Jawa Timur

Dalam konteks hukum, sebagaimana termaktub pada pasal 49 ayat (2) UU Perbankan, membuka ruang jerat pidana atas pelanggaran prosedur operasional bank jika terbukti terdapat penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan daerah. Bahkan juga berpotensi dijerat UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Padahal, dalam konteks jurnalistik dan tata kelola yang baik, klarifikasi bukan ancaman, melainkan sarana untuk meluruskan informasi dan memulihkan kepercayaan publik. Ketika ruang klarifikasi dibiarkan kosong, spekulasi justru tumbuh subur.

“Dengan pengunduran diri Syahwan itu menjadi sinyal kuat bahwa proses seleksi sebelumnya tidak berjalan mulus,” kata Rakib, pada Senin (19/01), salah satu pemerhati kebijakan publik di daerah.

Transparansi dalam seleksi Sekda bukan hanya soal prosedur administratif, tetapi juga menyangkut masa depan tata kelola pemerintahan Kabupaten Sumenep. Tim Okedaily.com akan terus mengawal proses ini dan membuka ruang hak jawab bagi seluruh pihak terkait.

Sikap kompak Ketua Pansel dan BKPSDM yang terkesan melempar tanggung jawab ini seakan membuka perspektif publik, bahwa Pemkab Sumenep inkonsisten atas regulasi yang ditetapkannya. Kemudian untuk siapakah seleksi Sekda Kabupaten Sumenep 2026?

Jika polemik ini tidak segera dijelaskan secara terbuka, publik khawatir seleksi tersebut hanya akan menjadi formalitas administratif, bukan proses meritokrasi yang adil dan profesional.

“Saya juga memiliki pandangan, Pj Sekda itu diperbolehkan menjadi ketua atau anggota Pansel, selama dia tidak ikut mencalonkan diri sebagai Sekda definitif,” ujar Asrawi.

Minimnya informasi mengenai mekanisme pembentukan Pansel pengisian JPT Pratama Sekda Kabupaten Sumenep, memunculkan ragam pertanyaan publik tentang transparansi dan keterbukaan dalam prosesnya.

Rapat kerja SMSI Kabupaten Sumenep bersama jajaran pengurus dan anggota, merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi organisasi ke depan.