Badrul Aini Desak Bupati Sumenep Dan Gubernur Jatim Bersuara: “Jangan Samakan Sapeken Dengan Daratan Jawa!”

Okedaily — Persoalan pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kepulauan Sapeken, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, menjadi perhatian serius. Badrul Aini, anggota dewan sekaligus tokoh masyarakat kepulauan, meminta Bupati Sumenep dan Gubernur Jawa Timur segera menyampaikan kondisi nyata masyarakat kepulauan kepada pemerintah pusat, khususnya Badan Gizi Nasional (BGN).

Ia menilai, karakteristik wilayah kepulauan seperti Sapeken perlu mendapat perhatian khusus dalam penetapan kebijakan pembiayaan MBG. Menurutnya, penerapan standar yang sama antara wilayah daratan dan kepulauan berpotensi menimbulkan ketimpangan, terutama dalam perhitungan indeks kemahalan bahan baku, biaya operasional dapur, serta biaya distribusi makanan kepada penerima manfaat.

“Jangan sampai karena secara administratif Sapeken masuk Kabupaten Sumenep, lalu kondisi geografis dan biaya hidupnya dianggap sama dengan wilayah daratan Jawa. Ini persoalan yang harus dibuka dan dijelaskan kepada pemerintah pusat,” tegasnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Secara Administratif di Madura, tetapi Tantangan Geografisnya Berbeda

Badrul Aini mengingatkan bahwa Kepulauan Sapeken memang berada dalam wilayah administratif Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur. Namun, kondisi geografisnya sangat berbeda dari kawasan perkotaan dan daratan yang memiliki akses jalan raya, jaringan distribusi barang, serta pasokan kebutuhan pokok yang relatif mudah.

Sejumlah pulau di kawasan Sapeken berada dalam bentang geografis yang lebih dekat dengan kawasan Bali, Nusa Tenggara Barat, bahkan jalur menuju Sulawesi dibandingkan dengan pusat-pusat perkotaan di Jawa. Kedekatan geografis tersebut tidak otomatis menjamin kemudahan akses karena transportasi, rute kapal, kondisi cuaca, dan ketersediaan pasokan tetap menjadi kendala.

Menurutnya, persoalan mendasar muncul ketika kebijakan pembiayaan hanya melihat kesamaan administratif, tanpa memberikan perhatian yang memadai terhadap perbedaan geografis dan struktur biaya di lapangan.

“Ini yang harus dipahami oleh para pengambil kebijakan. Sapeken bukan kawasan daratan yang bisa dijangkau mobil setiap saat. Banyak kebutuhan masyarakat harus didatangkan melalui laut. Ketika cuaca buruk, distribusi bisa terganggu. Harga barang pun menjadi jauh lebih mahal,” ujarnya.

Bahan Pangan Mahal, Distribusi Bergantung pada Transportasi Laut

Kondisi logistik menjadi salah satu tantangan terbesar bagi dapur MBG di Kepulauan Sapeken. Berbagai kebutuhan pangan, seperti telur, ayam, sayuran, dan bahan baku lainnya, banyak didatangkan dari daratan Sumenep.

Pengadaan tersebut membutuhkan biaya pengangkutan tambahan, mulai dari pengiriman ke pelabuhan, transportasi laut, bongkar muat, hingga distribusi menuju dapur dan sekolah penerima manfaat.

Situasi semakin rumit ketika dapur harus mengirimkan makanan siap saji ke pulau-pulau kecil menggunakan perahu atau speedboat agar makanan sampai tepat waktu dan tetap memenuhi standar keamanan pangan.

Karena itu, Badrul Aini mempertanyakan apabila perhitungan biaya operasional distribusi laut disamakan begitu saja dengan pengiriman menggunakan mobil di wilayah daratan.

“Bagaimana mungkin biaya mengantar makanan menggunakan perahu atau speedboat disamakan dengan biaya kendaraan darat, padahal kebutuhan bahan bakar, jarak, kondisi perjalanan, dan risikonya berbeda? Kebijakan harus melihat fakta di lapangan, bukan hanya angka di atas kertas,” ungkapnya.

Ia meminta BGN melakukan evaluasi terhadap indeks kemahalan bahan baku dan standar biaya operasional dapur di kawasan kepulauan. Menurutnya, penghitungan anggaran perlu didasarkan pada biaya riil yang dapat dibuktikan, dengan tetap mengikuti ketentuan pertanggungjawaban keuangan negara.

