Hadir di Madura, Mahfud MD : Jika Ada yang Larang Beribadah Lapor Saya

OKEDAILY, MADURA – Menkopolhukam Mahfud MD menegaskan tak ada larangan beribadah di Indonesia. Hal ini ditekankan Mahfud di hadapan ulama, pimpinan pondok pesantren dan habaib se-Madura.

“Tantangan dan tugas segenap komponen bangsa dalam mewujudkan kesatuan bangsa, adalah menjaga pemahaman agama dan cara beragama khas Indonesia,” ujar Mahfud MD dalam pertemuan dengan pimpinan pondok pesantren dan habaib se-Madura, di Pendopo Trunojoyo Kabupaten Sampang, Madura dikutip dari siaran persnya, Minggu (26/12).

Dalam acara bertema “Papangghiyân Menko Polhukam Sareng Kèyaè/Olama’ dan Habaib Samadhurâ” ini, Mahfud MD menegaskan Negara Pancasila yang berbentuk NKRI adalah Mietsaqon Ghaliedza atau Modus Vivendi yang oleh NU sering disebut sebagai Dar al Mietsaq, dan oleh Muhammadiyah disebut Dar al Ahdi wa al Syahadah.

Baca Juga :  Bupati Fauzi : Dana Desa Harus Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Untuk negara yang inklusif seperti ini, lanjut Mahfud MD, ada juga yang menyebut sebagai Dar al Hikmah, seperti Fathullah Gulen.

“Dalam istilah yang lebih akademis, konsep Dar al Mietsaq atau Dar al Ahdi sering disebut sebagai Religious Nation State, negara kebangsaan yang berketuhanan, bukan negara agama tetapi juga bukan negara sekular,” papar Mahfud yang juga alumnus Pondok Pesantren Al Madiyah, Pamekasan Madura ini.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini mengajak para ulama Madura ikut serta mengembangkan negara sebagai darus salam. Memperkuat akseptasi atau penerimaan terhadap perbedaan, saling menghargai antar umat beragama, serta tidak saling melarang menjalankan ibadah masing-masing.

“Lakum dinukum waliyadin, tidak saling menjelekkan, jangan larang orang beribadah, jangan larang orang ke Gereja,” papar Mahfud MD sembari menegaskan, semua pemeluk agama dilindungi oleh negara.

“Jika ada yang larang orang beribadah lapor ke polisi, kalau belum ditindaklanjuti lapor ke saya,”
– Mahfud MD. –

Lebih lanjut, di dalam negara kebangsaan yang berketuhanan, tambah Mahfud MD, negara tidak memberlakukan hukum agama tertentu tetapi melindungi semua pemeluk agama untuk melaksanakan ajaran agamanya masing-masing.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ulama dan habaib memiliki peran penting dalam menjaga toleransi dan kerukunan antar umat beragama serta tidak terjebak dalam radikalisme dan sekulerisme.

“Tidak boleh menjadi gerakan radikalisme, tidak boleh pula menjadi sekularisme. Indonesia harus banyak belajar dari kejadian di berbagai negara yang mengalami peperangan hingga perpecahan karena agama,” pungkas Menko Polhukam di hadapan pemuka agama yang tergabung dalam Badan Silaturrahmi Ulama Madura (Basra), Habaib dan Pengasuh Pondok Pesantren se-Madura.

Sebelumnya, Mahfud MD bersama Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nico Afinta dan Pangdam V/Brawijaya Mayor Jenderal TNI Nurcahyanto, serta Sekda Jawa Timur, Mahfud MD mengecek perayaan natal dua gereja Jawa Timur, yakni Gereja Katedral Hati Kudus Yesus dan Gereja Kristen Indonesia (GKI) di Jalan Diponegoro Surabaya.

Di dua gereja ini, Mahfud MD menegaskan semua umat beragama dan semua lembaga-lembaga keagamaan mendapat perlindungan yang sama dari negara.