Anggota DPRD Bali Apresiasi Pemerintah Prabowo, Minta Warga Tak Panik Soal BBM

- Editorial Team

Minggu, 5 April 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Zulfikar Wijaya Anggota DPRD Prov. Bali Fraksi Gerindra.

Zulfikar Wijaya Anggota DPRD Prov. Bali Fraksi Gerindra.

BALI, Okedaily.com – Anggota DPRD Provinsi Bali Fraksi Gerindra, Zulfikar Wijaya, mengapresiasi langkah pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dalam menjaga stabilitas energi nasional di tengah ketegangan geopolitik global.

Pernyataan tersebut disampaikan Zulfikar di Bali pada 5 April 2026. Ia menegaskan masyarakat Indonesia tidak perlu panik terkait isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) akibat konflik Iran dengan AS-Israel.

“Pemerintah Pak Prabowo sudah berbuat yang terbaik untuk rakyat. Kita harus percaya bahwa langkah-langkah yang diambil sudah melalui perhitungan matang. Masyarakat tidak perlu resah dan jangan mudah termakan hoaks,” ujar Zulfikar.

Ia juga mengimbau masyarakat tetap tenang karena pemerintah menjamin ketersediaan dan stabilitas BBM di dalam negeri.

Sebelumnya, data Global Petrol Prices yang dikutip dari Al Jazeera mencatat sejumlah negara mengalami kenaikan harga BBM cukup signifikan sejak konflik tersebut. Beberapa di antaranya seperti Kamboja, Vietnam, Nigeria, hingga Singapura menunjukkan lonjakan harga per liter setelah perang dimulai.

Baca Juga :  Polsek Kangayan Ringkus Seorang Guru Terduga Pelaku Pelecehan Seksual Anak Dibawah Umur

Di sisi lain, pemerintah Indonesia memastikan kondisi energi nasional tetap aman. PT Pertamina (Persero) menyatakan belum akan melakukan penyesuaian harga BBM, baik subsidi maupun nonsubsidi.

“Oleh karena itu, masyarakat tidak perlu panik. Ketersediaan BBM kami jamin,” ujar perwakilan Pertamina, Prasetyo, dalam keterangannya.

Hal senada disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Ia memastikan cadangan energi nasional berada di atas standar minimum.

“Cadangan BBM kita semuanya di atas standar minimum nasional, baik itu bensin, solar, avtur, maupun elpiji,” kata Bahlil dalam konferensi pers dari Seoul, Korea Selatan.

Baca Juga :  IKSASS Badung Gelar Doa Bersama Atas Wafatnya Nyai Makkiyah Asad

Zulfikar menilai kondisi tersebut menjadi bukti kesiapan pemerintah dalam menghadapi dinamika global. Ia kembali menekankan pentingnya masyarakat untuk tidak terprovokasi informasi yang belum tentu benar.

“Kita harus tetap tenang. Pemerintah hadir dan bekerja untuk rakyat. Jangan sampai kita justru terpecah karena informasi yang tidak jelas sumbernya,” tegasnya.

Facebook Comments Box

Penulis : Alfin

Editor : Editor

Follow WhatsApp Channel okedaily.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

PC PMII Denpasar Dukung Komitmen Presiden Prabowo dalam Pemberantasan Korupsi
Ironis, Polresta Sumenep Gelar Acara Besar Tapi Tutup Pintu Untuk Wartawan
UPT Dukcapil Gayam Jebol Disabilitas di Pelosok Desa
Ada Gangguan Bicara? RSUD Moh Anwar Hadirkan Layanan Terapi Wicara
Warga Sumenep Bisa Berobat Gratis di RSUD Moh Anwar, Ini Syaratnya
Ground Breaking PSEL Denpasar Raya, Tommy Sumertha: Wujud Nyata Komitmen Presiden Prabowo Atasi Sampah di Bali
Sidang Korupsi BSPS Sumenep, Terdakwa Risky Pratama Dituntut 7 Tahun Penjara
Ribuan Massa Berdemo, Desak Gubernur Koster Jangan Hambat Program Presiden Prabowo

Berita Terkait

Rabu, 15 Juli 2026 - 23:04 WIB

PC PMII Denpasar Dukung Komitmen Presiden Prabowo dalam Pemberantasan Korupsi

Rabu, 15 Juli 2026 - 15:40 WIB

Ironis, Polresta Sumenep Gelar Acara Besar Tapi Tutup Pintu Untuk Wartawan

Rabu, 15 Juli 2026 - 13:48 WIB

UPT Dukcapil Gayam Jebol Disabilitas di Pelosok Desa

Sabtu, 11 Juli 2026 - 01:48 WIB

Ada Gangguan Bicara? RSUD Moh Anwar Hadirkan Layanan Terapi Wicara

Sabtu, 11 Juli 2026 - 01:20 WIB

Warga Sumenep Bisa Berobat Gratis di RSUD Moh Anwar, Ini Syaratnya

Berita Terbaru

Pemerintah daerah menghadapi tantangan dalam menyelaraskan dua model kepemimpinan, politik dan birokrasi. Ketidakjelasan batas peran berpotensi menimbulkan konflik kebijakan dan menurunkan kualitas pelayanan publik. Sehingga, diperlukan regulasi dan budaya kerja yang mampu menjembatani kepentingan politik dengan profesionalitas birokrasi. ©okedaily.com/ist

Kopini

Dilema Tafsir Kepemimpinan Politik dan Birokrasi

Kamis, 16 Jul 2026 - 22:54 WIB