukaan publik hari ini. Namun, dengan beberapa catatan tentang perjalanan politik Firli Bahuri yang dinilai menuai banyak skandal kontroversial.

Ketua PC PMII Sumenep, Abdul Mahmud memaparkan rangkuman catatan tersebut dari tahun ke tahun. Pertama, sejak tahun 2018, terdapat 26 OTT bocor saat Firli menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK. Lalu pelanggaran kode etik berat yang dinyatakan Dewan Pengawas KPK.

Sedangkan yang kedua, pada tahun 2019, kurang lebih 500 pegawai KPK tanda tangani petisi penolakan terhadap calon pimpinan KPK yang bermasalah, dan yang dimaksud adalah Firli Bahuri.

Baca Juga :  Millenial Activist Institute Apresiasi Kapolri atas Kasus Penembakan Brigadir J

Lebih lanjut, pada tahun 2020, Firli memberhentikan 36 kasus di tahap penyelidikan. Padahal terdapat sejumlah kasus yang tergolong megakorupsi seperti dugaan korupsi Century, divestasi PT Newmont dan Sumber Waras.

Dugaan kuat Firli yang pada waktu itu masih menjabat sebagai Perwira Tinggi Polri aktif memiliki konflik kepentingan. Ia dinilai melakukan abuse of power dalam memutuskan penghentian perkara.

Di tahun 2021, Firli menonaktifkan 75 pegawai KPK, termasuk 20-30 penyelidik dan penyidik yang menjadi motor pemberantasan korupsi. Penonaktifan terhadap puluhan pegawai tersebut dengan alasan mereka tidak lolos tes wawasan kebangsaan.

Baca Juga :  Reformasi ke-63 PMII, Pengusaha Muda Islam Indonesia?

Abdul sapaan akrabnya, menegaskan bahwa berdasarkan rangkuman catatan jejak Firli Bahuri tersebut, dirinya atas nama PMII Sumenep dengan tegas memberikan penilaian bahwa ia menurunkan marwah KPK sebagai lembaga independen negara. Integritas KPK hari ini banyak dipertanyakan dan Firli dinilai gagal sebagai pimpinan ideal.

“KPK tak lagi berjalan sesuai tupoksinya sebagai medium pemberantasan korupsi yang terjadi di negeri ini, namun sebagai kuda pacuan kepentingan politik Firli Bahuri secara personal saja,” ujar Ketua PC PMII Sumenep, Abdul Mahmud, Sabtu (15/4).

Bahkan dalam keterangan rilisnya itu, Ketua Umum PC PMII Sumenep juga memaparkan kontoversi 2022 kemarin, Filri juga mencopot 3 pejabat KPK yang diduga menolak penyidikan kasus Formula 3, termasuk diantaranya Deputi Penindakan dan Eksekusi Irjen Karyoto, Direktur Penyelidikan Brigjen Endar Priantoro, dan Direktur Penuntutan Fitroh Rohcahyono.

Baca Juga :  Mahasiswa KKNT UTM Gelar Sosialisasi Wawasan Kebangsaan di SMA Negeri 1 Torjun

“Terbarukan terjadi sejak tahun 2023 ini yaitu Firli diduga terlibat membocorkan dokumen penyelidikan kasus Dana Tunjangan Kinerja di Kementerian ESDM,” tutupnya.

Facebook Comments Box

Follow WhatsApp Channel okedaily.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Related News

SMSI Sumenep Perkuat Barisan, Media Lokal Disiapkan Menembus Pasar Nasional
Operasi Gabungan di Sumenep Sasar Pajak Kendaraan dan Uji Kir Angkutan Barang
Opgab Disperkimhub Sumenep Sisir Kendaraan, Pajak hingga Uji Kir Jadi Perhatian
Gayam Bersiap! JJS Bapenda Hadir di Sapudi, Sepeda Listrik hingga Sembako Menanti
Kasus Dugaan Pencabulan Anak di Kangean Berlanjut, Polisi Amankan Pria Berinisial MR
Sinergitas Pusat dan Daerah Dinilai Jadi Kunci Percepatan Pembangunan di Denpasar
Hasto Ingatkan Komjen Suyudi, Polri Harus Jadi Alat Negara Bukan Alat Kekuasaan
GMNI Sumenep Kecam Dugaan Pencabulan Anak di Kangean, Desak Polisi Bertindak Tegas

Related News

Selasa, 6 Oktober 2026 - 13:13 WIB

SMSI Sumenep Perkuat Barisan, Media Lokal Disiapkan Menembus Pasar Nasional

Senin, 5 Oktober 2026 - 12:07 WIB

Operasi Gabungan di Sumenep Sasar Pajak Kendaraan dan Uji Kir Angkutan Barang

Senin, 5 Oktober 2026 - 12:00 WIB

Opgab Disperkimhub Sumenep Sisir Kendaraan, Pajak hingga Uji Kir Jadi Perhatian

Sabtu, 3 Oktober 2026 - 12:32 WIB

Kasus Dugaan Pencabulan Anak di Kangean Berlanjut, Polisi Amankan Pria Berinisial MR

Sabtu, 3 Oktober 2026 - 08:38 WIB

Sinergitas Pusat dan Daerah Dinilai Jadi Kunci Percepatan Pembangunan di Denpasar

Latest News