Editorial | Minggu, 8 Maret 2026 - 19:31 WIB
Penting dipahami, penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan BUMD bukan delik ringan. Undang-undang Perbankan dan Tipikor telah menyediakan instrumen lengkap untuk menjerat pihak yang memerintahkan, dan melaksanakan, termasuk yang menikmati hasil.
Editorial | Selasa, 27 Januari 2026 - 17:10 WIB
Persoalan ini juga menjadi cermin perlunya memperkuat Satuan Pengawas Intern (SPI) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Pengawasan internal tidak boleh bersifat formalitas, melainkan harus aktif mengawasi transaksi yang melibatkan pihak terkait, agar tetap sejalan dengan regulasi perbankan dan fatwa DSN-MUI.
Editorial | Selasa, 27 Januari 2026 - 12:57 WIB
Dalam konteks hukum, sebagaimana termaktub pada pasal 49 ayat (2) UU Perbankan, membuka ruang jerat pidana atas pelanggaran prosedur operasional bank jika terbukti terdapat penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan daerah. Bahkan juga berpotensi dijerat UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Editorial | Kamis, 22 Januari 2026 - 20:30 WIB
DENPASAR, Okedaily.com – Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Indonesia (LABHI) Bali bersama Berdikari Law Office (Gede Pasek Suardika) menyatakan sikap melawan dugaan kriminalisasi hukum…
Editorial | Jumat, 16 Januari 2026 - 08:33 WIB
“Saya juga memiliki pandangan, Pj Sekda itu diperbolehkan menjadi ketua atau anggota Pansel, selama dia tidak ikut mencalonkan diri sebagai Sekda definitif,” ujar Asrawi.
Editorial | Senin, 12 Januari 2026 - 12:08 WIB
Dengan menguatnya keluhan publik, dugaan kredit tanpa agunan, serta kasus agunan yang tak kunjung dikembalikan, bayang-bayang sanksi OJK kini membayangi BPRS Bhakti Sumekar.
Editorial | Jumat, 9 Januari 2026 - 19:04 WIB
“Meskipun dalam praktik perbankan syariah dimungkinkan adanya pembiayaan tanpa agunan tertentu, hal tersebut bukan tanpa syarat,” menukil statemen Direktur LBH Mitra Santri, Asrawi SH., MH.
Editorial | Selasa, 28 Oktober 2025 - 18:59 WIB
Denpasar, Okedaily.com – Kasus dugaan penganiayaan dan ancaman terhadap warga negara asing (WNA) yang melibatkan seorang advokat, Ni Komang Monica Christin Dani, S.H., M.Kn.,…
Editorial | Jumat, 3 Oktober 2025 - 09:50 WIB
Bupati Sumenep, tunjukkan keberpihakan mu. Copot camat, audit dana, pulihkan kepercayaan rakyat,” tutup Mashudi Surahman, dalam keterangan tertulis.
Editorial | Senin, 21 Juli 2025 - 14:06 WIB
Dalam praktik audit keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kerap memberi catatan jika hibah diberikan kepada instansi vertikal tanpa dasar hukum spesifik, dan dana tersebut dapat diminta untuk dikembalikan ke kas daerah.