Ratusan Sekolah Tanpa Kepsek Definitif, DPRD Sumenep Minta Segera Diisi

Iksan menerangkan, bahwa guru berstatus PNS wajib memperoleh rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebelum dapat diangkat menjadi kepala sekolah.

Sedangkan bagi guru PPPK, selain rekomendasi BKN juga harus mendapatkan persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

“Regulasi tersebut menjadi bagian dari mekanisme yang harus dipenuhi sebelum penetapan kepala sekolah definitif dilakukan,” pungkasnya.

Baca Juga :  Kepala SMK Negeri 1 Sumenep : Dana BOS Untuk Kepentingan Melayani Siswa

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Fenomena ratusan sekolah yang masih dipimpin Plt menunjukkan bahwa tantangan dunia pendidikan tidak hanya berkaitan dengan kualitas pembelajaran dan sarana prasarana, tetapi juga menyangkut regenerasi kepemimpinan serta pengelolaan sumber daya manusia.

Keberadaan kepala sekolah definitif dinilai sangat penting untuk memastikan pengambilan keputusan berjalan optimal, perencanaan program pendidikan lebih terarah, serta peningkatan mutu sekolah dapat dilakukan secara berkelanjutan.

Karena itu, percepatan pengisian jabatan kepala sekolah diharapkan menjadi prioritas pemerintah daerah agar roda pendidikan di Kabupaten Sumenep dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan masyarakat.

Penulis : Thaifur Rasyid

Editor : Mashudi Surahman

Sumber Berita: Okedailycom

Halaman : 1 2 3 4