Dilema Tafsir Kepemimpinan Politik dan Birokrasi

Berbagai alasan memang disampaikan, mulai dari menunggu peraturan bupati hingga faktor administratif lainnya. Namun faktanya, masih banyak OPD yang dipimpin oleh Plt sehingga kewenangan strategis, termasuk penetapan KPA, belum dapat berjalan secara optimal.

Saya tidak pernah mengatakan bahwa seluruh anggota DPRD tidak memahami persoalan ini. Justru saya meyakini para anggota legislatif mengetahui kondisi yang terjadi. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana fungsi pengawasan DPRD dijalankan sebagai bagian dari mekanisme checks and balances terhadap kekuasaan eksekutif.

Apabila DPRD memiliki keyakinan terdapat dugaan pelanggaran atau penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka semestinya mekanisme hukum yang tersedia dapat ditempuh sesuai ketentuan yang berlaku.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Langkah tersebut akan menjadi preseden buruk bagi penegakan tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Pamekasan. Sebaliknya, apabila persoalan tersebut hanya berhenti pada kritik di ruang publik tanpa tindak lanjut melalui mekanisme yang sah, maka yang berkembang hanyalah berbagai persepsi dan spekulasi di tengah masyarakat.

Menurut pandangan saya, masyarakat membutuhkan ketegasan, transparansi, dan kepastian dalam pengambilan kebijakan, terutama terkait pengisian jabatan strategis di lingkungan pemerintah daerah.

Dugaan adanya penyalahgunaan kewenangan ataupun praktik korupsi merupakan persoalan yang sangat serius sehingga harus didasarkan pada bukti dan diproses melalui mekanisme hukum yang berlaku, bukan sekadar menjadi opini di ruang publik.

Penulis : Samhari SIP

Sumber Berita: Okedailycom

Halaman : 1 2 3 Selanjutnya