Operasi Gabungan di Sumenep Sasar Pajak Kendaraan dan Uji Kir Angkutan Barang

SUMENEP – Kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pajak kendaraan bermotor dan uji berkala kendaraan angkutan menjadi perhatian dalam Operasi Gabungan (Opgab) skala besar yang digelar di Kabupaten Sumenep, Madura.

Operasi tersebut berlangsung di Jalan Raya Sumenep-Lenteng, tepatnya di perbatasan Kecamatan Batuan dan Lenteng. Sejumlah kendaraan yang melintas diperiksa petugas, termasuk kendaraan angkutan barang.

Pemeriksaan tidak hanya menyasar aspek pembayaran pajak kendaraan bermotor. Petugas juga mengecek kelengkapan dokumen kendaraan serta masa berlaku uji berkala atau uji kir.

Kegiatan melibatkan UPT PPD Sumenep, Bapenda Sumenep, Unit Turjawali Satlantas Polresta Sumenep dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan (Disperkimhub) Kabupaten Sumenep.

Kepala Disperkimhub Kabupaten Sumenep, Dadang Dedi Iskandar, S.H., M.H., mengatakan pemeriksaan uji kir menjadi salah satu bagian penting dalam operasi gabungan tersebut, khususnya bagi kendaraan angkutan barang.

“Kami memastikan kendaraan roda empat, khususnya angkutan barang, memiliki uji kir yang masih berlaku. Ini menjadi syarat penting untuk menjamin keselamatan di jalan,” ujar Dadang di sela-sela kegiatan.

Uji Kir Bukan Sekadar Administrasi

Menurut Dadang, uji kir tidak semata-mata berkaitan dengan kelengkapan dokumen. Pemeriksaan berkala diperlukan untuk memastikan kendaraan yang digunakan mengangkut barang berada dalam kondisi laik dan aman saat beroperasi di jalan raya.

Dalam pelaksanaan operasi, petugas masih menemukan kendaraan angkutan barang yang belum memperpanjang uji kir. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kelayakan kendaraan memiliki hubungan langsung dengan aspek keselamatan, baik bagi pengemudi maupun pengguna jalan lainnya.

“Kami masih menemukan kendaraan barang yang belum memperpanjang kir. Padahal, pengurusan kir itu gratis dan wajib dilakukan oleh pemilik kendaraan sesuai ketentuan,” kata Dadang.

Ia menegaskan, penertiban tidak semata-mata diarahkan untuk memberikan sanksi kepada pemilik kendaraan. Pemerintah juga mengedepankan edukasi agar masyarakat memahami kewajibannya.

Petugas memberikan imbauan kepada pengendara yang ditemukan belum memenuhi ketentuan agar segera melengkapi administrasi kendaraan.

“Untuk sementara kami lakukan secara humanis dan persuasif. Kami mengingatkan masyarakat agar segera memenuhi kewajiban sebelum dilakukan tindakan sesuai aturan,” jelasnya.

Sinergi Lintas Instansi

Selain uji kir, pemeriksaan juga menyentuh administrasi dan pajak kendaraan bermotor. Sinergi lintas instansi dinilai penting karena masing-masing memiliki kewenangan dan tugas dalam memastikan kendaraan yang beroperasi memenuhi ketentuan.

Dadang menyebut kolaborasi antara Disperkimhub, kepolisian, UPT PPD dan Bapenda merupakan bagian dari upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat.

“Kami berkolaborasi dengan Polres, Samsat dan Bapenda untuk menertibkan administrasi kendaraan. Tujuannya memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalan,” tegasnya.

Penulis : Mashudi Surahman

Editor : Wandi Abdullah

Sumber Berita: OkeDaily

Halaman : 1 2 Selanjutnya