Gus Yoga Ungkap Sejumlah Program Prabowo yang Dinilai Menjawab Kebutuhan Masyarakat

Untuk pelaku UMKM, pemerintah mempertahankan fasilitas PPh Final sebesar 0,5 persen bagi wajib pajak dengan omzet hingga Rp4,8 miliar per tahun. Sementara bagi wajib pajak orang pribadi UMKM, omzet hingga Rp500 juta per tahun tetap mendapatkan fasilitas bebas PPh.

Pada sektor pembiayaan usaha ultra mikro, pemerintah juga menurunkan bunga PNM Mekaar menjadi 8 persen. Kebijakan tersebut ditargetkan mulai diterapkan pada September 2026 guna memberikan akses pembiayaan yang lebih terjangkau bagi pelaku usaha ultra mikro.

Membuka Ruang bagi Generasi Muda

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Perhatian terhadap lapangan kerja juga dilakukan melalui Program Magang Nasional 2026. Program tersebut menargetkan 150 ribu peserta dengan masa magang selama enam bulan. Peserta mendapatkan penghasilan sekitar Rp3,5 juta hingga Rp6 juta per bulan, bergantung pada lokasi dan UMK setempat.

Selain memperoleh penghasilan, peserta juga mendapatkan pengalaman kerja secara langsung melalui pendampingan mentor dari perusahaan.

Bagi Gus Yoga, kebijakan tersebut penting karena pembangunan ekonomi tidak hanya membutuhkan investasi dan infrastruktur, tetapi juga sumber daya manusia yang memiliki pengalaman serta kompetensi kerja.

Koperasi Desa dan Infrastruktur

Di tingkat desa, pemerintah mengembangkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai bagian dari penguatan ekonomi kerakyatan.

Hingga Agustus 2026, sebanyak 10.000 koperasi disebut telah beroperasi, dengan sekitar 3.300 di antaranya dinilai telah berjalan optimal. Pemerintah menargetkan 30.000 koperasi dapat beroperasi pada akhir 2026.

Pemerintah juga memperkuat konektivitas dan infrastruktur dasar desa. Pada 2026 ditargetkan lebih dari 5.000 jembatan desa selesai dibangun. Pembangunan titik air bersih juga terus dilakukan untuk memperluas akses masyarakat desa terhadap kebutuhan dasar.

Sementara bagi pelaku usaha kecil di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, pemerintah menjalankan kebijakan penghapusan tagihan utang macet UMKM.

Penulis : Alfian Syaifullah

Editor : Andrean Masrofie

Sumber Berita: Okedaily Bali

Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya