Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Politik

Temukan Kejanggalan, Jhonny Allen laporkan Hakim ke KY

Avatar of Okedaily
×

Temukan Kejanggalan, Jhonny Allen laporkan Hakim ke KY

Sebarkan artikel ini
Temukan Kejanggalan, Jhoni Allen laporkan Hakim ke KY
Soal perkara banding Jhonny Allen, melalui kuasa hukumnya resmi melaporkan Hakim PN DKI Jakarta ke Komisi Yudisial [okedaily.com / Haq]

Okedaily.com, Jakarta – Kasus Perkara pemecatan terhadap Jhonny Allen oleh ketua umum partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang telah diputus di Pengadilan Tinggi DKI bergulir hingga Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung RI.

“Bahwa majelis hakim yang memeriksa perkara di tingkat banding yang diajukan Jhonny Allen, hari ini kita laporkan ke Komisi Yudisial dan Badan Pengawas MA karena diduga telah melanggar kewenangan, tidak profesional dan tidak fair dalam memeriksa dan memutus perkara pada tingkat banding” ujar Slamet Hasan selaku kuasa hukum Jhonny Allen.

Perilaku tidak profesional dan tidak fair tersebut terlihat dari beberapa fakta, antara lain:

a. Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara yang kami dapatkan dari SIPP Pengadilan Tinggi Jakarta, diketahui bahwa perkara banding yang diajukan Jhonny Allen akan disidangkan pada tanggal 11 November 2021 dengan agenda sidang pertama, akan tetapi kami mendapatkan informasi lain, yaitu dari website resmi Mahkamah Agung bahwa perkara banding yang diajukan Jhonny Allen telah diputus pada tanggal 18 Oktober 2021.

Baca Juga :  Modal Suket, Lolos Jadi Cakades di Kabupaten Sumenep

Artinya putusan perkara banding yang diajukan oleh Jhonny Allen dan telah diregister dengan Perkara Nomor 547/PDT/2021/PT.DKI telah diputus oleh majelis hakim 24 hari lebih cepat dari jadwal sidang perdana.

b. Dalam situs resmi Mahkamah Agung perkara banding yang diajukan Jhonny Allen diregister dengan Nomor Register 547/PDT/2021/PT.DKI pada tanggal 27 September 2021 dan telah diputus pada tanggal 18 Oktober 2021.

Menurut Slamet, perkara banding yang diajukan kliennya Jhonny Allen untuk diperiksa dan diputus oleh majelis hakim pada tingkat banding hanya memakan waktu 25 hari kalender, yang apabila dikurangi hari libur maka hanya 15 hari saja.

Hal ini menimbulkan tanda tanya besar, apakah yang membuat majelis yang memeriksa perkara tersebut se-terburu-buru itu?

c. Dalam proses pengajuan banding, Jhonny Allen juga mengajukan permohonan dilakukan pemeriksaan terhadap alat bukti tertulis dan saksi-saksi, karena pada pengadilan tingkat pertama di PN Jakarta Pusat tidak dilakukan pemeriksaan terhadap alat bukti dan saksi-saksi secara utuh.

Oleh karena itu dengan mendapatkan informasi bahwa pada tanggal 11 November 2021 akan dilalukan sidang perdana, maka Jhonny Allen sebenarnya telah mengagendakan untuk mengikuti dan memantau perjalanan persidangan.

Baca Juga :  DPRD Sumenep Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil APBD 2022

Namun ternyata, majelis hakim telah memutus perkara tersebut secara tergesa-gesa pada tanggal 18 Oktober 2021 (24 hari lebih cepat dari hari sidang pertama).

Dari hal-hal tersebut di atas, Jhonny Allen menduga ada perbuatan tidak fair dan pelanggaran jadwal sidang yang dibuatnya sendiri. Kejanggalan ini menimbulkan kecurigaan ada dugaan “permainan” dalam proses bandingnya.

Oleh karenanya, Kami melaporkan hal ini kepada Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung agar diproses secara adil dan profesional sesuai harkat dan martabat hakim yang seharusnya dijunjung tinggi. Jika ditemukan pelanggaran, Kami minta ini ditindak tegas tanpa pandang bulu.

“Kasus ini memang kasus politik, sehingga rentan terhadap intervensi kekuasaan. Klien Kami, Jhonny Allen dipecat tanpa melalui prosedur yang benar, tidak pernah dipanggil dan dimintai keterangan tiba-tiba langsung dipecat. Hal ini juga diakui sendiri oleh DPP Partai Demokrat Pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono”, tutup Slamet.