Perubahan Anggaran 2026, DPRD Sumenep: Jangan Lupakan Rakyat

Karena itu, Banggar meminta pemerintah daerah meningkatkan alokasi dan cakupan program perlindungan sosial bagi kelompok rentan tersebut agar lebih merata dan tepat sasaran.

Banggar juga menyoroti pelaksanaan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang dinilai perlu ditingkatkan efektivitasnya. Ia meminta proses pengusulan, verifikasi penerima manfaat, hingga penyampaian informasi bantuan dilakukan secara lebih terbuka dan mudah diakses masyarakat.

Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan bantuan tepat sasaran sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap program pemerintah. Dalam pembahasan tersebut, Banggar turut menyoroti rencana pengadaan sepeda motor listrik di lingkungan pemerintah daerah.

Baca Juga :  Modal Suket, Lolos Jadi Cakades di Kabupaten Sumenep

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia meminta agar kebijakan tersebut terlebih dahulu melalui kajian komprehensif yang mempertimbangkan kebutuhan riil, jumlah unit yang akan diadakan, efektivitas penggunaan anggaran, serta biaya operasional dan pemeliharaan dalam jangka panjang.

Menurut Ketua Banggar DPRD Sumenep, setiap kebijakan pengadaan harus memberikan manfaat nyata serta sejalan dengan prinsip efisiensi anggaran daerah.

Kondisi area parkir rumah sakit daerah juga menjadi perhatian serius. Banggar menilai fasilitas parkir yang masih mengalami kerusakan berpotensi mengganggu kenyamanan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan.

Penulis : Thaifur Rasyid

Editor : Mashudi Surahman

Sumber Berita: Okedailycom

Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya