Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Nasional

Sikapi Skandal Ketua KPK, PMII Sumenep Gelar Konferensi Pers Tuntut Begini

Avatar of Okedaily
16
×

Sikapi Skandal Ketua KPK, PMII Sumenep Gelar Konferensi Pers Tuntut Begini

Sebarkan artikel ini
Sikapi Skandal Ketua KPK, PMII Sumenep Gelar Konferensi Pers Tuntut Begini
Abdul Mahmud, Ketua PC PMII Sumenep (Tengah) didampingi Sekretaris Dan Bendum PMII Sumenep. ©Okedaily.com/Ist/Toifur

OKEDAILY, SUMENEP Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kabupaten Sumenep, menggelar konferensi pers terkait “Skandal dan Kontroversi Ketua KPK Firli Bahuri, Turunkan Integritas KPK’, Sabtu, 15 April 2023.

Pasalnya, usai publik digemparkan oleh kontroversi yang dilakukan oleh Ketua KPK Firli Bahuri, terkait adanya pencopotan Brigjend Pol Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan KPK itu, PMII Sumenep sontak ikut merespon hal tersebut dengan beberapa tuntutan tegas.

Tertanggal 15 April 2023, PMII Sumenep melalui keterangan tertulis menuai dua tuntutan tegas. Pertama, mendesak Firli Bahuri mundur dari jabatan Ketua KPK. Kedua, mendesak Dewan Pengawas KPK untuk menindak setiap pimpinan KPK dan pegawai KPK yang terlibat melanggar kode etik dan aturan perundang-undangan.

Baca Juga :  Kasus Penganiayaan Wartawan di Sumenep, Ketum Wakomindo Pusat Ingatkan Tiga Kekuatan Pers

Sikap PMII Sumenep ini tentu tidak hanya dilatarbelakangi gejolak yang nampak di permukaan publik hari ini. Namun, dengan beberapa catatan tentang perjalanan politik Firli Bahuri yang dinilai menuai banyak skandal kontroversial.

Ketua PC PMII Sumenep, Abdul Mahmud memaparkan rangkuman catatan tersebut dari tahun ke tahun. Pertama, sejak tahun 2018, terdapat 26 OTT bocor saat Firli menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK. Lalu pelanggaran kode etik berat yang dinyatakan Dewan Pengawas KPK.

Sedangkan yang kedua, pada tahun 2019, kurang lebih 500 pegawai KPK tanda tangani petisi penolakan terhadap calon pimpinan KPK yang bermasalah, dan yang dimaksud adalah Firli Bahuri.

Baca Juga :  Bismillah Melayani Bukan Slogan Belaka, Bupati Sumenep Datangkan Dokter Spesialis ke RSUD Abuya Kangean

Lebih lanjut, pada tahun 2020, Firli memberhentikan 36 kasus di tahap penyelidikan. Padahal terdapat sejumlah kasus yang tergolong megakorupsi seperti dugaan korupsi Century, divestasi PT Newmont dan Sumber Waras.

Dugaan kuat Firli yang pada waktu itu masih menjabat sebagai Perwira Tinggi Polri aktif memiliki konflik kepentingan. Ia dinilai melakukan abuse of power dalam memutuskan penghentian perkara.

Di tahun 2021, Firli menonaktifkan 75 pegawai KPK, termasuk 20-30 penyelidik dan penyidik yang menjadi motor pemberantasan korupsi. Penonaktifan terhadap puluhan pegawai tersebut dengan alasan mereka tidak lolos tes wawasan kebangsaan.

Baca Juga :  Presiden Jokowi Resmi Mengumumkan Harga BBM Bersubsidi

Abdul sapaan akrabnya, menegaskan bahwa berdasarkan rangkuman catatan jejak Firli Bahuri tersebut, dirinya atas nama PMII Sumenep dengan tegas memberikan penilaian bahwa ia menurunkan marwah KPK sebagai lembaga independen negara. Integritas KPK hari ini banyak dipertanyakan dan Firli dinilai gagal sebagai pimpinan ideal.

“KPK tak lagi berjalan sesuai tupoksinya sebagai medium pemberantasan korupsi yang terjadi di negeri ini, namun sebagai kuda pacuan kepentingan politik Firli Bahuri secara personal saja,” ujar Ketua PC PMII Sumenep, Abdul Mahmud, Sabtu (15/4).

Bahkan dalam keterangan rilisnya itu, Ketua Umum PC PMII Sumenep juga memaparkan kontoversi 2022 kemarin, Filri juga mencopot 3 pejabat KPK yang diduga menolak penyidikan kasus Formula 3, termasuk diantaranya Deputi Penindakan dan Eksekusi Irjen Karyoto, Direktur Penyelidikan Brigjen Endar Priantoro, dan Direktur Penuntutan Fitroh Rohcahyono.

Baca Juga :  3 Unit Mesin Belum Mampu Terangi Pulau Raas Keseluruhan, Masih Dijanjikan?

“Terbarukan terjadi sejak tahun 2023 ini yaitu Firli diduga terlibat membocorkan dokumen penyelidikan kasus Dana Tunjangan Kinerja di Kementerian ESDM,” tutupnya.