GMNI Sumenep Sentil Politisi PDIP: Rakyat Kepulauan Butuh Anggaran, Bukan Ganti Nama

Ia bahkan menyindir bahwa persoalan kepulauan seolah-olah dapat diselesaikan hanya dengan mengganti tulisan pada papan nama pemerintahan.

“Kalau mengganti nama dianggap sebagai solusi utama, lalu bagaimana dengan jalan rusak, akses pelayanan yang sulit, ketimpangan pembangunan dan persoalan ekonomi masyarakat kepulauan, apakah semuanya otomatis selesai setelah papan nama diganti,” sindirnya.

Menurut Fauzan, seorang legislator semestinya tidak berhenti pada simbol dan narasi politik. Wakil rakyat justru dituntut mengubah aspirasi masyarakat menjadi kebijakan, tekanan politik, serta keberpihakan anggaran yang dapat dirasakan secara langsung.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Terlebih, kata dia, Hosnan merupakan putra kepulauan. Dengan jabatan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumenep, seharusnya memberikan ruang yang jauh lebih besar untuk mendorong agenda pembangunan kepulauan melalui kebijakan anggaran.

“Kalau memang ingin memperjuangkan masyarakat kepulauan, tunjukkan dalam postur anggaran. Dorong eksekutif, kawal programnya, perjuangkan infrastrukturnya. Jangan sampai energi politik habis untuk mengganti nama, sementara kebutuhan rakyat tetap menunggu,” tegas Fauzan.

Sibuk Mengganti Nama, Lupa Mengawal Anggaran?

GMNI Sumenep juga mempertanyakan prioritas politik Hosnan sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan. Dengan kewenangan politik yang dimiliki, seharusnya ia dapat mengorkestrasi anggota fraksinya untuk memperkuat tekanan politik terhadap eksekutif agar pembangunan kepulauan memperoleh porsi anggaran yang lebih serius.

Penulis : Radiana Nurisa

Editor : Andrean Masrofie

Sumber Berita: Okedailycom

Halaman : 1 2 3 4 5 Selanjutnya