Banjir Landa Jalan Tohpati, Denpasar Timur, Gede Tommy DPRD Denpasar Desak Mitigasi Tata Ruang

DENPASAR, Okedaily.com – Hujan deras yang mengguyur pada 9-10 September 2025 menyebabkan banjir parah di Jalan Tohpati, Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur.

Pantauan di lapangan menunjukkan ketinggian air mencapai 2 meter, merendam rumah penduduk dan menghanyutkan berbagai barang, termasuk mobil warga.

I Gede Tommy Sumerta, anggota DPRD Kota Denpasar, bersama I Wayan Subawa, anggota DPRD Provinsi Bali Fraksi Gerindra, turun langsung ke lokasi banjir untuk melihat dampak kerusakan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Tommy menjelaskan bahwa daerah tersebut dilalui oleh saluran sekunder yang berfungsi sebagai saluran pembuang air irigasi. Saluran ini berada di Jalan Siulan Gang Leli, yang baru saja mendapatkan proyek perbaikan/normalisasi dari SDA PUPR Kota Denpasar TA 2025.

Proyek tersebut bertujuan untuk mengatasi masalah banjir yang kerap terjadi setiap musim hujan. “Namun, banjir besar kali ini menunjukkan bahwa upaya tersebut belum membuahkan hasil yang optimal,” ujar Tommy.

Tommy menambahkan, selain curah hujan yang tinggi, banjir juga diperparah oleh alih fungsi lahan sawah menjadi perumahan. Hal ini menyebabkan berkurangnya resapan air yang selama ini menjadi penyangga wilayah tersebut.

“Alih fungsi lahan ini harus menjadi perhatian serius. Jika tidak dikendalikan, banjir akan terus menjadi ancaman bagi warga,” tegasnya.

Ke depan, Tommy mendesak agar dilakukan mitigasi dan investigasi secara menyeluruh terhadap tata ruang dari hulu hingga hilir. Ia juga menekankan perlunya redesain sistem saluran drainase utama untuk membuang limpasan air hujan agar tidak meluap dan menggenangi jalan serta pemukiman warga.

“Kami berharap pemerintah kota segera mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah banjir ini,” katanya.

Terkait pendataan dan penanganan bencana banjir, Tommy berharap agar semua data terinventarisasi secara detail dan transparan, tanpa ada pemisahan penanganan karena perbedaan administrasi wilayah.

Ia juga meminta pemerintah kota, kecamatan, dan desa/kelurahan untuk segera melakukan inventarisasi data masyarakat yang terdampak banjir agar bantuan dapat diberikan dengan cepat dan sesuai kebutuhan.

“Masyarakat yang terdampak banjir harus segera mendapatkan bantuan yang layak. Jangan sampai ada yang merasa diabaikan,” pungkasnya.