Pansus DPRD Bali Konsultasi ke Kementerian Kebudayaan, Bahas Pajak untuk Penguatan Cagar Budaya dan Pariwisata

DENPASAR, Okedaily.com – Anggota DPRD Provinsi Bali dari Fraksi Gerindra, Zulfikar Wijaya, menegaskan pentingnya keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah dan pelestarian budaya dalam pembahasan perubahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Hal itu disampaikannya merujuk pada hasil kunjungan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Bali ke Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia pada Selasa (5/5/2026). Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bagian dari konsultasi untuk menyelaraskan kebijakan daerah dengan arah kebijakan nasional di bidang kebudayaan.

Menurut Zulfikar, Bali memiliki karakteristik khusus sebagai destinasi wisata berbasis budaya dunia, sehingga pengaturan pajak dan retribusi tidak bisa semata-mata berorientasi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Baca Juga :  Bupati Wongsojudo Sampaikan Nota Penjelasan Raperda RPJPD 2025-2045 di Paripurna

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Regulasi yang disusun harus tetap menjaga nilai-nilai sakral budaya Bali. Jangan sampai kebijakan fiskal justru menggerus esensi budaya yang menjadi daya tarik utama daerah ini,” ujarnya.

Dalam konsultasi tersebut, Pansus DPRD Bali mengangkat sejumlah isu strategis, di antaranya terkait kemungkinan menjadikan sektor kebudayaan seperti museum, desa adat, dan kegiatan seni sebagai objek retribusi, tanpa mengurangi nilai pelestariannya. Selain itu, dibahas pula peluang pemberian insentif atau keringanan pajak bagi pelaku seni dan pengelola objek budaya.

Zulfikar menilai, langkah konsultasi dengan pemerintah pusat menjadi krusial agar kebijakan yang dihasilkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang mengatur batasan pembentukan jenis retribusi baru.

“Sinkronisasi ini penting agar perda yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga implementatif dan berpihak pada keberlanjutan budaya,” katanya.

Lebih lanjut, ia juga menyoroti perlunya formulasi kebijakan yang tidak membebani wisatawan maupun masyarakat lokal. Konsep pungutan berbasis pariwisata budaya atau cultural tourism levy dinilai perlu dikaji secara hati-hati agar tidak menimbulkan kesan overcharging.

DPRD Bali, lanjut Zulfikar, mendorong adanya sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan Kementerian Kebudayaan dalam merumuskan kebijakan pajak dan retribusi berbasis budaya ke depan.

“Tujuannya jelas, bagaimana kita bisa menjaga warisan budaya Bali tetap lestari, sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah,” tegasnya.

Kunjungan Pansus ini menjadi pembahasan penting Perda Nomor 1 Tahun 2024, dengan harapan menghasilkan regulasi yang berimbang, berkelanjutan, dan sesuai dengan karakteristik Bali sebagai pusat kebudayaan dunia.

Penulis : Alfin

Editor : Editor