Luky Alfirman Dilantik Prabowo Jadi Wamenkeu, Pernah Dicopot Purbaya di Tengah Polemik Motor Listrik MBG

JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto melantik Luky Alfirman sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) RI pada Kamis, 01 Oktober 2026, di Istana Negara, Jakarta.

Pelantikan tersebut menandai kembalinya Luky ke jajaran pimpinan Kemenkeu RI, setelah sebelumnya dicopot dari jabatan Dirjen Anggaran oleh Menkeu saat itu, Purbaya Yudhi Sadewa, pada April 2026.

Nama Luky, sebelumnya menjadi sorotan publik setelah muncul polemik pengadaan 21.801 unit motor listrik untuk mendukung operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan Badan Gizi Nasional (BGN).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Polemik tersebut kemudian beririsan dengan pencopotan Luky dari posisi Dirjen Anggaran. Namun, penting dicatat, tidak terdapat keterangan resmi yang menyatakan bahwa Luky secara pribadi memerintahkan atau menyetujui pengadaan tersebut.

Pada saat itu, Menkeu Purbaya sendiri ketika dikonfirmasi mengenai alasan pencopotan Luky, memberikan jawaban yang mengaitkannya dengan persoalan motor MBG.

“Motor MBG, mungkin, anda tebak saja sendiri,” kata Purbaya kepada wartawan pada Mei 2026, ketika ditanya apakah pencopotan Luky berkaitan dengan pengadaan motor listrik tersebut.

Dari Dirjen Anggaran, Dicopot, Kini Kembali sebagai Wamenkeu

Luky sebelumnya menjabat sebagai Dirjen Anggaran Kemenkeu. Ia dilantik menduduki jabatan tersebut pada Mei 2025. Namun, masa jabatannya berakhir setelah Purbaya melakukan pergantian sejumlah pejabat eselon I pada April 2026.

Selain Luky, Purbaya ketika itu juga mencopot Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal, Febrio Nathan Kacaribu. Pergantian tersebut kemudian menjadi perhatian karena berdekatan dengan mencuatnya persoalan pengadaan motor listrik untuk SPPG.

Menkeu Purbaya, sebelumnya mengungkap bahwa dirinya pernah menolak pengadaan motor listrik untuk BGN. Namun, sebagian anggaran ternyata tetap dapat berjalan.

Menurut, terdapat celah pada sistem perangkat lunak Dirjen Anggaran yang menyebabkan proses yang sebelumnya ditolak dapat lolos. Sistem tersebut kemudian disebut diperbaiki untuk memperketat pengawasan anggaran.

Polemik 21.801 Motor Listrik MBG

Pengadaan puluhan ribu motor listrik tersebut dilakukan BGN dalam rangka mendukung operasional program MBG, khususnya mobilitas Kepala SPPG.

Kepala BGN saat itu, Dadan Hindayana, menyatakan sebanyak 21.801 unit motor listrik telah masuk dalam pengadaan dari target awal 25.644 unit.

Menurut keterangan BGN yang dikutip sejumlah media, pengadaan tersebut telah dirancang dalam anggaran 2025 sebagai bagian dari dukungan operasional program MBG.

Persoalan kemudian muncul ditenag publik setelah Menkeu Purbaya menyatakan bahwa pengadaan tersebut sebelumnya telah ditolak, namun tetap lolos.

Purbaya menyebut terdapat celah dalam sistem penganggaran di lingkungan Ditjen Anggaran, sehingga anggaran tersebut tetap dapat keluar. Ia juga menyatakan sistem tersebut kemudian diperbaiki.

Penulis : Mashudi Surahman

Editor : Wandi Abdullah

Sumber Berita: OkeDaily

Halaman : 1 2 3 Selanjutnya