Wasekjen PP IPNU Minta Presiden Jokowi Tegas Tolak Pemilu 2024 Diundur

- Editorial Team

Jumat, 25 Februari 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Sekretaris Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, Dannil Sitorus Pane. @MAA_Lubis

Wakil Sekretaris Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, Dannil Sitorus Pane. @MAA_Lubis

JAKARTA – Issu terkait usulan perpanjangan masa jabatan presiden republik Indonesia mendapat tanggapan dari Wakil Sekretaris Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, Dannil Sitorus Pane.

Menurut nya sah-sah saja jika Wakil Ketua DPR RI sekaligus salah satu Ketua Umum partai politik memberikan usulan, “Sah jika sebatas usulan, yang jadi masalah jika usulan itu di telan bulat-bulat” ungkap Dannil Sitorus Pane pada awak media, Rabu (23/2/2022).

Baca Juga :  Pajak Reklame Diduga Bocor, BPPKAD Sumenep Berikan Klarifikasi

Menurut konstitusi di negara Republik Indonesia ini Pemilu dilaksanakan lima tahun sekali untuk Pileg dan Pilpres, kemudian jangan karena kekuasaan semuanya itu mau di rubah kerena itu jelas pelanggaran konstitusi.

Lebih lanjut, wasekjen yang juga pimpinan redaksi salah satu media itu menilai tidak ada alasan apapun yang dapat diterima untuk mempertimbangkan usulan tersebut, apa lagi hanya karena survei kepuasan terhadap kinerja presiden yang berada pada kisaran angka 70% .

Ambisi seperti ini yang nantinya dapat mencederai demokrasi, konstitusi dan regenerasi kepemimpinan di negara Republik Indonesia ini, suka tidak suka konstitusi telah menetapkan bahwa masa jabatan presiden hanya 5 tahun.

Baca Juga :  SWI Kota Medan Terbentuk, Ini Nama-nama Pengurus Serta Jajarannya

Untuk itu Dannil meminta agar Presiden Jokowi segera menyatakan sikap kepada publik, menolak usulan perpanjangan masa jabatan Presiden dengan alasan apapun.

Facebook Comments Box

Follow WhatsApp Channel okedaily.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kapolres Sukabumi Pastikan Jalur Pansela Aman Dipakai Mudik Lebaran Tahun Ini
Ciptakan Suasana Kondusif, Polsek Cibadak Menggelar Operasi Petasan
Beredar Isu Demo RSUD Karawang, Hendra Supriatna : Rumah Sakit Adalah Objek Vital
Jurnalis Bergerak, Polres Sumenep Akan Dikepung Ratusan Wartawan dan Aktivis
The Joy of Solo Travel: Tips and Inspiration for Adventuring Alone
Berlagak Preman Mantan Kades Batuampar Aniaya Wartawan Sumenep, Ini Sikap PWRI Jatim
Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Atas Nota Penjelasan Bupati Sumenep Terhadap LKPJ 2022 dan 3 Raperda
Penyampaian Nota Penjelasan Bupati Terhadap LKPJ Kepala Daerah 2022, DPRD Sumenep Gelar Rapat Paripurna

Berita Terkait

Jumat, 31 Maret 2023 - 01:38 WIB

Kapolres Sukabumi Pastikan Jalur Pansela Aman Dipakai Mudik Lebaran Tahun Ini

Jumat, 31 Maret 2023 - 00:58 WIB

Ciptakan Suasana Kondusif, Polsek Cibadak Menggelar Operasi Petasan

Kamis, 30 Maret 2023 - 13:38 WIB

Beredar Isu Demo RSUD Karawang, Hendra Supriatna : Rumah Sakit Adalah Objek Vital

Kamis, 30 Maret 2023 - 03:42 WIB

Jurnalis Bergerak, Polres Sumenep Akan Dikepung Ratusan Wartawan dan Aktivis

Selasa, 28 Maret 2023 - 23:44 WIB

The Joy of Solo Travel: Tips and Inspiration for Adventuring Alone

Berita Terbaru

Pemerintah daerah menghadapi tantangan dalam menyelaraskan dua model kepemimpinan, politik dan birokrasi. Ketidakjelasan batas peran berpotensi menimbulkan konflik kebijakan dan menurunkan kualitas pelayanan publik. Sehingga, diperlukan regulasi dan budaya kerja yang mampu menjembatani kepentingan politik dengan profesionalitas birokrasi. ©okedaily.com/ist

Kopini

Dilema Tafsir Kepemimpinan Politik dan Birokrasi

Kamis, 16 Jul 2026 - 22:54 WIB