Tak Berani Temui Massa Aksi, Kader PMII Bangkalan Nilai Ketum PB PMII Pengecut

- Editorial Team

Sabtu, 27 Mei 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Umum PB PMII, Abdullah Syukri. ©Okedaily.com/Ist

Ketua Umum PB PMII, Abdullah Syukri. ©Okedaily.com/Ist

JAKARTA Sejumlah kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bangkalan yang melakukan penyegelan Sekretariat PB PMII di Jakarta pusat sejak, Rabu (24/5), tak kunjung ditemui oleh Abdullah Syukri selaku ketua umum.

Nur Hasan selaku Ketua Komisariat PMII Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Modung Bangkalan, menyampaikan kepada wartawan bahwasanya Ketua Umum PB PMII pengecut, Jumat (26/5).

Mereka bertahan di Jakarta hanya untuk menunggu kehadiran Ketum PB PMII untuk menemui langsung para kader PMII Bangkalan. yang mempersoalkan tindakan Inkonstitusional yang dilakukan oleh PB PMII terhadap PMII yang ada di Kabupaten ujung barat pulau Madura itu.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Baca Juga :  Komite Sekolah Dilarang Melakukan Pungutan

“Tapi sampai saat ini Ketum PB PMII tidak kunjung hadir menemui kami. Maka dengan ketidakhadirannya, kami para kader PMII Bangkalan menganggap Abdullah Syukri yang pengecut,” kata pria yang karib disapa Hasan tersebut.

Dengan tekad kuat, para kader PMII Bangkalan menolak untuk pulang dan terus menyegel Sekretariat PB PMII yang berlokasi di Jakarta pusat tersebut, sampai bertemu langsung dengan Ketum PB PMII, Abdullah Syukri.

“Kami tidak akan pergi kemanapun jika Ketum masih belum menemui, kami hanya menginginkan dia bertemu kami langsung untuk menyelesaikan masalah yang melecehkan PKC PMII Jawa Timur,” tegas Hasan.

Baca Juga :  Pastikan Distribusi Lancar, Mas Wapres Tinjau Implementasi MBG di Magelang

Kader PMII Bangkalan berharap Ketum Abdullah Syukri segera menemui masa aksi untuk segera menyelesaikan permasalah yang terjadi, agar tidak menjadi preseden buruk selama kepemimpinannya.

Adapun maksud penyegelan yang dilakukan PMII Bangkalan tersebut adalah mempermasalahkan tentang SK Bodong, yang diketahui tanpa ditandatangani oleh Sekjen PB PMII, dan juga tanpa rekomendasi dari PKC PMII Jatim. Hingga berita ini diterbitkan Okedaily.com belum berhasil mendapatkan keterangan resmi pihak PB PMII.

Facebook Comments Box

Follow WhatsApp Channel okedaily.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

PKM Universitas Yudharta Pasuruan Dampingi PKK Tunggul Wulung Cegah Stunting
KMMB Sumut Desak Polri Usut Dugaan Beroperasinya Diskotek Blue Night di Langkat
Kerum DPP HBB Apresiasi Polda Sumut, Serukan Stop Ujaran Kebencian
Terungkap Kasus Narkoba di Lapas Labuhan Bilik, Berikut Tuntutan KMMB Sumut
Yonif TP 931/KJ Siap Dukung Program Pemerintah dan Perkuat Ketahanan Pangan
Sinergi Ponpes Al-islamiyah Pakondang Bersama Yonif TP 931/KJ Sukseskan Kemah HIMMAH ke-51
Hima Persis Jakarta Dorong Polda Metro Jaya Tegakkan Hukum Terhadap Koruptor
RSUD Moh Anwar Siapkan Kompensasi Jika Pelayanan Kesehatan Tak Sesuai SOP

Berita Terkait

Kamis, 16 Juli 2026 - 19:37 WIB

PKM Universitas Yudharta Pasuruan Dampingi PKK Tunggul Wulung Cegah Stunting

Kamis, 16 Juli 2026 - 17:32 WIB

KMMB Sumut Desak Polri Usut Dugaan Beroperasinya Diskotek Blue Night di Langkat

Minggu, 12 Juli 2026 - 14:59 WIB

Kerum DPP HBB Apresiasi Polda Sumut, Serukan Stop Ujaran Kebencian

Minggu, 12 Juli 2026 - 14:14 WIB

Terungkap Kasus Narkoba di Lapas Labuhan Bilik, Berikut Tuntutan KMMB Sumut

Jumat, 10 Juli 2026 - 19:01 WIB

Yonif TP 931/KJ Siap Dukung Program Pemerintah dan Perkuat Ketahanan Pangan

Berita Terbaru

Pemerintah daerah menghadapi tantangan dalam menyelaraskan dua model kepemimpinan, politik dan birokrasi. Ketidakjelasan batas peran berpotensi menimbulkan konflik kebijakan dan menurunkan kualitas pelayanan publik. Sehingga, diperlukan regulasi dan budaya kerja yang mampu menjembatani kepentingan politik dengan profesionalitas birokrasi. ©okedaily.com/ist

Kopini

Dilema Tafsir Kepemimpinan Politik dan Birokrasi

Kamis, 16 Jul 2026 - 22:54 WIB