Hasto Ingatkan Komjen Suyudi, Polri Harus Jadi Alat Negara Bukan Alat Kekuasaan

“Pelapor berhak mengetahui perkembangan yang dapat dibuka tanpa harus mencari akses informal kepada penyidik,” kata Komjen Suyudi, dalam uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR RI.

Sembilan Persoalan yang Disoroti Komjen Suyudi

Dalam pemaparannya, Komjen Suyudi menyebut sejumlah persoalan yang menurutnya menjadi kegelisahan publik terhadap pelayanan kepolisian.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Persoalan tersebut mencakup kepastian laporan, kesetaraan di hadapan hukum, pungutan liar dan pelayanan transaksional, penyalahgunaan kewenangan, penggunaan kekuatan, fenomena no viral no justice, kepercayaan terhadap pengaduan, transparansi perkara, serta kultur pelayanan.

Komjen Suyudi menekankan, bahwa laporan polisi merupakan bentuk harapan masyarakat agar negara hadir memberikan perlindungan dan kepastian hukum.

Oleh karena itu, proses penanganan perkara tidak semestinya baru memperoleh perhatian setelah kasus tersebut menjadi sorotan publik atau ramai di media sosial.

Ia juga menyatakan keadilan tidak hanya berkaitan dengan hasil akhir penegakan hukum, tetapi harus tercermin sejak proses penanganan perkara.

Masyarakat, menurut Komjen Suyudi, harus didengar dan dihormati untuk memperoleh penjelasan, serta melihat aturan diterapkan secara konsisten.

PDI Perjuangan Dorong Reformasi Polri Berlanjut

Hasto kemudian mengaitkan pergantian Kapolri dengan agenda reformasi kepolisian. Menurut dia, pembenahan tidak cukup hanya dilakukan melalui perubahan struktur atau pergantian pejabat.

Reformasi, kata Hasto, juga perlu terlihat dalam proses penegakan hukum, pelayanan kepada masyarakat, serta mekanisme pengawasan terhadap anggota kepolisian.

Sejumlah agenda yang disoroti Hasto antara lain independensi penyidikan, transparansi penegakan hukum dan penanganan perkara, pemberantasan pungutan liar, dan praktik pelayanan transaksional.

Yang tak kalah penting juga, bagi Hasto, berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia dan demokrasi, serta penguatan akuntabilitas Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam.

Lebih jauh, Hasto juga menekankan pentingnya memastikan institusi kepolisian tidak digunakan untuk kepentingan syahwat politik praktis.

“Institusi kepolisian harus berdiri untuk seluruh rakyat Indonesia dan bekerja berdasarkan hukum serta konstitusi,” ujarnya.

Pesan tersebut menempatkan netralitas sebagai salah satu isu penting dalam kepemimpinan Polri ke depan. Bagi Hasto, kepolisian harus menjalankan kewenangannya berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kepentingan politik tertentu.

Ukuran Keberhasilan Bukan Sekadar Program

Hasto juga menyampaikan bahwa keberhasilan kepemimpinan baru Polri tidak semestinya hanya diukur dari jumlah program atau capaian administratif.

Penulis : Habi JR

Editor : Mashudi Surahman

Sumber Berita: OkeDaily

Halaman : 1 2 3 Selanjutnya