Ada Shadow Organization, Kemendikbud Ala Mas Nadiem Mau Dipenuhi Ninja?

- Editorial Team

Sabtu, 8 Oktober 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Koordinator Isi Pendidikan BEM Nusantara 2022, Dwi Ardiansyah. ©okedaily.com/ist

Koordinator Isi Pendidikan BEM Nusantara 2022, Dwi Ardiansyah. ©okedaily.com/ist

OKEDAILY.COM Ninja atau Shinobi dalam dunia persilatan jepang adalah seorang jawara (Tentara) yang bergerak secara diam-diam dan cepat dalam melaksanakan tugasnya, atau prinsipnya adalah cepat, senyap dan tugas tuntas.

Tapi siapa sangka Ninja atau Shinobi ini tak hanya ditemui di kisah atau film jepang, baru-baru ini masyarakat Indonesia dibuat heboh oleh pernyataan Mas Nadiem Menteri Pendidikan Indonesia saat berpidato pada United Nations Transforming Education Summit di markas PBB.

Dalam forum itu, Mas Nadiem mengatakan bahwa kementrian-nya dibantu oleh ‘shadow organization’ atau tim bayangan yang beranggotakan 400 orang yang menurutnya bertugas untuk ‘rekan diskusi’ dalam pembuatan produk kebijakan.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kemendikbudristek bak bergerak ala Ninja. organisasi ini tak terendus jejaknya oleh pakar dan praktisi Pendidikan di Indonesia, sehingga sontak menjadi perbincangan ramai di jagat media sosial.

Baca Juga :  Kenaikan Beras di NTT, Pemerintah Harus Cepat Menstabilkan

Bahkan karena hal ini Menteri jebolan Gojek ini mendapatkan undangan cinta dari DPR Komisi X untuk dimintai keterangan terkait pernyataannya di forum PBB tersebut.

Govtech Edu, adalah nama organisasi beranggotakan sekitar 400 orang yang dimaksud oleh Mas Nadiem sebagai organisasi suksesor kebijakan Kemendikbudristek yang menuai kontroversi, berbondong-bondong organisasi profesi dan masyarakat luas menanyakan terkait status, fungsi dan wewenang dari organisasi ini.

BEM Nusantara dalam menyikapi hal ini merujuk kepada Perpres Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Menurut perpres tersebut didalam Kementrian ini terdapat 5 direktorat jenderal yang secara garis besar melakukan perumusan sampai pelaksanaan kebijakan Pendidikan di masing-masing bidangnya.

Baca Juga :  Minta Revisi Pasal-Pasal Kontroversial, Aksi AMUBA DIY Tolak RKUHP

Problematiknya adalah Mas Nadiem selaku Mendikbbudristek menyatakan bahwa organisasi ini berperan sebagai akselerasi transformasi teknologi di bidang Pendidikan di Indonesia. Lebih luasnya lagi dalam media ditemukan pernyataan bahwa organisasi ini melakukan perumusan, validasi bahkan memastikan kebijakan kemendikbudristek dapat diterapkan secara konkrit.

Selain dalam tugas yang dinilai menggantikan adanya Dirjen di tubuh Kemendikbudristek, Mas Nadiem bahkan menyebut bahwa ketua tim dari organisasi bayangan itu setara dengan direktorat jenderal.

Tangan dingin Menteri Nadiem Makarim berhasil membuat Mendikbudristek seolah-olah dipenuhi ninja yang siap mengeksekusi target Mas Menteri secara cepat, senyap dan tuntas.

Namun sayangnya, langkah tersebut menimbulkan pertanyaan baru soal efektivitas dan kinerja dari Direktorat Jenderal yang bertanggung jawab kepada Menteri secara langsung itu.

Baca Juga :  Masyarakat Kepulauan Raas Datangkan BBM Ditangkap, Pemkab Sumenep Buta?

Dalam temuan adanya organisasi bayangan tersebut, kami Pengurus Pusat BEM Nusantara bersikap :

1. Menolak Kemendikbudristek menjadi ‘Kementrian Siap Saji’ yang membuat kebijakan secara cepat tanpa mempertimbangkan masukan dan saran oleh organisasi profesi keguruan, pimpinan perguruan tinggi atau organisasi masyarakat lain yang berfokus dibidang Pendidikan.

2. Bubarkan semua Direktorat Jenderal apabila sudah tidak mampu dalam merumuskan dan menjamin pelaksanaan kebijakan Pendidikan di bidangnya sesuai dengan amanat Perpres Nomor 62 Tahun 2021.

3. BEM Nusantara senada dengan masyarakat mempertanyakan struktur, fungsi, tugas, wewenang serta sumber anggaran dalam proporsi perumusan dan pelaksanaan kebijakan organisasi bayangan dalam lingkup fungsi kemendikbudristek.

Facebook Comments Box

Follow WhatsApp Channel okedaily.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Dilema Tafsir Kepemimpinan Politik dan Birokrasi
Supremasi Sipil, Bahaya Laten Korupsi dan Menguatnya Peran Militer
Catatan Fauzi AS: Jaksa dan Polri Bugil di Tengah Jalan
Catatan Fauzi AS: Penjahat Bernama Prabowo
Sang Jenderal yang Tak Menunggu Telepon
Membedah Tuntutan Iran dan Inkonsistensi Trump di Selat Hormuz
Menagih Peran: Mengapa Diaspora Pengusaha Ra’as Belum Terjamah?
Aktivis Pembunuh Petani Tembakau

Berita Terkait

Kamis, 16 Juli 2026 - 22:54 WIB

Dilema Tafsir Kepemimpinan Politik dan Birokrasi

Selasa, 14 Juli 2026 - 12:13 WIB

Supremasi Sipil, Bahaya Laten Korupsi dan Menguatnya Peran Militer

Senin, 13 Juli 2026 - 22:34 WIB

Catatan Fauzi AS: Jaksa dan Polri Bugil di Tengah Jalan

Jumat, 12 Juni 2026 - 16:10 WIB

Catatan Fauzi AS: Penjahat Bernama Prabowo

Senin, 18 Mei 2026 - 21:00 WIB

Sang Jenderal yang Tak Menunggu Telepon

Berita Terbaru

Pemerintah daerah menghadapi tantangan dalam menyelaraskan dua model kepemimpinan, politik dan birokrasi. Ketidakjelasan batas peran berpotensi menimbulkan konflik kebijakan dan menurunkan kualitas pelayanan publik. Sehingga, diperlukan regulasi dan budaya kerja yang mampu menjembatani kepentingan politik dengan profesionalitas birokrasi. ©okedaily.com/ist

Kopini

Dilema Tafsir Kepemimpinan Politik dan Birokrasi

Kamis, 16 Jul 2026 - 22:54 WIB