GMNI Sumenep Sentil Politisi PDIP: Rakyat Kepulauan Butuh Anggaran, Bukan Ganti Nama

“Ini yang kami anggap aneh. Punya posisi sebagai Ketua Fraksi, tetapi yang terlihat justru sibuk mendorong perubahan nomenklatur. Padahal yang lebih mendesak adalah bagaimana kewenangan itu digunakan untuk memobilisasi anggaran bagi rakyat,” katanya.

Fauzan menyebut persoalan tersebut bukan semata soal setuju atau tidak setuju terhadap perubahan nama. Menurutnya, masalah utamanya adalah skala prioritas seorang wakil rakyat.

“Kalau ruang fiskal daerah sedang terbatas, setiap rupiah anggaran harus dipikirkan secara serius. Jangan sampai rakyat diminta memahami keterbatasan anggaran, tetapi pemerintah dan politisi justru sibuk dengan agenda yang dampak langsungnya belum jelas,” ujarnya.

Baca Juga :  Ra Fahmi Kobarkan Semangat Pemuda Probolinggo: No Drugs, More Dreams!

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Jangan Jadikan Kepulauan Sekadar Komoditas Politik

Fauzan juga menyinggung bahwa narasi pemerataan pembangunan wilayah kepulauan sudah berlangsung selama puluhan tahun. Namun, menurutnya, isu tersebut kerap kembali menjadi komoditas politik ketika momentum elektoral mendekat.

“Jangan sampai kepulauan hanya ramai dibicarakan ketika membutuhkan suara, lalu kembali sepi setelah kursi kekuasaan didapat. Rakyat sudah terlalu lama mendengar janji. Yang mereka butuhkan sekarang adalah bukti,” katanya.

Ia menilai seorang legislator seharusnya mampu membedakan antara simbol politik dan kebutuhan substantif rakyat.

Penulis : Radiana Nurisa

Editor : Andrean Masrofie

Sumber Berita: Okedailycom

Halaman : 1 2 3 4 5 Selanjutnya