Perubahan Anggaran 2026, DPRD Sumenep: Jangan Lupakan Rakyat

Namun demikian, optimalisasi PAD harus dilakukan secara bijak tanpa menambah beban masyarakat maupun menghambat pertumbuhan ekonomi daerah.

Pada sisi belanja daerah, Banggar meminta pemerintah lebih mempertajam skala prioritas anggaran. DPRD menilai alokasi anggaran sebaiknya lebih difokuskan pada kebutuhan dasar masyarakat dibandingkan kegiatan yang bersifat administratif atau penunjang birokrasi.

“Prioritas anggaran harus lebih diarahkan pada kebutuhan dasar masyarakat, sehingga APBD benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang memberikan manfaat langsung bagi rakyat,” tegas Banggar.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Melalui delapan rekomendasi strategis tersebut, DPRD berharap Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 mampu menjadi instrumen pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mendorong peningkatan kesejahteraan warga Kabupaten Sumenep secara berkelanjutan.

Penulis : Thaifur Rasyid

Editor : Mashudi Surahman

Sumber Berita: Okedailycom

Halaman : 1 2 3 4