Wujud Transparansi, Kajari Sumenep Umumkan Penjualan Langsung Barang Rampasan

- Editorial Team

Rabu, 5 Januari 2022 - 23:31 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

📰 Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif!

Sumenep – Menimbang bahwa, Barang Rampasan yang telah mendapatkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap perlu segera mendapatkan penyelesaian sesuai ketentuan yang berlaku. Maka, Adi Tyogunawan, SH. MH., Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sumenep menerbitkan Keputusan tentang Panitia Penyelesaian Barang Rampasan.

Barang bukti kejaksaan negeri Sumenep

Keputusan Kajari Sumenep Nomor: KEP.1/M.5.35/Kpa.3/1/2022 Tentang Panitia Penyelesaian Barang Rampasan Pada Kejaksaan Negeri Sumenep untuk dilaksanakan Penjualan Langsung itu, diterbitkan pada Selasa, tanggal 4 Januari 2022.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Adapun yang menjadi dasar penerbitan Keputusan Kajari Sumenep tersebut diantaranya adalah, Peraturan Jaksa Agung RI No. PER-010/A/JA/12/2019 tanggal 10 Desember 2019 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan Atau Barang Rampasan Negara Atau Benda Sita Eksekusi.

Baca Juga :  Bakti Ikatan Wartawan Online Untuk Indonesia

Wujud Transparansi, Kajari Sumenep Umumkan Penjualan Langsung Barang Rampasan

Peraturan Menteri Keuangan RI No. 08/PMK.06/2018 tanggal 22 Januari 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara Dan Barang Gratifikasi, serta Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor B-3880/M.5.2/kpa.5/07/2020 tanggal 09 Juli 2020 perihal Petunjuk Penyelesaian Benda Sitaan dan Barang Rampasan.

“Insyaallah, dalam rangka melaksanakan salah satu tugas Jaksa yaitu melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, terkait Barang bukti yang oleh pengadilan diputus Dirampas Untuk Negara, maka saya telah menerbitkan SK Tim Penyelesaian Barang Rampasan,” jelas Kajari Sumenep.

Selanjutnya, Kajari Sumenep membuat permohonan kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pamekasan, untuk melakukan pemeriksaan fisik dan penetapan harga limit.

Baca Juga :  Partai Sekelas PKS Ikut Pilkades?

Wujud Transparansi, Kajari Sumenep Umumkan Penjualan Langsung Barang Rampasan

“Jika penilaian harganya dibawah Rp. 35.000.000, maka berdasarkan ketentuan di atas, Kejaksaan Negeri berwenang melakukan penjualan langsung,” ungkapnya.

Dalam Keputusan Kajari Sumenep Adi Tyogunawan, menunjuk Bambang Nurdiyanto Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan menjadi Ketua Panitia Penyelesaian Barang Rampasan, bersama M. Slamet Sarjono Kasubbag Pembinaan sebagai Sekretaris serta Taufik Rahman Auditor Pertama dan Dwi Asri Nafari Staf Sub Seksi BB menjadi anggota.

Baca Juga :  Ngelawak, TTP3 Kabupaten Sumenep Tak Ubahnya Paguyuban Ludruk?

Kemudian, Kajari Sumenep menyebutkan, daftar Barang Rampasan yang berjumlah total 15 (lima belas) jenis tersebut, terdiri dari 1 mesin pabrik es hasil penyitaan perkara tindak pidana korupsi, 1 unit mobil jenis pickup merk Suzuki Carry, dan 13 unit sepeda motor berbagai merek.

Wujud Transparansi, Kajari Sumenep Umumkan Penjualan Langsung Barang Rampasan

Terakhir Adi Tyogunawan berpesan, bagi masyarakat yang berminat, dipersilakan untuk datang langsung ke Kejaksaan Negeri Sumenep setelah ada Penetapan Limit Harga dari KPKNL Pamekasan.

“Hasil penjualan langsung ini akan disetorkan langsung ke rekening penampungan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Hasil Dinas Kejaksaan,” tutup Kajari Sumenep.

Facebook Comments Box

Follow WhatsApp Channel okedaily.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Related News

Panitia Festival Musik Tong-Tong Disorot, Hak Publik Jangan Dikorbankan demi Panggung Hiburan
Sumenep Kepulauan untuk Siapa? Ketika Nama Hendak Diubah, Nasib Rakyat Belum Banyak Berubah
Ketika Desa Terlalu Sunyi, GPS Pertanyakan Tata Kelola Pemerintahan Desa Saobi
Bupati Sumenep Langgar SKJ yang Dibuat Sendiri? Pengangkatan Kabid SDK Dipertanyakan
Camat Dilantik Sertifikat Menyusul, Jangan Balik Logika Syarat Jabatan
Pemerhati Birokrasi Sumenep Pertanyakan Pengangkatan Camat yang Belum Penuhi Kompetensi Pemerintahan
Pemkab Sumenep Klaim Pengangkatan Camat Berdasarkan Rekomendasi BKN, Sertifikasi Kepamongprajaan Menyusul
Empat Desa Ajukan Lahan KDMP ke PT Garam, Berbulan-bulan Belum Ada Kepastian

Related News

Sabtu, 17 Oktober 2026 - 18:11 WIB

Panitia Festival Musik Tong-Tong Disorot, Hak Publik Jangan Dikorbankan demi Panggung Hiburan

Selasa, 6 Oktober 2026 - 18:25 WIB

Sumenep Kepulauan untuk Siapa? Ketika Nama Hendak Diubah, Nasib Rakyat Belum Banyak Berubah

Selasa, 6 Oktober 2026 - 17:26 WIB

Ketika Desa Terlalu Sunyi, GPS Pertanyakan Tata Kelola Pemerintahan Desa Saobi

Jumat, 2 Oktober 2026 - 11:26 WIB

Bupati Sumenep Langgar SKJ yang Dibuat Sendiri? Pengangkatan Kabid SDK Dipertanyakan

Selasa, 29 September 2026 - 14:48 WIB

Camat Dilantik Sertifikat Menyusul, Jangan Balik Logika Syarat Jabatan

Latest News

Hasan Al Hakiki (Ketua IKA PMII Sapudi )

Kopini

Jendela Industri Migas di Pulau Sapudi

Kamis, 12 Nov 2026 - 23:25 WIB

Majlis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Gayam Bersama Banom Gelar Istighasah Hari Santri Nasional Tahun 2026

Sosial Agama

Istighasah Kebangsaan MWC NU Gayam Peringati HSN 2026

Rabu, 21 Okt 2026 - 21:12 WIB