LPG Subsidi dan Sembako Menjadi Gambaran Beratnya Biaya Hidup

Badrul Aini juga menyoroti mahalnya kebutuhan pokok di wilayah kepulauan. Ia menyebut, berdasarkan kondisi yang disampaikan masyarakat, harga LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram di sejumlah lokasi dapat melampaui Rp27.000 per tabung. Harga beras dan berbagai kebutuhan sehari-hari juga dinilai membebani masyarakat.

Angka tersebut perlu diverifikasi berdasarkan lokasi, waktu, serta data harga setempat. Namun, persoalan yang disoroti menunjukkan pentingnya melihat biaya hidup masyarakat kepulauan secara lebih menyeluruh.

Di sejumlah wilayah, akses listrik juga belum merata, sementara transportasi laut masih menjadi tumpuan utama mobilitas orang dan barang. Ketika cuaca tidak mendukung pelayaran, pasokan kebutuhan pokok dapat terhambat dan biaya distribusi berpotensi meningkat.

Kondisi ini, menurutnya, harus menjadi pertimbangan dalam menyusun kebijakan nasional yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat kepulauan.

“Kalau harga kebutuhan pokok saja sudah tinggi karena distribusi laut, seharusnya kondisi itu menjadi bahan pertimbangan ketika pemerintah menetapkan indeks kemahalan dan biaya operasional. Jangan sampai wilayah kepulauan hanya diperlakukan sama secara administratif, padahal kenyataannya sangat berbeda,” tegasnya.

MBG Menjadi Harapan Besar bagi Anak-Anak Kepulauan

Bagi Badrul Aini, persoalan pembiayaan MBG bukan sekadar urusan administrasi atau kepentingan pengelola dapur. Lebih dari itu, program ini menyangkut keberlanjutan pelayanan gizi bagi anak-anak di wilayah yang selama ini menghadapi berbagai keterbatasan.

Ia menilai, program MBG memiliki arti penting bagi masyarakat kepulauan, terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah yang harus menghadapi tingginya biaya hidup dan keterbatasan akses terhadap kebutuhan pangan bergizi.

Ia juga menyoroti kekhawatiran masyarakat terhadap persoalan kekurangan gizi, stunting, dan kondisi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Angka dan tingkat keparahan persoalan tersebut perlu dipastikan melalui data resmi, tetapi kebutuhan akan pelayanan gizi yang berkelanjutan tidak boleh diabaikan.

“Bagi masyarakat kepulauan, MBG bukan sekadar program biasa. Ini adalah harapan besar. Ada keluarga yang hidup dengan keterbatasan ekonomi, ada anak-anak yang membutuhkan dukungan pemenuhan gizi. Jangan sampai program yang sangat diharapkan ini terganggu hanya karena kebijakan pembiayaannya belum memahami kondisi kepulauan,” ujarnya.

Ia mengingatkan, banyak dapur di kawasan Sapeken melayani penerima manfaat dalam jumlah relatif kecil, umumnya sekitar 1.000–1.500 orang, bahkan beberapa pulau hanya memiliki penerima manfaat dalam jumlah ratusan.

Dengan jumlah tersebut, dapur tetap harus menanggung kebutuhan tenaga kerja, peralatan, sanitasi, pengadaan bahan pangan, dan distribusi antarpulau. Jika anggaran tidak sebanding dengan kebutuhan riil, keberlangsungan operasional dapat menghadapi tekanan.

Kepala SPPG Jangan Dibiarkan Menghadapi Dilema Sendirian

Persoalan lain yang perlu mendapat perhatian adalah dilema pelaksana program, mulai dari Kepala SPPG hingga koordinator di tingkat kecamatan, kabupaten, dan wilayah.

Di satu sisi, mereka harus mematuhi petunjuk teknis dan menjalankan efisiensi anggaran. Di sisi lain, mereka dituntut memastikan makanan tersedia, diproduksi sesuai standar, dan sampai kepada anak-anak penerima manfaat tepat waktu.

Jika biaya operasional dan distribusi tidak mencukupi, pengelola menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan lapangan tanpa melanggar ketentuan pembiayaan.

Keterbatasan anggaran juga berpotensi menekan kebutuhan tenaga kerja dan relawan, meningkatkan beban kerja, serta mengganggu kelancaran pelayanan apabila tidak ditangani secara tepat.

Karena itu, Badrul Aini meminta agar persoalan tersebut tidak hanya dibebankan kepada pengelola dapur. Pemerintah pusat perlu memberikan kejelasan mengenai komponen pembiayaan yang diperbolehkan, mekanisme pengajuan penyesuaian, dan langkah yang harus ditempuh ketika ditemukan selisih antara pagu anggaran dan biaya riil.

