Pemerhati Birokrasi Sumenep Pertanyakan Pengangkatan Camat yang Belum Penuhi Kompetensi Pemerintahan

OkeDaily – Pengangkatan sejumlah ASN menjadi camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep pada Jum’at, 18 September 2026, menuai kritik dari pemerhati birokrasi setempat.

Pemerhati Birokrasi Sumenep, M. Rakib, mempertanyakan dasar pengangkatan pejabat yang disebut masih harus mengikuti pendidikan kepamongprajaan setelah menduduki jabatan camat.

Menurut Rakib, persoalannya bukan apakah seorang ASN harus lulusan IPDN atau program studi pemerintahan. Namun utamanya, adalah pemenuhan persyaratan kompetensi pemerintahan pada saat seseorang diangkat menjadi camat.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Mengenai persyaratan menjadi seorang camat diatur dalam Pasal 13 PP Kecamatan, termaktub pada ayat 1 dan 2,” kata Rakib, Selasa (29/09/2026).

Pasal 13 PP Kecamatan mengatur, bahwa persyaratan dan pengangkatan camat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat berikutnya menyatakan, bahwa pengangkatan camat dilaksanakan melalui mekanisme seleksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rakib Soroti Pasal 224 UU Pemerintahan Daerah

Rakib kemudian merujuk pada Pasal 224 ayat (2) “Bupati/wali kota wajib mengangkat camat dari PNS yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyinya.

Yang menjadi perhatian Rakib adalah penjelasan terhadap ketentuan ini menyebut bahwa yang dimaksud dengan menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dibuktikan dengan ijazah diploma/sarjana pemerintahan atau sertifikat profesi kepamongprajaan.

“Yang dimaksud dengan menguasai pengetahuan teknis pemerintahan kan sudah jelas ada dua pembuktian yakni dengan ijazah diploma/sarjana pemerintahan atau sertifikat profesi kepamongprajaan,” tegas Rakib.

Menurut dia, ketentuan tersebut harus menjadi perhatian dalam proses pengangkatan camat di lingkungan Pemkab Sumenep.

Kritik Konsep Duduk Lalu Didik

Rakib juga menyoroti pernyataan Kepala BKPSDM Sumenep, Benny Irawan yang menyebut pejabat yang belum memiliki latar belakang pemerintahan masih dapat mengikuti pendidikan kepamongprajaan setelah pengangkatan.

Bagi Rakib, konsep “duduk lalu didik” perlu diuji terlebih dahulu dasar hukumnya. Menurutnya, sertifikat profesi kepamongprajaan merupakan bukti penguasaan pengetahuan teknis pemerintahan bagi ASN yang tidak memiliki ijazah pemerintahan.

Maka dari itu, perlu dijelaskan apakah sertifikat tersebut sudah dimiliki sebelum pengangkatan atau baru diwajibkan setelah seseorang menduduki jabatan camat.

Penulis : Mashudi Surahman

Editor : Wandi Abdullah

Sumber Berita: OkeDaily

Halaman : 1 2 3 Selanjutnya