Zulfikar, Anggota DPRD Bali, Buka Ruang Aspirasi untuk Masyarakat di Kantor DPRD Bali

Denpasar – Okedaily.com – Anggota DPRD Provinsi Bali, Zulfikar, menunjukkan komitmennya terhadap keterbukaan dan pelayanan publik dengan membuka ruang aspirasi bagi masyarakat di Kantor DPRD Bali.

Dalam keterangannya, Zulfikar menyampaikan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upayanya untuk mendengar langsung suara masyarakat, baik terkait isu-isu pembangunan, sosial, pendidikan, kesehatan, hingga aspirasi kepemudaan.

“Sebagai wakil rakyat, sudah menjadi kewajiban saya untuk hadir dan menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Ruang aspirasi ini terbuka untuk siapa pun yang ingin menyampaikan saran, masukan, atau keluhan,” ujar Zulfikar.

Baca Juga :  Gerindra Denpasar Gelar Pendidikan Politik, Gus Yoga Tegaskan Partai Inklusif, De Gadjah Tekankan Loyalitas

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia menambahkan, ruang aspirasi ini akan dibuka secara fleksibel sesuai permohonan masyarakat. Caranya bisa melalui DM ke akun ig @Zulfikarwijayaofficial atau ke nomor wathsaap +62 811-3928-889. Zulfikar berharap, keberadaan ruang aspirasi ini bisa menjadi sarana komunikasi yang efektif antara rakyat dan wakilnya.

“Soal waktu kita buat fleksibel. Karena jadwal saya juga tidak menentu. Yang terpenting silahkan sampaikan dulu permohonan audiensinya, nanti kita ataur jadwalnya. Caranya simple, bisa melalui akun ig @zulfikarwijayaofficial atau wathsaap ke no +62 811-3928-889,” katanya.

Langkah Zulfikar ini pun mendapatkan sambutan positif dari berbagai kalangan, terutama masyarakat yang selama ini merasa kesulitan menyampaikan aspirasi secara langsung.

“Sebagai masyarakat biasa bisa beraudiensi langusung ke Anggota Dewan apalagi di Kantor DPRD Prov. Bali bagi saya ini sangat penting. Semoga aspirasi-aspirasi yang tersampaikan dapat tindakan yang nyata untuk kemanfaatan masyarakat,” ungkap Ibu Ani.

Dengan dibukanya ruang aspirasi ini, Zulfikar berharap setiap masukan yang diterima bisa menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan di tingkat provinsi, serta memperkuat sinergi antara legislatif dan masyarakat.