SUMENEP – Balai Desa Bluto, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, menjadi tempat penyaluran bansos Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam bentuk bahan pangan/sembako, tidak secara tunai seperti apa yang diputuskan oleh Mensos Tri Rismaharini.
Bermula dari panggilan telepon masuk ke nomor Redaksi Okedaily.com pada Sabtu (26/2) pagi, dari salah satu warga masyarakat. Memberi informasi bahwasanya ada penumpukan sejumlah karung beras di Balai Desa Bluto.
Narasumber dari warga masyarakat yang meminta dirahasiakan identitasnya itu menerangkan jika tumpukan beras dalam karung di Balai Desa Bluto, ditengarai akan dibagikan kepada penerima BPNT.
“Di Balai Desa Bluto banyak beras karungan ditumpuk, kabarnya akan dibagikan untuk yang nerima BPNT. Padahal Mensos (Menteri Sosial, red) sudah menginformasikan penyalurannya secara tunai melalui Kantor Pos,” ungkapnya.
Tetapi, lanjut narasumber, kenapa penyaluran BPNT beberapa desa di Kecamatan Bluto langsung dialokasikan berbentuk sembako, yang tentu saja tidak sesuai dengan himbauan Tri Rismaharini Menteri Sosial.
“Bahkan pengumuman bahwa BPNT dicairkan tunai tersebar di berbagai group media sosial. Heran, kok sampai hati orang-orang yang berani bermain dengan bansos milik rakyat kecil,” sesalnya.
Apa yang disampaikan oleh narasumber sangat tepat, Tri Rismaharini memang memutuskan Kementerian Sosial (Kemensos) akan bekerja sama dengan PT Pos Indonesia sebagai instansi penyalur bantuan sosial (bansos).
“Kami sudah memutuskan untuk menyalurkan BPNT/Kartu Sembako secara tunai dengan melibatkan PT Pos Indonesia,” kata Mensos dikutip dari rilis resmi Kemensos, Minggu, (20/2).
Kerjasama Kemensos dengan PT Pos Indonesia untuk pencairan bantuan BPNT, diharapkan dapat mempercepat penyaluran bansos. Tidak seperti sebelumnya melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang banyak dikeluhkan masyarakat.
Keputusan untuk menyalurkan BPNT atau Kartu Sembako secara tunai, merupakan hasil evaluasi dari penyaluran di sejumlah tempat setelah didapat informasi KPM menerima bantuan dalam bentuk paket yang kualitas barangnya di bawah standard.
Mensos Tri Rismaharini mengutip Perpres No. 63 tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, yang menjadi dasar pencairan BPNT secara tunai bekerjasama dengan PT Pos Indonesia.
“Di Perpres nomor 63 tahun 2017 penerima bantuan tidak harus menerima dalam bentuk barang. Kalau mau ngambil uangnya dari ATM atau dari bank boleh. Jadi di Perpres itu indikasinya bisa uang tunai,” ucap mantan Wali Kota Surabaya beberapa waktu yang lalu.
Atas informasi narasumber tentang adanya penyaluran BPNT dalam bentuk beras di Balai Desa Bluto, Okedaily.com memutuskan untuk melakukan penelusuran langsung di lapangan.
Benar saja, suasana di Balai Desa Bluto sudah penuh sesak dengan warga masyarakat sekitar. Beberapa diantaranya terlihat kesulitan membawa tiga karung beras dengan berat 25 kilogram, setiap karungnya.
Keterangan yang didapat dari FD (inisial), seorang aktivis sosial yang juga berada di Balai Desa Bluto. Setiap warga yang tercantum sebagai penerima BPNT mendapatkan tiga karung beras 25 kg sekaligus karena pencairannya langsung tiga bulan.
Kemudian, FD mengatakan, ramainya warga masyarakat yang antri mencairkan BPNT berbentuk beras dikarenakan tak kurang penerima dari 8 desa se-Kecamatan Bluto dijadikan satu di Balai Desa Bluto.
“Jelas ada yang mengkoordinir penyelewengan pencarian BPNT berupa beras ini, tidak masuk akal kalau penerima dari 8 desa se-Kecamatan Bluto kumpul semua di Balai Desa Bluto. Jelas ada yang bermain,” tandas FD.
Menurut FD, koordinator pencairan BPNT di Desa Bluto yang tidak sesuai dengan keputusan Kementerian Sosial bahwa dapat dicairkan tunai bekerjasama dengan PT Pos Indonesia, pastinya juga berkoordinasi dengan pihak kecamatan.
“Camat Bluto pasti mengetahui penyelewengan pencairan BPNT di Desa Bluto ini, pasti berkoordinasi dengan pihak kecamatan. Coba Mas ditelusuri, kasihan masyarakat kecil kok dibodohi,” geramnya.
Guna konfirmasi apa yang disampaikan FD, Camat Bluto pun kami hubungi via panggilan WhatsApp tidak menjawab sehingga kami kirimkan pesan suara. Tidak berapa lama yang bersangkutan menghubungi balik.
Dari keterangan Bambang Camat Bluto, dirinya tidak pernah mengkoordinir Kelompok Penerima Manfaat (KPM) BPNT. Hal itu murni inisiatif kepala desa dengan catatan sifatnya tidak boleh memaksa. “Silahkan konfirmasi langsung ke Kades Bluto untuk lebih jelasnya,” ujar Bambang.
“Mungkin ini ya, mungkin itu kan berbentuk tunai dan khawatir tidak untuk dibelanjakan sembako maka disiapkan dan sifatnya tidak memaksa,” tukas Camat Bluto.
Ketika ditanyakan apakah, Camat Bluto tidak memberikan penjelasan kepada kades jika pencairan BPNT berupa beras tidak sejalan dengan keputusan Kemensos, Bambang menjawab sudah berpesan mengenai itu.
“Itu sifatnya menyediakan katanya. Saya mewanti-wanti, sengak loh ya (awas ya, red) ini tidak wajib, perkara sampeyan (kades, red) menyiapkan itu urusan sampeyan. Coba koordinasi dengan Kades Bluto, kelihatannya dia yang bertanggung jawab,” tutup Camat Bluto mengakhiri perbincangan.
Diketahui, delapan Desa se-Kecamatan Bluto yang melakukan pencairan BPNT berupa beras di Balai Desa Bluto adalah,
“Desa Aengbaja Kenek, Bluto, Masaran, Bungbungan, Aengbaja Raja, Palongan, Lobuk dan Aengdake.”
Sangat disesalkan penerima BPNT dari delapan Desa di Bluto langsung disiapkan beras yang pencairannya terpusat di Balai Desa Bluto. Semestinya KPM bebas menentukan jenis barang yang dibeli sesuai dengan kebutuhan.
Apa yang dilakukan Mensos Tri Rismaharini pada kesempatan mengecek pencairan bansos di sejumlah daerah yang menekankan BPNT bisa diambil manfaatnya dalam bentuk tunai dengan nilai sebesar Rp 200.000/bulan hanya menjadi angin lalu buat para Kades Bluto.
