OkeDaily.com – Beberapa pekan terakhir, tersebarnya berbagai macam kasus korupsi baik di tingkat daerah maupun pemerintah pusat, dari nominal kerugian berkisar miliaran sampai menembus angka triliunan yang tentunya sangat merugikan rakyat dan Negara.
Semua kasus terungkap dengan fakta dan data yang signifikan, terseretnya beberapa nama Kepala Daerah dan Kepala Pemerintah Pusat menjadi deretan pajangan kasus korupsi di Indonesia. Beberapa aset negara disita dari tangan-tangan yang tak bertanggung jawab.
Kasus-kasus korupsi yang terungkap dibarengi dengan beberapa kebijakan pemerintah yang masih terbilang kontroversial. Per Oktober 2024, sejak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran dilantik, beberapa kebijakan pemerintah mulai dari arah kebijakan BPP tahun anggaran 2026 tentang prioritas pemerintahan prabowo-gibran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Yang mana pendidikan dan kesehatan hanya menjadi prioritas pendukung dalam pemerintahan mereka hingga efisiensi sampai pemangkasan anggaran pendidikan menjadi deretan panjang kebijakan-kebijakan yang harus dikawal oleh warga masyarakat Indonesia.
Terkesan pengambilan kebijakan tidak berpihak pada masyarakat menengah kebawah dan hanya melindungi para investor yang akan menitipkan aset dan sahamnya kepada Indonesia
Lebih dari 13 kasus korupsi kelas kakap terungkap hingga maret 2025, pada kabinet merah putih ini. Tentu saja kasus-kasus tersebut bukan hanya terjadi di 1-2 tahun belakangan, tapi lebih dari 7-10 tahun kasus tersebut ada akhirnya di bongkar baru-baru ini.
Mulai dari kasus dana hibah NPCI, PT Antam Tbk, PT Timah, Import Gula, Tol Padang-Pekanbaru, LLC Lombok, Dana Desa, dan Pertamina Indonesia. Beberapa rentetan bersih-bersih untuk dokumentasi, akarnya bebas mungkin itu pemikiran atau opini yang timbul di masyarakat akhir-akhir ini.
Data-data yang terungkap tentunya sudah di kaji sedemikian rupa dengan proses yang panjang tidak mungkin di kaji selesai dalam 1 semester pendek kiranya. Tidak lain bahwa semua kasus tersebut terungkap bertepatan dengan peraturan-peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah, tidak melibatkan masyarakat, disahkan dalam kurun waktu yang sangat singkat.
Contoh kecil saja seperti BPI Danantara (Daya Anagata Nusantara) dimana sebuah proyek ini jadi, serta disahkan untuk mengelola aset negara yang digadang-gadang menjadi tempat pengelolaan uang negara bukan untuk belanja negara melainkan untuk investasi negara.
Ada dua kemungkinan yang akan terjadi ekonomi di Indonesia akan semakin maju atau malah sebaliknya, dengan gelontoran dana Rp14 ribu triliun untuk kekuatan, dan masa depan Indonesia cetus Presiden RI ke-8.
Mari sebagai masyarakat yang bijak kita mampu untuk mengkaji, mengkawal serta mengkritisi kinerja kerja pemerintah bukan untuk mengkritik saja tapi juga memberikan satu pengawasan dan pengawalan berbasis data dan fakta lapangan.
Bagaimanapun kinerja kerja yang sudah dilaksanakan masih banyaknya kejanggalan yang mengakibatkan masyarakat masih belum 100% percaya pada kinerja kerja pemerintah.
****
*) Oleh : Mely Rizkiana, Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Malang.
*) Tulisan opini ini sepenuhnya merupakan tanggungjawab penulis, dan tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi media online okedaily.com.
*) Kanal opini (kopini) media online okedaily.com terbuka untuk umum. Maksimal panjang naskah 4.000 karakter, atau sekitar 600 kata.
*) Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri anda dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Kirim ke alamat e-mail: opini@okedaily.com.
Loading ...