Hasto Ingatkan Komjen Suyudi, Polri Harus Jadi Alat Negara Bukan Alat Kekuasaan

JAKARTA – Pergantian pucuk pimpinan Polri menjadi perhatian politik nasional. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menilai pergantian Kapolri tidak boleh dimaknai sebatas perubahan figur di tubuh Korps Bhayangkara.

Menurut Hasto, momentum tersebut harus menjadi bagian dari pembenahan institusi kepolisian agar semakin profesional, berintegritas, dan netral dalam menjalankan tugasnya sebagai alat negara.

Pernyataan itu disampaikan Hasto menyusul proses pergantian Kapolri yang mengarah kepada Komjen Pol. Suyudi Ario Seto yang menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi III DPR RI pada Kamis, 1 Oktober 2026.

Baca Juga :  OJK Tutup 12 BPR hingga Agustus 2026, Ini Daftarnya dan Nasib Dana Nasabah

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Komisi III DPR RI, kemudian menyetujui Komjen Suyudi sebagai Kapolri secara aklamasi. Keputusan tersebut selanjutnya dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI.

“PDI Perjuangan memberikan dukungan terhadap keputusan Presiden Prabowo yang telah mengeluarkan Surat Presiden dengan menetapkan Komjen Suyudi sebagai calon Kapolri,” kata Hasto dalam keterangannya, Kamis (1/10).

Namun, dukungan Hasto tersebut disertai penekanan agar perubahan kepemimpinan Polri diikuti pembenahan institusi.

“Polri harus menjadi alat negara, bukan alat kekuasaan. Netralitas, profesionalitas, dan integritas Polri harus diperkuat kembali,” ujar Hasto.

Hasto Soroti Kesetaraan di Hadapan Hukum

Hasto mencermati sejumlah gagasan yang disampaikan Komjen Suyudi, ketika menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR RI.

Salah satu yang menjadi perhatian Hasto, adalah komitmen Komjen Suyudi terhadap kesetaraan setiap warga negara di hadapan hukum.

Selain itu, Hasto menyoroti transparansi dalam penanganan perkara, serta fenomena yang selama ini dikenal dengan istilah no viral no justice.

Menurutnya, gagasan tersebut tidak cukup berhenti sebagai pernyataan dalam forum uji kelayakan. Prinsip ini harus diterjemahkan menjadi kebijakan dan mekanisme kerja yang dapat dirasakan masyarakat.

“Apa yang disampaikan Komjen Suyudi tentang kesetaraan di hadapan hukum, transparansi perkara, dan no viral no justice, perlu diterjemahkan secara konkret,” kata Hasto.

“Bahkan, prinsip-prinsip tersebut harus menjadi kultur Polri dalam memberikan pelayanan dan keadilan kepada masyarakat, tambah Hasto.

Dalam uji kelayakan di DPR RI, Komjen Suyudi memang menempatkan istilah no viral no justice sebagai salah satu persoalan yang perlu dibenahi.

Ia menyatakan masyarakat yang membuat laporan kepada polisi, semestinya mendapatkan kepastian dan informasi mengenai perkembangan penanganan perkara tanpa harus mencari akses informal kepada penyidik.

Penulis : Habi JR

Editor : Mashudi Surahman

Sumber Berita: OkeDaily

Halaman : 1 2 3 Selanjutnya