JPT Pratama Sumenep Terisi, DPRD Tagih Pembuktian Meritokrasi

Ia mengingatkan, proses pengisian jabatan tidak semestinya berhenti pada terpenuhinya persyaratan administratif dan prosesi pelantikan. Setelah menduduki jabatan, pejabat harus menunjukkan hasil kerja yang dapat diukur.

“Jangan sampai pengisian jabatan ini hanya formalitas saja, tetapi harus benar-benar dilihat hasil kerjanya setelah menduduki jabatan tersebut,” tegasnya.

Selain itu, Hairul juga berharap Pemkab Sumenep terus memperkuat penerapan sistem merit dalam setiap proses pengisian jabatan.

Baca Juga :  Staf Ahli Baru Sumenep, Kunci Penguatan Kinerja dan Perumusan Kebijakan Strategis

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Prinsip tersebut, kata dia, perlu berjalan bersama dengan penilaian terhadap kompetensi dan kinerja pejabat secara berkala.

Menurutnya Hairul, meritokrasi sejatinya tidak berhenti pada penempatan seseorang aparatur sipil negara (ASN) berdasarkan persyaratan yang terpenuhi.

Ukuran berikutnya, sambung dia, adalah kemampuan pejabat tersebut menjalankan mandat dan menghasilkan capaian setelah dipercaya memimpin sebuah OPD.

“Harapannya meritokrasi ini benar-benar ideal, jadi bukan hanya orangnya yang sesuai secara administratif, tetapi kompetensi, kinerja dan hasilnya juga harus sesuai dengan jabatan yang diberikan,” tukasnya.

Empat pejabat tersebut sebelumnya dilantik dan diambil sumpahnya pada Jumat (4/9/2026), setelah sejumlah posisi pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Sumenep mengalami kekosongan.

Dengan terisinya jabatan tersebut, evaluasi terhadap kinerja pejabat baru menjadi bagian penting untuk melihat apakah proses pengisian jabatan benar-benar menghasilkan kepemimpinan yang efektif dan berdampak terhadap pelayanan publik.

Penulis : Mashudi Surahman

Editor : Hasan Al-Hakiki

Sumber Berita: OkeDaily

Halaman : 1 2