Okedaily.com, Sumenep – Demokrasi desa merupakan demokrasi asli nenek moyang kita sebelum Republik Indonesia berdiri. Seperti yang dialami oleh Kepala Desa terpilih Desa Sabuntan Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep, Madura, menunjukkan akan dampak politik bawah ini sangat memiliki gesekan kuat.
Sedari awal terpilihnya Ahmad Rasyid, sebagai kepala desa Sabuntan pada Pilkades Serentak Kabupaten Sumenep 2019 lalu. Seharusnya warga pulau Sabuntan mengedepankan musyawarah daripada menjadi korban politik desa, yang mana telah menolaknya hingga bertahun-tahun.
Seperti kita ketahui bersama, musyawarah adalah sebagai prinsip demokrasi desa, dan merupakan bagian dari rekognisi (pengakuan, red) atas kearifan lokal yang dimiliki masyarakat desa. Termasuk di dalamnya merekognisi sifat kebersamaan dan kolektivitas dengan mengedepankan pikir yang jernih.
Kendati demikian, Pemerintah Desa Sabuntan dibawah kepemimpinan Ahmad Rasyid, pada hari Senin 8 November 2021 telah melaksanakan Musdes (Musyawarah Desa) dalam rangka pembahasan RKPDesa (Rencana Kerja Pemerintah Desa) TA 2022. Karena Musdes merupakan mekanisme utama dalam mencapai mufakat untuk menentukan arah pembangunan desa.
Adapun pelaksanaan Musdes RKPDesa Sabuntan Tahun Anggaran (TA) 2022 tersebut, bertempat di balai pembantu yang berada di Pulau Sapangkur. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ahmad Rasyid, bahwa ia sudah mengakomodir program kerja yang diusulkan masyarakat Pulau Sabuntan.
Ahmad Rasyid menuturkan, bahwa sejak pasca Pilkades 2019 lalu, warga Pulau Sabuntan menolak tampuk pemerintahannya yang sah secara demokratis. Namun hal itu bukanlah suatu alasan untuk pesimis baginya, demi mewujudkan ekonomi kerakyatan di wilayah yang ia pimpin.
Baca Juga : Eks Caleg PKB Sumenep Pertanyakan Jatah Pokir
Baca Juga : Eksploitasi Migas Bukan Jaminan Pagerungan Kecil Terang Benderang
Baca Juga : Carut Marut Perbup Sumenep Modal Suket Lolos Jadi Cakades
Baca Juga : Pipanisasi Bersumber Dana Desa Paliat Mangkrak
Baca Juga : Mengungkap Bunga Deposito Kasda Sumenep
“Sejak pasca pilkades, masyarakat Pulau Sabuntan tidak mau menerima keberadaan kades dan pemerintah desa terpilih, sehingga dalam kurun waktu beberapa tahun ini tidak mau menerima program apapun yang dianggarkan oleh desa,” tuturnya kepada Okedaily.com seusai Musdes.
Baca Juga : Ketua BPD dan Ketua Panitia Pilkades Sapeken Dipanggil Polres Sumenep
Baca Juga : Kegiatan Fiktif Desa Paliat Terungkap
Baca Juga : Dinas Pendidikan Sumenep Tak Berdaya, Kepala SMPN 2 Ra’as : Saya Bisa Remote Dari Asta
Baca Juga : Soal Dugaan Bolos, Penjaga SDN 3 Pancor Tuding Kepala Sekolah Pilih Kasih
Baca Juga : Rumah Pribadi Diduga Jadi Kantor Desa Paliat, Balai Desa Lama Jadi Sarang Ternak
“Namun, pada pelaksanaan Musdes tahun ini, alhamdulillah masyarakat Pulau Sabuntan sudah mau menerima, ada perwakilan dari para tokoh dan kadusnya juga ada yang hadir. Kemudian dimediasi oleh pak camat bersama tim pendamping desa,” ucapnya penuh syukur.
Acara Musdes RKPDesa Sabuntan TA 2022 kali ini pun sukses atas tingginya kesadaran dan partisipasi masyarakat berjumlah 100 orang. Turut hadir mensukseskan pada acara tersebut dari pihak Forkopimka Sapeken, dan Koordinator Tim Pendamping Desa bersama dengan tim verifikasi dan fasilitasi Kecamatan Sapeken.