Bupati dan Gubernur Diminta Segera Menyampaikan Kondisi Sapeken

Badrul Aini secara khusus meminta Bupati Sumenep dan Gubernur Jawa Timur mengambil peran aktif menyampaikan persoalan geografis dan logistik Kepulauan Sapeken kepada pemerintah pusat.

Menurutnya, pemerintah daerah memiliki posisi strategis untuk menghimpun data lapangan, melakukan verifikasi harga bahan pangan, menghitung biaya transportasi laut, serta menyampaikan kebutuhan penyesuaian kebijakan kepada BGN.

Ia berharap pemerintah daerah tidak hanya menyampaikan persoalan secara umum, tetapi juga mengajukan data yang konkret mengenai jumlah penerima manfaat, biaya pengadaan bahan baku, ongkos distribusi antarpulau, serta kebutuhan operasional masing-masing dapur.

“Pak Bupati dan Pak Gubernur, kami berharap kondisi Sapeken ini benar-benar disampaikan kepada pemerintah pusat. Jangan sampai pusat mengambil kebijakan hanya berdasarkan gambaran umum bahwa Sumenep berada di Madura dan Madura berada di Jawa, tanpa melihat kenyataan bahwa ada wilayah kepulauan yang akses dan biaya hidupnya sangat berbeda,” katanya.

Ia menegaskan, evaluasi tersebut bukan permintaan perlakuan istimewa tanpa dasar, melainkan upaya agar kebijakan nasional dapat diterapkan secara adil sesuai kondisi wilayah.

Badrul Aini Tantang BGN Turun Langsung ke Sapeken

Sebagai bentuk keseriusannya, Badrul Aini mengajak pimpinan BGN dan para pengambil kebijakan terkait untuk datang langsung ke Kepulauan Sapeken.

Ia meminta agar pemerintah tidak hanya mengandalkan laporan administratif, tetapi juga melihat sendiri kondisi transportasi, distribusi barang, akses listrik, harga kebutuhan pokok, dan tantangan pelayanan MBG di pulau-pulau kecil.

“Saya mengajak Kepala BGN dan para pengambil kebijakan datang langsung ke Sapeken. Lihat sendiri bagaimana masyarakat hidup, bagaimana bahan pangan didatangkan, bagaimana makanan harus dikirim ke pulau-pulau, dan bagaimana pengelola dapur bekerja dengan keterbatasan yang ada. Jangan mengambil keputusan hanya dari balik meja,” tegasnya.

Menurutnya, kunjungan lapangan dapat menjadi langkah awal untuk membangun pemahaman bersama dan mencari solusi yang sesuai dengan peraturan.

Ia juga meminta agar status wilayah yang tidak termasuk kategori tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) tidak otomatis dijadikan alasan untuk menganggap biaya logistik Sapeken setara dengan daratan. Penyesuaian tetap harus berdasarkan kriteria resmi, tetapi kondisi geografis dan biaya nyata perlu diperhitungkan secara objektif.

Jangan Biarkan Ketimpangan Pembiayaan Mengganggu Program Nasional

Badrul Aini menyampaikan kekecewaannya terhadap kemungkinan adanya kesenjangan antara standar pembiayaan dan kebutuhan riil masyarakat kepulauan. Ia berharap persoalan ini menjadi perhatian serius seluruh pihak yang berwenang.

Menurutnya, prinsip efisiensi dan akuntabilitas harus tetap dijaga, tetapi pelaksanaannya perlu disertai pemahaman terhadap perbedaan kondisi geografis Indonesia.

“Jangan sampai standar yang sama justru menimbulkan ketidakadilan dalam pelayanan. Kami tidak meminta anggaran tanpa dasar. Kami meminta pemerintah melihat fakta, menghitung kebutuhan riil, dan memberikan kebijakan yang memungkinkan program ini berjalan dengan baik di kepulauan,” ujarnya.

Ia berharap BGN segera melakukan evaluasi terhadap indeks kemahalan bahan baku, biaya operasional, dan distribusi laut di Kepulauan Sapeken, dengan melibatkan pemerintah daerah serta pengelola SPPG.

Pesan yang ingin disampaikan jelas: masyarakat kepulauan tidak boleh tertinggal dalam pelaksanaan program nasional hanya karena kondisi geografisnya berbeda.

Program MBG merupakan harapan bagi banyak keluarga. Karena itu, kebijakan pembiayaan harus mampu menjamin bahwa pelayanan gizi dapat berjalan secara berkelanjutan, baik di kota-kota besar maupun di pulau-pulau terpencil.

Bagi masyarakat Sapeken, yang dibutuhkan bukan sekadar kesamaan angka anggaran, melainkan kebijakan yang memahami kenyataan hidup mereka.