Gerindra Denpasar Setujui Tiga Ranperda Strategis, Gede Tommy Tekankan Penataan Utilitas dan Ketegasan Tata Ruang

Denpasar, Okedaily.com — Anggota DPRD Kota Denpasar Ir. Gede Tommy Sumertha, S.T membacakan pandangan umum Fraksi Gerindra pada Rapat Paripurna ke-44, Selasa (9/12). Fraksi Gerindra secara resmi menerima dan menyetujui tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) strategis untuk ditetapkan menjadi Perda.

Tiga Ranperda tersebut adalah Ranperda Penyelenggaraan Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT), Ranperda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) 2025–2054, dan Ranperda Penanggulangan Bencana Daerah.

Dalam pandangannya, Tommy menegaskan pentingnya penataan jaringan utilitas yang selama ini semrawut dan membahayakan. Ia menyatakan seluruh jaringan seperti kabel fiber optik, kabel listrik, PDAM, pipa gas, hingga drainase harus diintegrasikan dalam satu sistem saluran utilitas terpadu.

“Dengan sistem ini, kota menjadi lebih aman, teratur, estetik, dan tidak lagi terjadi insiden kabel yang membahayakan warga,” ujarnya.

Gerindra juga meminta Perumda penyelenggara utilitas memastikan biaya retribusi tetap terjangkau.

Pada Ranperda RPPLH, Fraksi Gerindra menekankan perlunya ketegasan pemerintah menindak pelanggaran tata ruang yang marak di Denpasar, seperti penyalahgunaan sempadan sungai dan jalur hijau. Selain itu, fraksi mendorong kebijakan pro-petani untuk menekan alih fungsi lahan.

Adapun dalam Ranperda Penanggulangan Bencana, Tommy menyoroti perlunya sosialisasi luas kepada masyarakat mengenai mitigasi serta peningkatan koordinasi Pemkot–Pemprov terkait pengelolaan sungai yang dinilai belum optimal.

Terkait instruksi Gubernur Bali menutup permanen TPA Suwung pada 23 Desember 2025 seperti yang telah diamanatkan oleh UU no 18 tahun 2008 beserta turunanya tentang pengelolaan sampah, Fraksi Gerindra menilai kebijakan ini sebagai momentum baru untuk memperkuat pengelolaan sampah berbasis sumber di Kota Denpasar.

Di akhir penyampaiannya, Fraksi Gerindra menyatakan resmi menyetujui ketiga Ranperda untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah.